Sengketa Lahan di Balik Sherwood Apartment, H. Makawi Minta Bawas MA Awasi Proses Peradilan
JAKARTA, OTORITAS.CO.ID — Sengketa lahan yang diklaim sebagai bagian dari harta warisan Alm. H. Abdul Halim bin H. Ali kembali menjadi perhatian. H. Makawi, salah satu ahli waris, pada Kamis (24/9/2026) mengajukan surat kepada Badan Pengawasan Mahkamah Agung Republik Indonesia (Bawas MA) untuk meminta pengawasan terhadap proses hukum yang berkaitan dengan objek sengketa di kawasan Kelapa Gading, Jakarta Utara.
Langkah tersebut ditempuh pihak H. Makawi dengan alasan perlunya pengawasan terhadap aspek yang menjadi kewenangan Bawas MA, terutama menyangkut pelaksanaan tugas dan administrasi peradilan. Pihak ahli waris berharap seluruh proses dapat berjalan secara profesional, transparan, dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
Menurut H. Makawi, tanah yang menjadi objek sengketa merupakan bagian dari peninggalan Alm. H. Abdul Halim bin H. Ali. Pihak ahli waris juga menyatakan bahwa tanah tersebut belum pernah diperjualbelikan oleh keluarga. Pernyataan tersebut merupakan klaim pihak ahli waris yang masih perlu diuji melalui dokumen pertanahan, riwayat peralihan hak, serta proses dan putusan pengadilan yang berkaitan dengan objek sengketa.
Persoalan tersebut menjadi semakin menarik karena lokasi yang dipersoalkan berada di kawasan Kelapa Gading yang telah berkembang menjadi kawasan properti dan komersial. PT Summarecon Agung Tbk dalam informasi perusahaan menyebut Kelapa Gading sebagai salah satu kawasan yang dikembangkan perusahaan dan mencantumkan Sherwood Apartment sebagai salah satu proyek properti di kawasan tersebut.
Meski demikian, keberadaan Sherwood Apartment maupun pengembangan kawasan Kelapa Gading tidak dengan sendirinya menentukan siapa pemilik sah atas tanah yang menjadi objek sengketa. Status kepemilikan dan hubungan hukum atas tanah tetap harus ditentukan berdasarkan dokumen pertanahan serta proses hukum yang berlaku.
Karena itu, sejumlah aspek penting dalam perkara tersebut masih membutuhkan penelusuran, antara lain mengenai riwayat kepemilikan tanah, status sertifikat, proses peralihan hak apabila pernah terjadi, identitas pihak-pihak yang tercatat dalam dokumen pertanahan, serta keterkaitan objek sengketa dengan kawasan properti yang kini berdiri di lokasi tersebut.
Di sisi lain, permintaan pengawasan kepada Bawas MA perlu dipahami dalam konteks kewenangan lembaga tersebut. Bawas MA memiliki fungsi pengawasan terhadap pelaksanaan tugas di lingkungan Mahkamah Agung dan badan peradilan di bawahnya, termasuk aspek penyelenggaraan, pelaksanaan, serta pengelolaan organisasi, administrasi, dan finansial peradilan.
Dengan demikian, permintaan pengawasan tersebut tidak serta-merta berarti Bawas MA akan menentukan pihak yang berhak atas tanah. Substansi mengenai hak kepemilikan tetap menjadi ranah pemeriksaan dan pembuktian dalam proses hukum yang berwenang.
Pihak H. Makawi menyatakan permintaan pengawasan tersebut juga tidak dimaksudkan untuk mencampuri independensi hakim dalam memeriksa dan memutus perkara. Mereka meminta agar seluruh tahapan proses peradilan yang berada dalam ruang lingkup pengawasan dapat dilaksanakan sesuai prosedur.
“Semoga kali ini benar-benar transparan dalam melakukan tugas sesuai fungsi masing-masing di pemerintahan,” demikian harapan yang disampaikan pihak H. Makawi.
Sengketa tersebut disebut telah berlangsung selama puluhan tahun dan melalui berbagai tahapan hukum. Kondisi tersebut membuat penelusuran terhadap dokumen dan kronologi perkara menjadi penting agar publik memperoleh gambaran yang utuh mengenai status tanah yang dipersoalkan.
Dalam konteks pemberitaan, klaim pihak ahli waris tidak dapat langsung diposisikan sebagai fakta final mengenai kepemilikan. Begitu pula keberadaan bangunan atau pengembangan properti di atas kawasan tersebut tidak dengan sendirinya membuktikan adanya pelanggaran hukum.
Kepastian mengenai siapa yang memiliki hak atas objek sengketa serta bagaimana riwayat peralihannya harus merujuk pada bukti-bukti hukum dan dokumen resmi yang dapat diverifikasi.
Hingga berita ini disusun, keterangan dari pihak-pihak lain yang berkaitan langsung dengan objek sengketa, termasuk pihak pengembang dan instansi yang berwenang atas administrasi pertanahan, masih diperlukan untuk memberikan penjelasan mengenai status tanah, dasar penguasaan, serta posisi hukum masing-masing pihak.
Dengan demikian, permintaan H. Makawi kepada Bawas MA kini menjadi bagian dari proses hukum yang masih berjalan, sementara substansi kepemilikan tanah tetap menunggu pembuktian dan penyelesaian melalui mekanisme hukum yang berlaku. (AFI)
