LRT VELODROME–MANGGARAI RP5,5 TRILIUN DISOROT, TRANSPARANSI ANGGARAN DAN PERAN DISHUB DKI DIPERTANYAKAN
Jakarta, Otoritas.co.id — Peresmian LRT Jakarta rute Kelapa Gading–Manggarai oleh Presiden Prabowo Subianto pada Rabu (16/9/2026) kembali membuka perhatian publik terhadap transparansi pembiayaan pembangunan, khususnya proyek fase 1B Velodrome–Manggarai.
Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menyebut total investasi LRT Kelapa Gading–Manggarai mencapai sekitar Rp12,1 triliun. Sementara itu, dokumen perencanaan Pemprov DKI mencantumkan estimasi biaya pembangunan fase 1B Velodrome–Manggarai sekitar Rp5,36 triliun. Di sisi lain, sejumlah pemberitaan menjelang peresmian menyebut nilai proyek fase tersebut sekitar Rp5,5 triliun. Perbedaan angka inilah yang kemudian memunculkan pertanyaan mengenai dasar perubahan nilai proyek, struktur pembiayaan, serta pertanggungjawaban penggunaan anggaran publik.
Sorotan juga mengarah pada aspek pengawasan dan transparansi proyek. Pengamat kebijakan publik yang dikutip RMOL sebelumnya mendorong adanya pemeriksaan menyeluruh terhadap penggunaan anggaran pembangunan LRT fase 1B, termasuk proses perencanaan, pengadaan, kontrak, perubahan nilai proyek, hingga pertanggungjawaban investasi.
Dalam konteks tersebut, perhatian publik turut mempertanyakan peran Dinas Perhubungan DKI Jakarta sebagai salah satu perangkat daerah yang berkaitan dengan penyelenggaraan transportasi Jakarta.
Konfirmasi kepada Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta, Budi Awaludin, penting diperoleh untuk menjelaskan sejumlah pertanyaan yang berkembang di ruang publik, antara lain mengenai tahapan pengujian dan evaluasi operasional, aspek keselamatan, koordinasi pengawasan, serta posisi Dishub DKI terhadap berbagai isu yang muncul setelah pengoperasian LRT hingga Manggarai.
Sebelumnya, Pemprov DKI menjelaskan bahwa layanan LRT Kelapa Gading–Manggarai melalui 12,2 kilometer dan 11 stasiun. Pada tahap awal, pengoperasian dilakukan secara bertahap dengan evaluasi terhadap keandalan sistem, keselamatan, dan kenyamanan layanan.
Soal tarif juga sempat menjadi perhatian publik. Namun, informasi resmi menunjukkan bahwa pada 16–23 September 2026 diberlakukan tarif khusus Rp8 per perjalanan. Setelah periode tersebut, tarif yang diumumkan adalah Rp5.000 untuk perjalanan Kelapa Gading–Manggarai, sementara ketentuan tarif reguler selanjutnya mengikuti kebijakan yang berlaku. Dengan demikian, angka Rp160 ribu yang sebelumnya beredar tidak dapat disebut sebagai tarif resmi penumpang LRT saat ini.
Selain persoalan anggaran dan tarif, sejumlah isu lain di sekitar fasilitas LRT juga menjadi bahan pembicaraan publik. Karena itu, transparansi dari pihak-pihak terkait diperlukan agar berbagai informasi yang beredar dapat diverifikasi dan masyarakat memperoleh gambaran yang utuh mengenai proyek tersebut.
Pengamat Transportasi Ir. Agus Chairudin, sebagaimana dikutip dalam pemberitaan sebelumnya, menilai proyek dengan nilai anggaran besar perlu mendapatkan pengawasan dan pemeriksaan yang memadai. Ia juga mendorong audit terhadap proyek LRT fase 1B.
Sementara itu, Ketua Masyarakat Pemerhati Korupsi (Mapikor), Nasir Umar, mempertanyakan struktur dan nilai pembiayaan LRT Kelapa Gading–Manggarai serta meminta adanya penjelasan terbuka mengenai dasar penghitungan biaya proyek.
Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sendiri menyatakan bahwa pembangunan LRT Kelapa Gading–Manggarai dilakukan melalui PT Jakarta Propertindo (Perseroda) dengan dukungan anggaran Pemprov DKI Jakarta. Presiden Prabowo meresmikan pengoperasian jalur tersebut pada 16 September 2026.
Hingga berita ini diturunkan, rekan-rekan media masih berupaya memperoleh konfirmasi dan klarifikasi dari Dinas Perhubungan DKI Jakarta serta Pemerintah Provinsi DKI Jakarta terkait nilai proyek fase 1B, mekanisme pembiayaan, proses pengawasan, dan berbagai isu yang berkembang di masyarakat.
(Red)
