CBA Desak KPK Usut Tuntas 20 Provider dalam Kasus Dugaan Suap Blueray Cargo

JAKARTA, OTORITAS.co.id – Center of Budget Analysis (CBA) mendesak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk memperluas penyidikan dalam perkara dugaan suap yang berkaitan dengan aktivitas impor melalui Blueray Cargo. CBA menilai penanganan perkara tersebut belum menyentuh seluruh pihak yang diduga memiliki keterkaitan berdasarkan informasi yang berkembang.

Direktur Eksekutif CBA, Uchok Sky Khadafi, menyoroti adanya dugaan keterlibatan sekitar 20 perusahaan penyedia jasa (provider) ekspor-impor atau kargo yang hingga kini belum tersentuh proses hukum. Menurutnya, pengungkapan perkara akan lebih utuh apabila seluruh pihak yang disebut dalam dokumen penyidikan maupun fakta persidangan turut ditelusuri.

“Kalau memang ada sekitar 20 provider yang disebut memiliki keterkaitan, maka semuanya harus diperiksa. Jangan hanya berhenti pada sebagian pihak saja. Penegakan hukum harus dilakukan secara menyeluruh agar tidak menimbulkan persepsi tebang pilih,” ujar Uchok dalam diskusi publik di kawasan Menteng, Jakarta Pusat, Selasa (30/6/2026).

Dalam forum bertajuk “Suap Blueray Cargo: KPK Jerat Tentara, Coklat Muda dan Coklat Tua Dilindungi?”, Uchok juga menilai penyidikan seharusnya tidak hanya berfokus pada rentang waktu tertentu maupun pihak-pihak yang telah ditetapkan sebagai tersangka.

Menurutnya, apabila terdapat informasi dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) maupun dokumen penyidikan yang menyebut adanya aliran dana kepada berbagai pihak, maka seluruh informasi tersebut perlu didalami sesuai mekanisme hukum yang berlaku sehingga konstruksi perkara dapat terungkap secara utuh.

Selain itu, CBA meminta KPK turut menelusuri dugaan keterlibatan pihak-pihak lain yang disebut dalam dokumen tersebut, termasuk apabila terdapat indikasi keterlibatan institusi maupun pelaku usaha lainnya.

Uchok menegaskan, pengusutan terhadap 20 provider tersebut penting untuk menjaga kepercayaan publik terhadap proses penegakan hukum. Menurutnya, apabila masih terdapat pihak-pihak yang belum diperiksa tanpa penjelasan yang memadai, akan muncul persepsi bahwa penanganan perkara dilakukan secara tidak menyeluruh.

Sebagai bentuk pengawasan, CBA menyatakan akan mempertimbangkan melaporkan persoalan tersebut kepada Dewan Pengawas (Dewas) KPK apabila perkembangan penyidikan tetap tidak menyentuh pihak-pihak yang dinilai relevan.

“Kami berharap KPK membuka perkara ini secara utuh. Jika memang ada pihak-pihak lain yang diduga terlibat, termasuk sekitar 20 provider yang disebutkan, maka seluruhnya harus diperiksa sesuai ketentuan hukum. Bila tidak ada perkembangan, kami bersama sejumlah elemen masyarakat akan menyampaikan laporan kepada Dewan Pengawas KPK,” tegas Uchok. (“*)