Sorotan Pengelolaan Anggaran Media di BPN Jakarta Utara, Transparansi dan Independensi Pers Dipertanyakan
JAKARTA, OTORITAS.co.id — Pengelolaan anggaran untuk kerja sama publikasi dengan media di lingkungan instansi pemerintah kembali menjadi sorotan. Praktik pemberian tugas kepada pihak di luar struktur kelembagaan untuk mengoordinasikan media sekaligus mengatur alokasi dana kepada sejumlah wartawan dinilai perlu mendapat perhatian serius dari aspek tata kelola anggaran, transparansi, dan independensi pers.
Sorotan tersebut mencuat setelah pemberitaan mengenai dugaan adanya pembagian atau alokasi dana kepada sejumlah media dan wartawan di lingkungan Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) Jakarta Utara.
Dalam pemberitaan Presisi Bhayangkara pada 20 Agustus 2026 disebutkan adanya dugaan perubahan mekanisme pembagian dan alokasi untuk media setelah sebelumnya muncul pemberitaan mengenai dugaan pemberian dana kepada media di bawah koordinasi seorang staf bernama Sunardi. Pemberitaan itu juga menyebut adanya dugaan pengalihan tugas kepada seorang oknum wartawan untuk melakukan koordinasi dengan sejumlah media.
Persoalan tersebut kemudian berkembang menjadi pertanyaan mengenai siapa yang memiliki kewenangan dalam menentukan media yang menjadi mitra kerja sama, bagaimana mekanisme penetapannya, serta melalui prosedur apa anggaran publik untuk kegiatan publikasi tersebut dialokasikan.
Secara prinsip, penggunaan anggaran negara harus dilaksanakan berdasarkan ketentuan yang berlaku, transparan, dapat dipertanggungjawabkan, serta memiliki dasar administrasi yang jelas. Demikian pula kerja sama pemerintah dengan perusahaan media semestinya tidak dilakukan melalui mekanisme informal yang berpotensi menimbulkan konflik kepentingan.
Di sisi lain, independensi pers juga menjadi aspek penting yang perlu dijaga. Hubungan antara pemerintah dan media idealnya dibangun melalui kerja sama yang profesional, terbuka, dan tidak menempatkan wartawan sebagai pihak yang bertugas mengatur atau membagikan anggaran kepada sesama media.
Pemberitaan tersebut juga menyebut adanya dugaan pencatatan puluhan media sebagai mitra BPN Jakarta Utara. Namun, kriteria media yang masuk dalam daftar tersebut serta mekanisme penetapannya disebut belum diketahui secara jelas oleh sebagian kalangan media. Kondisi tersebut dinilai berpotensi menimbulkan kecemburuan dan polemik di antara perusahaan media maupun pekerja pers.
Karena menyangkut penggunaan anggaran dan tata kelola institusi pemerintah, persoalan ini semestinya tidak berhenti pada polemik antarmedia. Publik membutuhkan penjelasan resmi mengenai apakah terdapat kerja sama publikasi, berapa nilai anggarannya, bagaimana mekanisme pengadaannya, media apa saja yang menjadi mitra, serta siapa pihak yang diberikan kewenangan untuk mengelola hubungan kerja sama tersebut.
Konfirmasi BPN Jakarta Utara
Kepala Kantor BPN Jakarta Utara Uunk Parunggi menjadi pihak yang penting untuk memberikan penjelasan. Klarifikasi diperlukan agar informasi yang berkembang di tengah komunitas pers tidak menimbulkan kesimpulan sepihak.
Dalam pemberitaan Presisi Bhayangkara, pihak BPN Jakarta Utara disebut belum memberikan tanggapan terhadap konfirmasi yang dilayangkan redaksi hingga berita tersebut diterbitkan.
Ruang klarifikasi tetap penting diberikan kepada pihak BPN Jakarta Utara untuk menjelaskan duduk persoalan secara utuh, termasuk apakah benar terdapat penunjukan pihak tertentu untuk mengoordinasikan media, bagaimana mekanisme kerja sama publikasi dilaksanakan, serta apakah seluruh pengalokasian anggaran telah mengikuti prosedur administrasi dan ketentuan pengadaan pemerintah.
Pada akhirnya, transparansi bukan hanya diperlukan untuk memastikan penggunaan anggaran negara berjalan sesuai aturan, tetapi juga untuk menjaga kepercayaan publik terhadap institusi pemerintah sekaligus mempertahankan independensi media.
Jika memang seluruh mekanisme telah dilakukan sesuai ketentuan, penjelasan terbuka dari BPN Jakarta Utara justru dapat menjadi jawaban atas berbagai pertanyaan yang berkembang sekaligus meluruskan informasi yang beredar di kalangan pekerja pers.
Sebaliknya, apabila terdapat persoalan dalam mekanisme pengelolaan anggaran atau penunjukan pihak tertentu, maka diperlukan evaluasi dan pembenahan agar hubungan antara pemerintah dan media tetap berlangsung secara profesional, transparan, serta tidak mencederai prinsip independensi jurnalistik. (Marks)
