CWIG Desak OJK dan Bareskrim Telusuri Aktivitas VIMA yang Diduga Kuat Mengarah pada Skema Ponzi
Jakarta, otoritas.co.id — Cerdas Waspada Investasi Global (CWIG) mendesak OJK, Satgas PASTI, dan Bareskrim Polri segera menelusuri aktivitas VIMA.NOW yang berdasarkan investigasi awal CWIG menunjukkan sejumlah indikator yang patut diduga mengarah pada money game atau skema Ponzi berbalut bisnis digital entertainment.
Ketua Umum CWIG, Henry Hosang, mengatakan temuan awal menunjukkan adanya paket berbayar, bonus menonton, wallet dan withdrawal, referral hingga 8 level, downline, serta program penghasilan dan target berjenjang.
“Yang harus diperiksa bukan sekadar apakah VIMA memiliki produk streaming, tetapi dari mana uang untuk membayar reward, komisi referral dan withdrawal para member berasal. Apakah dari pendapatan usaha yang nyata atau dari uang yang terus masuk melalui member baru?” tegas Henry.
CWIG menilai struktur tersebut merupakan red flag serius yang tidak boleh diabaikan. Terlebih terdapat paket dengan nilai hingga Rp10 juta dan sistem komisi jaringan berjenjang.
CWIG meminta OJK dan Bareskrim segera memeriksa legalitas pengelola, rekening penerima dana, total dana masuk, total reward yang dibayarkan, mekanisme referral, jumlah member, serta sumber pendapatan sebenarnya dari bisnis tersebut.
CWIG akan menjalankan fungsi kontrol dan pengawasan terhadap aktivitas investasi dan penghimpunan dana masyarakat, CWIG tidak akan berhenti pada temuan awal.
“CWIG akan melakukan investigasi lebih dalam terhadap bisnis VIMA.NOW, termasuk menelusuri struktur paket, aliran dana, sumber pembayaran reward, sistem referral, serta pihak-pihak yang memperoleh manfaat ekonomi dari bisnis ini,” ujar Henry.
CWIG menegaskan, investigasi ini bukan vonis hukum terhadap VIMA.NOW. Namun apabila hasil penelusuran menunjukkan bahwa pembayaran keuntungan secara material bergantung pada masuknya dana dari member baru, maka temuan tersebut harus segera diserahkan kepada OJK, Satgas PASTI dan aparat penegak hukum untuk ditindaklanjuti sesuai ketentuan hukum.
“Jangan tunggu masyarakat menjadi korban lebih banyak. Kalau bisnisnya sehat, buktikan dengan transparansi. Kalau ada persoalan, negara harus bertindak sebelum kerugian masyarakat semakin besar,” tegas Henry Hosang.
