Dr. Susilawati, M.Han: Bantuan Tunai Berkelanjutan dan Penguatan Layanan Kesehatan Preventif Perlu Menjadi Prioritas Kebijakan Negara
JAKARTA, OTORITAS – Pengamat Kebijakan Publik, Dr. Susilawati, M.Han, menilai pemerintah perlu mempertimbangkan skema bantuan tunai berkelanjutan yang lebih inklusif bagi masyarakat berpenghasilan rendah sebagai bagian dari upaya memperkuat perlindungan sosial, meningkatkan kesejahteraan rakyat, sekaligus menciptakan stabilitas dan rasa aman di tengah kehidupan bermasyarakat.
Menurut Dr. Susilawati, negara harus hadir secara nyata melalui kebijakan yang mampu menjamin terpenuhinya kebutuhan dasar masyarakat, khususnya bagi kelompok rentan dan keluarga yang masih berjuang memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari.
“Salah satu alternatif kebijakan yang dapat dikaji adalah pemberian bantuan tunai sebesar Rp500 ribu per bulan bagi warga negara Indonesia yang masih lajang mulai usia 16 atau 17 tahun ke atas. Sementara bagi keluarga yang memiliki satu anak dapat diberikan bantuan sebesar Rp1,5 juta per bulan, dan keluarga dengan dua anak memperoleh Rp2,5 juta per bulan. Namun, kebijakan ini tidak diperuntukkan bagi keluarga yang telah mapan secara ekonomi,” ujar Dr. Susilawati dalam keterangannya, Kamis (11/6/2026).
Ia menjelaskan, bantuan tersebut dapat digunakan untuk memenuhi berbagai kebutuhan pokok masyarakat, seperti pangan, pendidikan, kesehatan, transportasi, hingga kebutuhan dasar lainnya yang menunjang kualitas hidup.
Menurutnya, kebijakan perlindungan sosial yang tepat sasaran bukan semata-mata bentuk belas kasihan negara, melainkan investasi jangka panjang dalam membangun sumber daya manusia yang unggul.
“Bantuan yang diberikan secara terukur dan tepat sasaran dapat menciptakan rasa aman secara ekonomi bagi masyarakat. Ketika kebutuhan dasar dapat terpenuhi, potensi munculnya berbagai persoalan sosial akibat tekanan ekonomi juga dapat diminimalkan,” katanya.
Dr. Susilawati menambahkan bahwa program bantuan yang berkelanjutan juga berpotensi menciptakan rasa aman di lingkungan sosial, karena masyarakat tidak lagi hidup dalam kekhawatiran berlebihan terkait pemenuhan kebutuhan sehari-hari.
“Dengan adanya jaminan perlindungan sosial yang memadai, masyarakat dapat menjalani kehidupan dengan lebih tenang, hubungan antarwarga menjadi lebih harmonis, dan kondisi lingkungan sosial menjadi lebih kondusif. Stabilitas sosial merupakan salah satu fondasi penting dalam mendukung pembangunan nasional,” jelasnya.
Selain aspek ekonomi, Dr. Susilawati juga menyoroti pentingnya perubahan paradigma dalam kebijakan kesehatan nasional. Menurutnya, kebutuhan kesehatan masyarakat tidak boleh hanya dipahami sebagai upaya pengobatan ketika seseorang telah jatuh sakit, melainkan harus lebih diarahkan pada aspek pencegahan melalui akses konsultasi kesehatan yang mudah dan terjangkau bagi seluruh warga negara.
“Kebutuhan kesehatan masyarakat bukan semata-mata pengobatan saat sakit. Negara perlu memastikan setiap orang memiliki fasilitas berupa akses konsultasi dengan tenaga medis atau dokter untuk mencegah terjadinya penyakit. Pencegahan jauh lebih utama dan lebih efisien dibandingkan pengobatan setelah seseorang mengalami sakit,” tegasnya.
Ia menjelaskan bahwa akses konsultasi kesehatan secara rutin dapat meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pola hidup sehat, mempercepat deteksi dini berbagai penyakit, serta mengurangi beban pembiayaan kesehatan negara dalam jangka panjang.
“Apabila masyarakat memperoleh pendampingan dan konsultasi kesehatan secara berkala, maka rasa aman tidak hanya tercipta dari sisi ekonomi, tetapi juga dari sisi kesehatan. Dengan demikian, tujuan pembangunan manusia Indonesia yang unggul dapat lebih mudah diwujudkan,” ujarnya.
Dr. Susilawati berpandangan bahwa penguatan layanan konsultasi kesehatan di tingkat masyarakat dapat dilakukan melalui optimalisasi puskesmas, pemanfaatan teknologi kesehatan digital, serta peningkatan jumlah tenaga kesehatan yang berfokus pada edukasi dan pencegahan penyakit.
Menurutnya, investasi pada layanan promotif dan preventif merupakan langkah strategis untuk menciptakan masyarakat yang sehat, produktif, dan memiliki kualitas hidup yang lebih baik.
Di sisi lain, kehadiran negara melalui program-program kesejahteraan yang tepat sasaran juga diyakini dapat meningkatkan kepercayaan publik terhadap pemerintah.
“Ketika rakyat merasakan kehadiran negara dalam kehidupan sehari-hari, akan tumbuh rasa memiliki terhadap bangsa dan negara, meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan, serta terciptanya hubungan yang lebih erat antara pemimpin dan rakyat dalam kerangka kepemimpinan yang berkelanjutan,” katanya.
Namun demikian, Dr. Susilawati menegaskan bahwa pelaksanaan program bantuan tunai berkelanjutan harus didukung dengan basis data yang akurat agar tidak menimbulkan ketimpangan maupun salah sasaran. Evaluasi berkala juga diperlukan agar penerima manfaat benar-benar berasal dari kelompok masyarakat yang membutuhkan.
Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), jumlah penduduk miskin Indonesia masih mencapai jutaan jiwa, sehingga diperlukan berbagai terobosan kebijakan untuk mempercepat pengentasan kemiskinan serta memperkuat sistem perlindungan sosial nasional.
Oleh karena itu, Dr. Susilawati berpandangan bahwa gagasan bantuan tunai berkelanjutan tersebut perlu dibahas secara komprehensif oleh pemerintah, akademisi, dan seluruh pemangku kepentingan, terutama terkait aspek pendanaan, sasaran penerima, serta dampaknya terhadap produktivitas masyarakat.
“Tujuan akhirnya bukan menciptakan ketergantungan, tetapi memastikan tidak ada warga negara yang tertinggal dalam memperoleh kehidupan yang layak. Negara harus mampu menjadi pelindung sekaligus pemberdaya bagi seluruh rakyat Indonesia. Dengan kesejahteraan yang lebih merata, rasa aman di lingkungan sosial dapat terjaga, masyarakat menjadi lebih sehat, harmonis, produktif, dan berdaya saing,” tutupnya.
(**)
