Dugaan Korupsi MBG Mengguncang Publik, Rahmat Aminudin SH Minta Pelaku Dihukum Setimpal Jika Terbukti
Jakarta, otoritas.co.id – Proses penyidikan dugaan tindak pidana korupsi dalam tata kelola Program Makan Bergizi Gratis (MBG) Tahun 2025–2026 yang tengah dilakukan Kejaksaan Agung mendapat perhatian luas dari masyarakat. Program yang dirancang untuk mendukung pemenuhan gizi generasi muda Indonesia tersebut kini menjadi sorotan setelah muncul dugaan penyimpangan dalam pelaksanaannya.
Siapa yang menjadi pihak yang bertanggung jawab masih menjadi bagian dari proses pembuktian hukum yang sedang berlangsung. Aparat penegak hukum saat ini masih melakukan penggeledahan, pemeriksaan saksi, serta pengumpulan alat bukti guna mengungkap fakta secara menyeluruh.
Apa yang menjadi perhatian publik bukan hanya soal dugaan kerugian negara, tetapi juga potensi terganggunya tujuan mulia program yang diperuntukkan bagi pemenuhan kebutuhan gizi masyarakat, khususnya anak-anak dan kelompok penerima manfaat.
Kapan perkara ini mencuat dan memasuki tahap penyidikan intensif dalam beberapa waktu terakhir setelah Kejaksaan Agung menetapkan sejumlah pihak sebagai tersangka dan melakukan serangkaian tindakan hukum lanjutan.
Di mana dugaan penyimpangan tersebut terjadi masih menjadi objek pendalaman penyidik, termasuk melalui penggeledahan di sejumlah lokasi yang berkaitan dengan perkara tersebut.
Mengapa kasus ini menjadi perhatian serius? Karena Program Makan Bergizi Gratis merupakan program yang menyentuh langsung kepentingan rakyat. Setiap rupiah anggaran yang dialokasikan seharusnya digunakan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat, bukan untuk kepentingan pribadi atau kelompok tertentu.
Menanggapi perkembangan tersebut, Rahmat Aminudin, S.H., Praktisi Hukum (Advokat & Konsultan Hukum), menegaskan bahwa apabila nantinya terbukti terdapat tindak pidana korupsi dalam pelaksanaan Program MBG, maka perbuatan tersebut tidak hanya merugikan keuangan negara, tetapi juga berpotensi mengkhianati amanat rakyat yang menjadi tujuan utama program.
“Program Makan Bergizi Gratis pada dasarnya dibuat untuk kepentingan masyarakat dan generasi penerus bangsa. Karena itu, apabila terdapat pihak-pihak yang menyalahgunakan kewenangan atau memanfaatkan program tersebut untuk keuntungan pribadi dan hal itu terbukti secara hukum, maka perbuatan tersebut merupakan bentuk pengkhianatan terhadap kepercayaan publik,” ujar Rahmat Aminudin.
Bagaimana seharusnya perkara ini ditangani? Menurut Rahmat, seluruh proses hukum harus dilakukan secara profesional, transparan, dan berdasarkan alat bukti yang sah.
“Penegakan hukum tidak boleh tebang pilih. Siapa pun yang terbukti melakukan korupsi harus mempertanggungjawabkan perbuatannya sesuai hukum yang berlaku. Namun pada saat yang sama, asas praduga tak bersalah tetap harus dihormati sampai adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap,” tegasnya.
Rahmat juga menilai bahwa dugaan korupsi yang berkaitan dengan program sosial memiliki dimensi moral yang lebih luas dibandingkan tindak pidana korupsi biasa. Sebab dampaknya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat yang menjadi sasaran program.
“Korupsi terhadap program yang ditujukan untuk kesejahteraan rakyat memiliki dampak sosial yang sangat besar. Oleh karena itu, aparat penegak hukum perlu mengusut perkara ini secara tuntas agar masyarakat memperoleh kepastian hukum dan rasa keadilan,” katanya.
Lebih lanjut, ia mengajak seluruh elemen masyarakat untuk mendukung proses penegakan hukum dengan tetap mengedepankan objektivitas serta tidak menyebarkan informasi yang belum terverifikasi.
“Biarkan penyidik bekerja, biarkan jaksa membuktikan, dan biarkan hakim yang memutus berdasarkan fakta persidangan. Namun satu hal yang pasti, masyarakat berhak mendapatkan kepastian bahwa setiap anggaran negara digunakan sebesar-besarnya untuk kepentingan rakyat,” pungkasnya.
Kasus dugaan korupsi Program Makan Bergizi Gratis menjadi pengingat bahwa pengawasan terhadap penggunaan anggaran negara harus terus diperkuat. Masyarakat berharap proses hukum yang sedang berjalan dapat mengungkap fakta secara terang benderang dan memberikan kepastian hukum bagi semua pihak.
