Blackout Berulang, Sistem yang Dibangun PLN Dipertanyakan
Mus Gaber: “Kejadian Berulang Menunjukkan Kegagalan Kepemimpinan dan Lemahnya Evaluasi Sistem”_
JAKARTA, OTORITAS — Pemadaman listrik massal yang kembali terjadi di sejumlah wilayah Sumatera pada Jumat (22/05/2026) menuai kritik keras dari Ketua Padepokan Hukum Indonesia, Mus Gaber. Menurutnya, blackout berulang yang terus terjadi menunjukkan adanya persoalan serius dalam sistem ketenagalistrikan nasional yang dibangun oleh PLN.
Mus Gaber menilai, insiden pemadaman massal yang melanda Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat hingga Riau bukan lagi sekadar gangguan teknis biasa, melainkan indikasi lemahnya tata kelola, pengawasan, serta kualitas sumber daya manusia di tubuh PLN.
“Blackout yang terus berulang ini seharusnya menjadi bahan evaluasi total, baik dari sisi SDM, sistem pengawasan, manajemen risiko, hingga infrastruktur jaringan. Jika kejadian yang sama terus terulang, maka publik berhak mempertanyakan kualitas sistem yang dibangun PLN,” ujar Mus Gaber di Jakarta, Jumat (22/05).
Menurutnya, alasan gangguan transmisi dan terpisahnya sistem Sumatera Bagian Utara (SBU) dan Sumatera Bagian Tengah (SBT) tidak bisa terus dijadikan dalih tanpa adanya pembenahan konkret dan transparan kepada masyarakat.
“Kalau blackout terus terjadi dalam pola yang sama, maka ini bukan lagi sekadar gangguan teknis. Ini dapat dikatakan sebagai kegagalan kepemimpinan di tubuh PLN. Kejadian berulang yang tidak dijadikan evaluasi serius bisa disebut sebagai bentuk kebodohan dalam tata kelola krisis,” tegasnya.
Sebelumnya diberitakan, pemadaman listrik massal terjadi pada Jumat malam sekitar pukul 18.44 WIB akibat terputusnya sistem transmisi 275 kV Rumai–Muaro Bungo yang menyebabkan sistem Sumatera Bagian Utara mengalami padam total. PLN menyampaikan permohonan maaf dan mengaku tengah melakukan pemulihan bertahap dengan estimasi waktu 6 hingga 8 jam.
Namun demikian, Mus Gaber menilai permintaan maaf tanpa langkah pembenahan menyeluruh tidak cukup menjawab keresahan masyarakat dan dunia usaha. Ia menyoroti dampak blackout terhadap aktivitas ekonomi, pelayanan publik, pendidikan hingga iklim investasi di Sumatera.
“Listrik merupakan kebutuhan vital masyarakat. Ketika blackout terjadi berulang, yang dirugikan bukan hanya rumah tangga, tetapi rumah sakit, pelaku UMKM, industri, hingga investor. Negara tidak boleh membiarkan pelayanan publik sepenting ini dikelola tanpa evaluasi menyeluruh,” katanya.
Ia juga mendesak pemerintah pusat dan Kementerian BUMN untuk melakukan audit independen terhadap sistem transmisi dan distribusi listrik PLN, termasuk mengevaluasi pejabat yang dianggap gagal melakukan mitigasi terhadap gangguan berulang.
“Harus ada audit terbuka. Publik perlu mengetahui apakah sistem PLN memang rapuh, apakah ada kelalaian pengawasan, atau ada kegagalan dalam perencanaan infrastruktur ketenagalistrikan nasional,” tambahnya.
Mus Gaber menegaskan bahwa ke depan, PLN tidak cukup hanya fokus pada pemulihan setelah kejadian, tetapi wajib membangun sistem pencegahan yang kuat agar blackout besar tidak terus berulang di berbagai daerah di Indonesia.
“Negara membutuhkan sistem kelistrikan yang kuat, modern, dan tangguh. Kalau setiap tahun blackout terus terjadi dengan alasan yang hampir sama, maka wajar jika masyarakat mempertanyakan kompetensi dan keseriusan PLN dalam membangun ketahanan energi nasional,” pungkasnya. (**)
