BLACKOUT Berulang, Daulat Energy Minta DPP Golkar Desak Pemerintah Lakukan Evaluasi Total PLN
Jakarta, otoritas.co.id – Meningkatnya frekuensi gangguan kelistrikan dan peristiwa blackout di berbagai wilayah Indonesia mendorong Daulat Energy menyampaikan pengaduan masyarakat kepada DPP Partai Golkar. Pengaduan tersebut disampaikan langsung oleh Direktur Eksekutif Daulat Energy, Ridwan Hanafi, di Kantor DPP Partai Golkar, Jakarta, Senin (6/7).
Ridwan Hanafi menilai rangkaian blackout yang terjadi dalam beberapa waktu terakhir, mulai dari pemadaman besar di Provinsi Bali pada 2025, gangguan kelistrikan di DKI Jakarta, hingga blackout yang melanda lima provinsi di Pulau Sumatra, merupakan indikasi adanya persoalan serius dalam sistem ketenagalistrikan nasional.
Menurutnya, pemerintah tidak boleh lagi memandang kejadian tersebut sebagai gangguan teknis yang bersifat insidental, melainkan harus melakukan evaluasi secara menyeluruh terhadap tata kelola sektor kelistrikan nasional.
“Blackout yang terus berulang tidak boleh dinormalisasi. Negara harus jujur mengakui bahwa masyarakat membutuhkan penjelasan yang transparan sekaligus langkah pembenahan yang nyata. Jangan sampai setiap gangguan selalu dianggap sebagai kejadian insidental, padahal pola kejadiannya terus berulang,” tegas Ridwan.
Daulat Energy menilai evaluasi terhadap PT PLN (Persero) perlu dilakukan secara komprehensif, mencakup aspek perencanaan sistem, pemeliharaan infrastruktur, manajemen risiko, kesiapan pembangkit, jaringan transmisi dan distribusi, hingga mekanisme pengawasan terhadap pelayanan publik di sektor ketenagalistrikan.
Sebagai partai politik yang tergabung dalam koalisi pemerintahan dan memiliki kekuatan politik di DPR RI, Daulat Energy meminta DPP Partai Golkar menggunakan fungsi pengawasan politiknya untuk mengawal aspirasi masyarakat.
Ridwan berharap DPP Partai Golkar dapat mendorong Fraksi Partai Golkar di DPR RI memanggil para pemangku kepentingan di sektor ketenagalistrikan guna meminta penjelasan secara terbuka terkait penyebab berulangnya blackout, sekaligus mendesak pemerintah melakukan evaluasi menyeluruh terhadap pengelolaan PLN demi menjamin keandalan pasokan listrik nasional.
“Kami meminta DPP Partai Golkar tidak hanya menerima pengaduan masyarakat, tetapi juga mengambil langkah politik konstitusional dengan mendorong Fraksi Partai Golkar di DPR RI memanggil para pemangku kepentingan sektor kelistrikan, meminta penjelasan secara terbuka, dan mendesak pemerintah melakukan evaluasi menyeluruh terhadap PLN demi menjamin keamanan pasokan listrik nasional,” ujarnya.
Daulat Energy juga mengapresiasi langkah DPP Partai Golkar yang membuka kanal pengaduan masyarakat. Menurut Ridwan, kanal tersebut harus menjadi sarana yang efektif dalam menjembatani aspirasi publik agar dapat ditindaklanjuti menjadi kebijakan yang konkret, bukan sekadar menjadi bagian dari administrasi.
Lebih lanjut, ia menegaskan bahwa ketahanan energi merupakan salah satu fondasi utama pembangunan dan pertumbuhan ekonomi nasional. Karena itu, gangguan kelistrikan yang terus berulang berpotensi menurunkan kepercayaan publik terhadap pengelolaan sektor energi serta memberikan dampak negatif bagi dunia usaha dan aktivitas masyarakat.
“Ketahanan energi adalah fondasi pertumbuhan ekonomi nasional. Jika blackout terus berulang tanpa evaluasi yang serius, maka kepercayaan publik terhadap pengelolaan sektor kelistrikan akan terus menurun dan dampaknya akan dirasakan oleh dunia usaha maupun masyarakat luas,” katanya.
Daulat Energy berharap DPP Partai Golkar dapat menjadi jembatan antara aspirasi masyarakat dan pemerintah sehingga lahir langkah-langkah konkret untuk memperkuat sistem kelistrikan nasional, meningkatkan akuntabilitas pengelolaan PLN, serta mencegah terulangnya peristiwa blackout di masa mendatang.
“Listrik adalah kebutuhan dasar rakyat. Ketika blackout terus berulang, yang dipertaruhkan bukan hanya pasokan energi, tetapi juga kredibilitas negara dalam menjamin pelayanan publik,” pungkas Ridwan Hanafi.
Narahubung:
Ridwan Hanafi / Direktur Eksekutif Daulat Energy
