MIO Indonesia Desak Kapolri Pastikan Penanganan Laporan Dugaan Pelecehan Profesi Wartawan

JAKARTA, OTORITAS.co.id — Media Independen Online (MIO) Indonesia bersama jaringannya di berbagai daerah mendesak Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo memberikan perhatian terhadap penanganan laporan dugaan pelecehan profesi wartawan yang dilaporkan terhadap Hotman Paris Hutapea.

Desakan tersebut disampaikan menyusul informasi mengenai ketidakhadiran terlapor dalam panggilan penyidik Polda Metro Jaya. MIO meminta aparat penegak hukum memastikan proses penyidikan berjalan sesuai ketentuan hukum dan tidak terhambat oleh status maupun popularitas pihak yang dilaporkan.

Ketua PW MIO DKI Jakarta, Gito Ricardo, menegaskan bahwa penegakan hukum harus dilakukan secara profesional dan berlaku sama terhadap setiap warga negara.

“Pak Kapolri harus hadir. Jangan biarkan kasus ini mengendap karena yang dilaporkan orang beken,” tegas Gito Ricardo, Minggu (23/8/2026).

Gito, yang akrab disapa Edo, juga tercatat sebagai saksi dalam laporan LP B/5298/VII/2026. Ia meminta penyidik mengambil langkah sesuai ketentuan apabila terlapor telah beberapa kali tidak memenuhi panggilan pemeriksaan.

“Kalau benar sudah dua kali dipanggil tidak hadir, tentu penyidik memiliki kewenangan mengambil langkah sesuai ketentuan hukum. Jangan ada tebang pilih. Kita semua sama di mata hukum,” ujarnya.

Desakan MIO Indonesia tersebut merupakan tindak lanjut atas surat yang sebelumnya disampaikan kepada Polda Metro Jaya dengan tembusan kepada Kapolri. Surat tersebut diserahkan oleh Ketua Umum MIO Indonesia, AYS Prayogi.

MIO Indonesia menekankan pentingnya kepastian hukum dan profesionalitas dalam setiap tahapan penanganan perkara. Organisasi tersebut juga meminta proses penyidikan mengacu pada peraturan perundang-undangan serta ketentuan internal Polri yang berlaku, termasuk Perkap Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana dan Perkap Nomor 2 Tahun 2022 tentang Pengawasan Melekat di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Menurut MIO, transparansi dan konsistensi aparat dalam menangani perkara menjadi penting untuk menjaga kepercayaan masyarakat terhadap institusi kepolisian.

“Penegakan hukum harus berjalan tanpa pandang bulu. Jangan sampai muncul persepsi bahwa hukum berbeda perlakuannya berdasarkan siapa pihak yang berhadapan dengan hukum,” tegas MIO.

MIO Indonesia menyatakan akan terus mengawal perkembangan perkara tersebut dengan tetap menghormati proses hukum dan kewenangan penyidik.

Sumber: Divisi Humas MIO Indonesia DKI Jakarta
Reporter: Asep Betawi