Dr. Susilawati, M.Han: Sejati Pembangunan Nasional Kembali Berlandaskan Ilmu Pengetahuan, Bukan Semata Mengejar Kemajuan Materi

Jakarta, Otoritas.co.id – Pengamat Kebijakan Publik bidang pertahanan, Dr. Susilawati, M.Han, menegaskan bahwa sejatinya arah pembangunan nasional harus kembali berlandaskan pada ilmu pengetahuan dan tidak semata-mata berorientasi pada pencapaian materi. Menurutnya, pembangunan yang hanya mengejar pertumbuhan ekonomi tanpa memperkuat fondasi intelektual bangsa berisiko menimbulkan berbagai persoalan sosial di kemudian hari.

“Fondasi ilmu pengetahuan akan melahirkan kebijakan yang solutif, yakni mampu menyelesaikan masalah tanpa menimbulkan masalah baru. Karena itu, pembangunan nasional tidak boleh hanya diukur dari capaian materi semata,” ujar Dr. Susilawati.

Ia menjelaskan bahwa modernisasi merupakan sebuah keniscayaan. Namun, proses menuju kemajuan harus dilakukan secara bertahap dengan mempertimbangkan kondisi sosial masyarakat Indonesia yang memiliki jumlah penduduk besar dan karakteristik yang beragam.

Menurutnya, kemajuan yang terlalu berorientasi pada aspek material dapat memunculkan tekanan ekonomi dan sosial yang berdampak pada kualitas hidup masyarakat.

“Kemajuan yang baik adalah kemajuan yang dilaksanakan secara perlahan namun pasti. Terpenting adalah stabilitas kehidupan berbangsa tetap terjaga, sehingga rakyat dapat merasakan ketenangan dan kepastian dalam menjalani kehidupannya,” katanya.

Dr. Susilawati menilai bahwa pembangunan nasional harus memiliki arah yang jelas, baik untuk tujuan jangka pendek, jangka menengah, maupun jangka panjang, dengan tetap menjadikan kualitas manusia sebagai pusat dari seluruh kebijakan negara.

Dalam jangka pendek, menurutnya, pemerintah perlu memastikan terpenuhinya kebutuhan dasar masyarakat, seperti akses pendidikan, pelayanan kesehatan, keamanan, dan perlindungan sosial. Pada jangka menengah, pembangunan harus difokuskan pada peningkatan kualitas sumber daya manusia dan penguatan daya saing bangsa. Sementara dalam jangka panjang, Indonesia perlu membangun peradaban yang berbasis ilmu pengetahuan, inovasi, dan karakter kebangsaan yang kuat.

Lebih lanjut, Dr. Susilawati menegaskan bahwa peran pemimpin tidak hanya sebatas menjalankan fungsi administratif pemerintahan, tetapi juga memiliki tanggung jawab moral dan intelektual dalam membentuk kualitas masyarakat.

“Pemimpin fungsinya selain mewujudkan kesejahteraan dan keadilan sosial, juga mendidik serta mencerahkan seluruh lapisan masyarakat melalui kebijakan-kebijakan yang diambil. Oleh karena itu, dibutuhkan pemimpin yang kuat secara intelektual,” tegasnya.

Ia menambahkan bahwa kebijakan publik sejatinya merupakan instrumen pendidikan bagi masyarakat. Setiap keputusan yang diambil pemerintah akan membentuk pola pikir, perilaku, serta budaya sosial dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Menurut Dr. Susilawati, Indonesia tidak harus mengikuti secara utuh model pembangunan negara lain yang belum tentu sesuai dengan kondisi nasional. Dengan jumlah penduduk yang besar dan potensi sumber daya yang melimpah, Indonesia memerlukan strategi pembangunan yang berkeadilan, bertahap, dan berorientasi pada kemaslahatan rakyat.

“Indonesia adalah bangsa besar yang dianugerahi kekayaan alam dan keberagaman luar biasa. Sangat disayangkan apabila pembangunan hanya diarahkan untuk mengejar indikator-indikator material tanpa memperkuat kualitas manusianya melalui pendidikan dan ilmu pengetahuan,” ujarnya.

Ia juga mengajak masyarakat untuk kembali menghargai peran ilmu pengetahuan dan para intelektual yang mengabdikan pemikirannya demi kepentingan bangsa.

“Saat ini, ukuran keberhasilan sering kali diidentikkan dengan kepemilikan materi dan gaya hidup konsumtif. Padahal, bangsa yang maju adalah bangsa yang menghormati ilmu pengetahuan serta memberikan ruang bagi orang-orang yang berkontribusi nyata bagi kehidupan sosial,” katanya.

Dr. Susilawati berharap paradigma pembangunan Indonesia ke depan dapat lebih menempatkan ilmu pengetahuan sebagai pilar utama dalam perumusan kebijakan publik, sehingga kemajuan yang dicapai tidak hanya menghasilkan pertumbuhan ekonomi, tetapi juga menciptakan masyarakat yang cerdas, adil, sejahtera, dan berdaya tahan.

“Sudah saatnya kita kembali menempatkan ilmu pengetahuan sebagai fondasi pembangunan nasional. Kemajuan sejati bukan hanya tentang seberapa besar materi yang dimiliki sebuah bangsa, melainkan seberapa besar kesejahteraan, keadilan, dan kualitas hidup yang dapat dirasakan oleh seluruh rakyat Indonesia,” pungkas Dr. Susilawati, M.Han.