Transformasi Digital Pertanahan Melalui Satu Data Indonesia
Jakarta, otoritas.co.id – Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) telah terintegrasi dengan program Satu Data Indonesia (SDI) yang diinisiasi pemerintah. Menteri ATR/Kepala BPN, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), menegaskan bahwa digitalisasi layanan pertanahan akan mempermudah masyarakat. Transformasi digital ini membutuhkan birokrasi yang efektif dan responsif terhadap kebutuhan publik.
Dalam rapat di Kantor Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB), Sekretaris Jenderal Suyus Windayana, mewakili Menteri AHY, menekankan pentingnya integrasi data. “Integrasi data melalui one data membuat data lebih simpel dan akurat, sehingga masyarakat dapat mengakses data pertanahan yang lebih baik,” ujarnya pada Selasa (30/07/2024).
Melalui SDI, pemerintah menyederhanakan data yang selama ini dikelola terpisah oleh berbagai kementerian/lembaga. Contohnya, penyatuan nomor identifikasi tanah antara nomor induk bidang tanah (NIB) di Kementerian ATR/BPN dengan nomor objek pajak di pemerintah daerah.
Suyus Windayana menjelaskan ada dua jenis data pertanahan yang akan diintegrasikan dalam SDI: data spasial, termasuk data bidang tanah dan Informasi Geospasial Tematik (IGT), serta data Sertipikat Tanah Elektronik yang memudahkan masyarakat dalam pengecekan.
Menteri PANRB, Abdullah Azwar Anas, menyatakan bahwa inisiatif SDI ini adalah bagian dari transformasi digital pemerintah, yang bertujuan agar masyarakat dapat menikmati manfaat dari data yang sudah dimiliki bangsa namun belum terintegrasi.
Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas, Suharso Monoarfa, menambahkan bahwa hal terpenting dalam SDI adalah standarisasi data, sehingga data tersebut akurat, dapat dipercaya, dan dapat dimanfaatkan oleh masyarakat.
Rapat ini dihadiri oleh sejumlah Menteri dan Kepala Lembaga Kabinet Indonesia Maju, serta pejabat terkait lainnya. (**)
