DPN Peduli Nusantara Tunggal Soroti Suburnya Keberadaan WNA di Rusun Tahap III Kebon Kosong Kemayoran

JAKARTA, OTORITAS.co.id – DPN Peduli Nusantara Tunggal Jakarta yang bergerak di bidang advokasi kebijakan publik menyoroti persoalan keberadaan warga negara asing (WNA) di kawasan Rumah Susun (Rusun) Tahap III, Kebon Kosong, Kemayoran, Jakarta Pusat. Persoalan tersebut dinilai perlu mendapat perhatian serius pemerintah, khususnya terkait pengawasan penghuni, pemanfaatan aset negara, serta penegakan hukum keimigrasian.

Kawasan Rusun Tahap III Kebon Kosong berada dalam lingkungan eks Bandara Kemayoran yang pengelolaannya dilakukan oleh Badan Layanan Umum Pusat Pengelolaan Komplek Kemayoran (BLU PPKK) di bawah Kementerian Sekretariat Negara (Kemensetneg). Pengelolaan kawasan tersebut dinilai perlu dievaluasi secara menyeluruh menyusul munculnya sejumlah persoalan terkait pemanfaatan unit hunian, pendataan penghuni, dan pengawasan terhadap keberadaan WNA.

Sorotan tersebut juga berkaitan dengan sejumlah kasus penindakan terhadap WNA asal Nigeria oleh Kantor Imigrasi Jakarta Pusat terkait dugaan pelanggaran izin tinggal dan kejahatan siber, termasuk praktik penipuan berkedok hubungan asmara atau love scamming. Kondisi ini menjadi perhatian terhadap efektivitas pengawasan keimigrasian dan sistem pendataan penghuni di kawasan hunian Kemayoran.

Selain persoalan keimigrasian, DPN Peduli Nusantara Tunggal juga menyoroti dugaan penyalahgunaan pemanfaatan unit rusun yang seharusnya diperuntukkan bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). Dugaan pengalihan hak sewa, penyewaan kembali unit secara komersial, kontrak ganda, hingga kemungkinan pungutan yang tidak sesuai ketentuan dinilai perlu ditelusuri oleh instansi berwenang.

Aspek keselamatan bangunan juga tidak boleh diabaikan. Pemenuhan standar proteksi kebakaran, kelayakan fasilitas keselamatan, serta perlindungan terhadap penghuni harus menjadi bagian dari evaluasi pengelolaan rusun, terutama apabila terdapat bangunan atau fasilitas yang menjadi perhatian Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan.

Dalam perspektif filsafat hukum, persoalan tersebut dapat dikaji melalui teori Hans Kelsen mengenai Stufenbau des Rechts atau hierarki norma hukum. Teori ini menegaskan bahwa setiap kebijakan dan tindakan pengelolaan aset negara harus tunduk pada peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Fleksibilitas pengelolaan Badan Layanan Umum tidak dapat ditempatkan di atas ketentuan hukum mengenai keuangan negara, rumah susun, keimigrasian, maupun pemberantasan tindak pidana korupsi.

Sementara itu, pemikiran Immanuel Kant mengenai etika deontologi menekankan bahwa negara memiliki kewajiban moral untuk menghormati martabat manusia dan melindungi hak-hak masyarakat. Pengelolaan hunian publik tidak semestinya hanya berorientasi pada aspek ekonomi, tetapi juga harus menjamin keselamatan, keadilan, dan kepastian hukum bagi masyarakat yang berhak menempatinya.

Arthur Noija berpendapat bahwa keberadaan BLU PPKK di bawah Kemensetneg bukan berarti lembaga tersebut berada di luar jangkauan pengawasan hukum. Menurutnya, pengelolaan aset negara tetap harus dapat dipertanggungjawabkan melalui pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), pengawasan internal Inspektorat Kemensetneg, serta pengawasan instansi pemerintah daerah sesuai kewenangannya.

Ia menilai, apabila ditemukan indikasi kerugian negara, penyalahgunaan kewenangan, atau pengalihan hak sewa yang bertentangan dengan ketentuan, aparat penegak hukum seperti KPK, Kejaksaan, dan Kepolisian dapat melakukan tindak lanjut sesuai kewenangan masing-masing. Adapun dugaan pelanggaran izin tinggal WNA harus ditangani melalui mekanisme penegakan hukum keimigrasian.

Persoalan ini juga memerlukan koordinasi antara pemerintah pusat dan Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Jakarta (DKJ), terutama menyangkut tata ruang, ketertiban bangunan, keselamatan penghuni, dan kejelasan kewenangan pengelolaan kawasan.

DPN Peduli Nusantara Tunggal mendorong Kemensetneg melalui BLU PPKK bersama instansi terkait untuk melakukan evaluasi dan audit menyeluruh terhadap pengelolaan Rusun Tahap III Kebon Kosong. Transparansi mengenai status unit hunian, mekanisme penyewaan, identitas dan legalitas penghuni, serta pengawasan terhadap keberadaan WNA dinilai penting untuk memastikan tidak terjadi penyimpangan dalam pemanfaatan aset negara.

Menurut Arthur Noija, penegakan hukum harus dilakukan secara objektif dan tidak diskriminatif. Masyarakat yang memiliki hak menempati hunian harus mendapatkan perlindungan, sementara setiap pihak yang terbukti melanggar ketentuan wajib mempertanggungjawabkan perbuatannya sesuai hukum yang berlaku.

DPN Peduli Nusantara Tunggal berharap pemerintah tidak membiarkan persoalan tersebut berlarut-larut. Pengelolaan aset negara harus berjalan transparan dan akuntabel, disertai pengawasan keimigrasian yang efektif serta jaminan keselamatan dan kepastian hukum bagi seluruh penghuni.

Persoalan Rusun Tahap III Kebon Kosong bukan sekadar persoalan hunian, melainkan menyangkut tanggung jawab negara dalam menjaga aset publik, menegakkan hukum, dan melindungi kepentingan masyarakat.