The Real Indonesia Baru: Dr. Susilawati M.Han Dorong Program Strategis Prabowo Berjalan Bertahap dan Berkeadilan

JAKARTA, OTORITAS.co.id – Pengamat Kebijakan Publik dan Ketahanan Nasional, Dr. Susilawati, M.Han, menilai berbagai program strategis yang dijalankan Presiden Prabowo Subianto merupakan langkah besar menuju terwujudnya Indonesia Baru. Namun, ia mengingatkan bahwa keberhasilan program-program tersebut sangat bergantung pada ketepatan pelaksanaan, keberlanjutan pendanaan, serta kesiapan psikologis masyarakat.

Menurutnya, pembentukan Danantara menjadi fondasi penting dalam memperkuat kemandirian ekonomi nasional. Kehadiran lembaga tersebut dinilai mampu menjadi sumber pembiayaan bagi berbagai program prioritas pemerintah, mulai dari Makan Bergizi Gratis (MBG), Koperasi Desa (Kopdes), Sekolah Rakyat, hingga rencana pembentukan Universitas Republik Indonesia untuk mencetak calon pemimpin bangsa.

“Program-program Presiden Prabowo pada dasarnya memiliki tujuan yang baik untuk mempercepat pembangunan menuju Indonesia Emas. Namun pembangunan nasional sejatinya dilakukan secara bertahap agar masyarakat memiliki ruang untuk beradaptasi. Jangan sampai terlalu banyak program dijalankan secara bersamaan sehingga berpotensi menimbulkan tekanan terhadap stabilitas ekonomi maupun sosial,” ujar Dr. Susilawati.

Ia menegaskan bahwa pembangunan tidak selalu harus dilakukan dengan kecepatan tinggi. Menurutnya, pembangunan yang berkelanjutan justru berlangsung secara perlahan namun pasti hingga masyarakat merasakan hasilnya secara alami.

Dr. Susilawati mengingatkan agar pemerintah belajar dari pengalaman sejumlah negara maju seperti Jepang, Singapura, maupun Hong Kong. Menurutnya, Indonesia tidak perlu meniru seluruh model pembangunan negara-negara tersebut karena masing-masing memiliki karakteristik yang berbeda.

“Indonesia memiliki karakter sendiri. Kita harus belajar dari keberhasilan maupun tantangan yang dihadapi negara-negara maju. Jangan sampai kita meniru seluruh pola pembangunan mereka tanpa mempertimbangkan kondisi sosial, budaya, dan ekonomi masyarakat Indonesia. Kemajuan harus tetap dicapai, tetapi dengan batas yang sehat agar tetap berkelanjutan,” katanya.

Dalam pandangannya, konsep “The Real Indonesia Baru” adalah Indonesia yang mampu maju berdasarkan karakter bangsa sendiri, mandiri secara ekonomi, kuat dalam ketahanan nasional, namun tetap menjaga keseimbangan sosial.

Terkait pembiayaan berbagai program pemerintah, Dr. Susilawati menilai langkah optimalisasi sumber daya melalui Danantara merupakan kebijakan yang tepat. Namun, ia menekankan bahwa optimalisasi penerimaan negara tidak semestinya bertumpu pada masyarakat berpenghasilan menengah ke bawah.

Menurutnya, perhatian lebih besar seharusnya diarahkan kepada pihak-pihak yang membawa modal atau keuntungan ekonomi Indonesia ke luar negeri secara terus-menerus tanpa memberikan kontribusi optimal terhadap perekonomian nasional.

“Negara perlu memastikan bahwa kekayaan Indonesia memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi rakyat Indonesia. Pengawasan terhadap arus modal keluar harus diperkuat, sehingga hasil pembangunan benar-benar dapat dinikmati masyarakat dan Indonesia mampu mencapai kemakmuran secara mandiri,” ujarnya.

Ia juga mengingatkan agar implementasi Koperasi Desa (Kopdes) tidak mematikan pelaku usaha yang telah lebih dahulu hadir di tengah masyarakat, seperti toko ritel modern maupun usaha kecil lokal. Sebaliknya, Kopdes harus difokuskan untuk memperkuat distribusi pupuk, sarana pertanian, perikanan, serta kebutuhan produktif masyarakat desa.

Sementara itu, program Makan Bergizi Gratis dan Sekolah Rakyat, menurutnya, harus benar-benar menyasar kelompok masyarakat yang membutuhkan agar manfaatnya tepat sasaran. Adapun rencana pembentukan Universitas Republik Indonesia dinilai sebagai langkah positif dalam menyiapkan kader-kader pemimpin nasional yang memiliki karakter, integritas, dan visi kebangsaan sesuai jati diri Indonesia.

Dr. Susilawati menegaskan bahwa kritik dan masukan yang disampaikannya bukan untuk menghambat program pemerintah, melainkan sebagai bentuk dukungan agar seluruh kebijakan strategis Presiden Prabowo dapat berjalan lebih efektif, berkelanjutan, dan memberikan manfaat maksimal bagi seluruh rakyat Indonesia.

“Indonesia Baru bukan berarti meniru negara lain. Indonesia Baru adalah Indonesia yang mampu berdiri di atas kekuatan sendiri, memanfaatkan seluruh potensi nasional, membangun secara bertahap, menjaga keseimbangan sosial, serta mewujudkan kesejahteraan rakyat secara berkelanjutan,” Ujarnya.

Dr. Susilawati juga memberikan perhatian terhadap gagasan Presiden Prabowo Subianto untuk mendirikan Universitas Republik Indonesia sebagai lembaga pendidikan yang diproyeksikan mencetak calon-calon pemimpin bangsa. Menurutnya, gagasan tersebut merupakan langkah strategis dalam memperkuat sistem kaderisasi kepemimpinan nasional yang telah dimiliki Indonesia.

Ia menjelaskan, Indonesia saat ini telah memiliki Universitas Pertahanan (Unhan) di bawah Kementerian Pertahanan yang berperan mencetak sumber daya manusia unggul di bidang pertahanan negara melalui pendidikan akademik, riset, dan pengembangan intelektual pertahanan. Selain itu, terdapat pula Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhannas RI) yang selama ini menjadi institusi strategis dalam membentuk kepemimpinan nasional, memperkuat wawasan kebangsaan, serta membangun sinergi antarlembaga negara melalui program pendidikan yang diikuti pejabat negara, TNI, Polri, akademisi, dan tokoh masyarakat dengan mekanisme seleksi yang ketat.

Menurut Dr. Susilawati, kehadiran Universitas Republik Indonesia nantinya tidak akan menggantikan peran kedua institusi tersebut, melainkan menjadi pelengkap yang memperluas akses pendidikan kepemimpinan bagi seluruh anak bangsa.

“Kalau Universitas Republik Indonesia benar-benar diwujudkan, saya melihat ini sebagai ruang yang lebih terbuka bagi generasi muda Indonesia untuk mempersiapkan diri menjadi pemimpin masa depan. Berbeda dengan Lemhannas yang memiliki mekanisme dan kriteria tertentu, universitas ini dapat memberikan kesempatan yang lebih luas kepada masyarakat dari berbagai daerah dan latar belakang untuk memperoleh pendidikan kepemimpinan nasional,” terangnya.

Ia menilai, semakin banyak ruang kaderisasi kepemimpinan yang berkualitas, semakin besar pula peluang Indonesia melahirkan pemimpin-pemimpin yang memahami karakter bangsa, memiliki integritas, serta mampu menghadapi tantangan global tanpa kehilangan jati diri nasional.

Lebih lanjut, Dr. Susilawati berharap kurikulum Universitas Republik Indonesia nantinya tidak hanya berorientasi pada aspek akademik, tetapi juga membangun karakter kebangsaan, kepemimpinan strategis, tata kelola pemerintahan, inovasi teknologi, ekonomi nasional, serta nilai-nilai Pancasila. Dengan demikian, universitas tersebut dapat menjadi salah satu pilar penting dalam menyiapkan regenerasi kepemimpinan nasional yang mampu membawa Indonesia maju sesuai dengan karakter dan kepentingan bangsa sendiri. (**)