Kejawen Jakarta Ajukan Hak Jawab, Minta Polemik Ruwatan di PLN Tidak Digiring ke Isu SARA

0
IMG-20261119-WA0039

JAKARTA, OTORITAS.co.id – Kerukunan Jawa Tulen (Kejawen) Jakarta mengajukan hak jawab dan klarifikasi terhadap pemberitaan tiga media daring terkait kegiatan ruwatan dalam rangka peringatan Hari Listrik Nasional (HLN) ke-81 di Auditorium PLN, Jakarta, pada 27 Oktober 2026. Kejawen Jakarta meminta polemik tersebut tidak berkembang menjadi stigma terhadap masyarakat Jawa maupun memicu persoalan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA).

Ketua Kejawen Jakarta, Musyanto, menyampaikan pernyataan tersebut pada Kamis (19/11/2026). Ia menyoroti tiga pemberitaan yang terbit pada 14 November 2026, yakni Narasizone.com, Depok Network, dan Kennedynews.id, yang mengangkat kritik Koordinator Pusat Kaukus Independen Pengawas Akidah BUMN (KIPA-BUMN), Muhammad Gustiano, terhadap pelaksanaan ritual ruwatan di lingkungan PLN.

Dalam pemberitaan tersebut, kegiatan yang menampilkan nuansa tradisi Jawa, seperti wayang kulit, gamelan, dan busana adat, dikaitkan dengan istilah kemusyrikan, tahayul, khurafat, serta dugaan penyimpangan akidah. Pemberitaan itu juga menyinggung kehadiran Direktur Utama PLN, Suroso Isnandar, dalam kegiatan tersebut.

Musyanto menegaskan bahwa Kejawen Jakarta tidak bermaksud menuduh narasumber maupun media melakukan tindak pidana SARA. Namun, pihaknya mengingatkan bahwa penggunaan pelabelan negatif terhadap tradisi yang berakar pada kebudayaan Jawa tanpa penjelasan konteks dan dasar faktual dapat menimbulkan persepsi keliru serta stigma terhadap masyarakat Jawa secara luas.

Menurut Musyanto, tradisi ruwatan memiliki beragam bentuk, sejarah, simbol, dan pemaknaan. Karena itu, penilaian terhadap satu kegiatan tertentu tidak sepatutnya digeneralisasi menjadi penilaian terhadap seluruh tradisi ruwatan maupun kebudayaan Jawa.

“Kami tidak ingin polemik ruwatan di PLN berkembang menjadi pertentangan antara masyarakat Jawa dan umat beragama. Ini bukan persoalan siapa yang paling benar dalam mempertahankan identitasnya, melainkan bagaimana setiap pihak menghormati keyakinan agama sekaligus menghargai kebudayaan masyarakat lain,” ujar Musyanto.

Ia juga mengingatkan bahwa kebebasan beragama dan menyampaikan pendapat sebagaimana dijamin Pasal 28E UUD NRI Tahun 1945 harus berjalan beriringan dengan penghormatan terhadap identitas budaya dan hak masyarakat tradisional sebagaimana diatur dalam Pasal 28I ayat (3) dan Pasal 32 ayat (1) UUD NRI Tahun 1945. Hal tersebut juga sejalan dengan semangat keberagaman dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan.

“Silakan berbeda pandangan dan menyampaikan kritik berdasarkan keyakinan masing-masing. Tetapi jangan sampai masyarakat Jawa secara keseluruhan ditempatkan dalam stigma negatif hanya karena terdapat perbedaan penafsiran terhadap suatu kegiatan budaya,” tegasnya.

Mengenai pemberitaan yang menghubungkan kehadiran Direktur Utama PLN Suroso Isnandar dengan dugaan legitimasi atau persetujuan terhadap praktik yang dinilai menyimpang dari akidah, Musyanto meminta agar kesimpulan tersebut didasarkan pada fakta yang dapat dipertanggungjawabkan.

Ia menilai perlu ada pembedaan antara kehadiran seorang pimpinan dalam kegiatan resmi perusahaan, pengetahuan mengenai susunan dan tujuan acara, persetujuan terhadap penyelenggaraan kegiatan, serta persetujuan pribadi terhadap penafsiran keagamaan atas kegiatan tersebut.

“Pernyataan yang menyangkut reputasi seseorang harus didasarkan pada fakta yang dapat diuji. Jangan menyimpulkan persetujuan atau legitimasi hanya dari kehadiran seseorang dalam suatu kegiatan,” tuturnya.

Musyanto menambahkan, apabila terdapat persoalan terkait prosedur, penggunaan anggaran, maupun tata kelola perusahaan dalam penyelenggaraan kegiatan tersebut, pemeriksaannya harus dilakukan melalui mekanisme yang objektif dan profesional, tanpa mencampuradukkannya dengan penilaian atau stigma terhadap kebudayaan tertentu.

Kejawen Jakarta juga meminta Muhammad Gustiano memberikan klarifikasi terbuka mengenai dasar faktual dan sumber informasi yang digunakan dalam menyampaikan penilaiannya. Klarifikasi tersebut diharapkan mencakup pengetahuan mengenai tujuan dan susunan acara di Auditorium PLN, dasar pernyataan yang mengaitkan kehadiran Direktur Utama PLN dengan persetujuan terhadap kegiatan, serta batasan objek kritik agar tidak mengarah pada generalisasi kebudayaan Jawa.

Selain itu, Kejawen Jakarta meminta redaksi Narasizone.com, Depok Network, dan Kennedynews.id memuat hak jawab tersebut secara proporsional sesuai Pasal 5 ayat (2) dan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers. Hak jawab diharapkan dipublikasikan secara utuh tanpa mengubah substansi, ditempatkan secara proporsional, disertai tautan pemberitaan awal, serta mencantumkan keterangan bahwa pernyataan tersebut merupakan hak jawab Kejawen Jakarta.

Musyanto berharap polemik ini dapat diselesaikan melalui komunikasi yang terbuka, objektif, dan saling menghormati. Menurutnya, kritik terhadap suatu kegiatan tetap merupakan bagian dari kebebasan berpendapat, tetapi penyampaiannya harus memperhatikan keberagaman identitas dan kebudayaan masyarakat Indonesia.

“Kami ingin menegaskan bahwa masyarakat Jawa dan masyarakat pemeluk agama apa pun merupakan bagian dari bangsa Indonesia. Jangan sampai perbedaan pandangan mengenai satu ritual berubah menjadi konflik SARA. Kita harus menjaga persatuan, menghormati agama, dan melindungi kebudayaan sebagai kekayaan bangsa,” pungkas Musyanto.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *