APIKI Dorong Pemerintah Evaluasi Porsi Protein Program Makan Bergizi Gratis
Jakarta – Aliansi Perdagangan dan Industri Kreatif Indonesia (APIKI) mendorong pemerintah untuk melakukan evaluasi terhadap porsi protein dalam Program Makan Bergizi Gratis (MBG) guna memastikan kualitas gizi yang diterima anak-anak Indonesia tetap sesuai dengan kebutuhan pertumbuhan dan perkembangan mereka.
Ketua Umum APIKI, Anto Suroto, mengatakan bahwa pihaknya mengapresiasi peluncuran Program MBG sebagai langkah strategis pemerintah dalam meningkatkan status gizi anak dan menekan angka stunting. Namun, menurutnya, kualitas menu yang disajikan harus menjadi perhatian utama agar tujuan program dapat tercapai secara optimal.
Pernyataan tersebut disampaikan menyusul munculnya berbagai laporan dan perbincangan publik mengenai kecilnya porsi lauk protein hewani dalam menu MBG akibat keterbatasan anggaran sebesar Rp10.000 per porsi. Salah satu yang menjadi sorotan adalah praktik pembagian satu ekor ayam menjadi puluhan bagian untuk memenuhi kebutuhan penerima manfaat.
Anto menilai kebutuhan protein anak tidak boleh dikorbankan karena memiliki peran penting dalam mendukung pertumbuhan fisik, perkembangan otak, serta kemampuan konsentrasi saat belajar di sekolah.
Selain menyoroti komposisi menu, APIKI juga menekankan pentingnya tata kelola rantai pasok bahan pangan yang transparan dan melibatkan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) secara langsung. Menurut Anto, kualitas makanan akan sulit terjaga apabila masih terdapat praktik pemotongan biaya atau intervensi tertentu dalam proses pengadaan bahan pangan di tingkat pengelola dapur MBG.
“Untuk menjadi makanan yang benar-benar bergizi, kerja sama dengan mitra UMKM pemasok sayuran, telur, ayam, dan daging harus berjalan secara transparan tanpa adanya praktik potongan ataupun titipan. Jika hal tersebut masih terjadi, kualitas menu akan menurun dan kebutuhan gizi anak tidak akan terpenuhi secara maksimal,” ujarnya.
APIKI pun meminta Badan Gizi Nasional dan para pemangku kebijakan terkait untuk mengevaluasi standar porsi serta komposisi menu agar sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi (AKG) yang telah ditetapkan pemerintah. Selain itu, organisasi tersebut juga mendorong adanya kajian terhadap skema anggaran maupun cakupan penerima program agar kualitas gizi tidak dikorbankan demi mengejar kuantitas.
Sebagai organisasi yang mewadahi pelaku usaha dan industri kreatif, APIKI menyatakan siap berkolaborasi dengan pemerintah serta Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) dalam mencari solusi yang berkelanjutan guna mendukung keberhasilan Program Makan Bergizi Gratis.
Menurut APIKI, keberhasilan program tersebut tidak hanya diukur dari jumlah penerima manfaat, tetapi juga dari kualitas asupan gizi yang benar-benar diterima oleh anak-anak sebagai generasi penerus bangsa.
(Red)
