Polemik Tarif LRT Jakarta: Investasi Rp12,1 Triliun, Angka Rp160 Ribu Kembali Disorot
JAKARTA, OTORITAS.co.id — Peresmian LRT Jakarta lintas Kelapa Gading–Manggarai oleh Presiden Prabowo Subianto, Rabu (16/9/2026), membawa babak baru bagi transportasi massal Jakarta. Jalur sepanjang 12,2 kilometer dengan 11 stasiun tersebut dibangun dengan nilai investasi sekitar Rp12,1 triliun menggunakan anggaran Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melalui PT Jakarta Propertindo (Jakpro).
Presiden Prabowo meresmikan langsung pengoperasian LRT tersebut di Stasiun Manggarai setelah menjajal perjalanan dari kawasan Kelapa Gading. Waktu tempuh perjalanan disebut sekitar 28 menit, sementara kapasitas layanan diproyeksikan mampu mengangkut sekitar 80 ribu penumpang per hari.
Namun, di tengah kemeriahan peresmian, persoalan tarif kembali menjadi sorotan. Salah satu angka yang sempat ramai diperbincangkan adalah Rp160 ribu sekali perjalanan untuk rute Velodrome–Manggarai.
Angka tersebut sebenarnya pernah mencuat pada November 2025. Saat itu, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menegaskan bahwa Rp160 ribu bukan tarif resmi yang telah ditetapkan Pemprov DKI. Ia menyebut tarif LRT hingga Manggarai saat itu masih dalam pembahasan dan simulasi internal tidak dapat dianggap sebagai keputusan final.
Dengan demikian, angka Rp160 ribu tidak tepat jika disebut sebagai tarif resmi LRT Jakarta saat ini.
Justru setelah peresmian, Pemprov DKI kembali menegaskan bahwa tarif definitif belum ditetapkan. Untuk masa transisi, pemerintah memberlakukan tarif khusus. Selama delapan hari pertama, tarif LRT Kelapa Gading–Manggarai ditetapkan Rp8 per perjalanan. Setelah masa tersebut, tarif sementara yang berlaku adalah Rp5.000 dari Kelapa Gading–Manggarai dan Rp8 dari Velodrome–Manggarai, sambil menunggu penetapan tarif reguler.
Di sinilah pertanyaan publik menjadi penting: berapa sebenarnya tarif keekonomian LRT Jakarta dan berapa besar subsidi yang nantinya harus ditanggung pemerintah?
Sebab, dengan investasi mencapai Rp12,1 triliun, pemerintah perlu memastikan bahwa struktur biaya, skema pembiayaan, proyeksi penumpang, biaya operasional, serta mekanisme subsidi dapat dipertanggungjawabkan secara transparan kepada publik.
Apalagi LRT Jakarta bukan sekadar proyek infrastruktur, melainkan layanan transportasi publik yang diharapkan dapat digunakan masyarakat secara luas. Pemerintah juga menargetkan kawasan Manggarai berkembang sebagai simpul integrasi transportasi melalui koneksi LRT, KRL, TransJakarta, TransJabodetabek, dan Kereta Bandara.
Karena itu, polemik mengenai angka Rp160 ribu seharusnya tidak berhenti pada perdebatan soal mahal atau murah. Yang lebih penting adalah keterbukaan mengenai biaya pembangunan dan operasi, dasar perhitungan tarif, besaran subsidi, serta kemampuan masyarakat membayar layanan tersebut.
Jika tarif keekonomian jauh lebih tinggi daripada tarif yang harus dibayar penumpang, publik berhak mengetahui berapa besar subsidi yang dibutuhkan dan bagaimana pemerintah memastikan subsidi tersebut tepat sasaran.
Peresmian LRT Jakarta akhirnya bukan hanya soal megahnya proyek dan cepatnya perjalanan dari Kelapa Gading menuju Manggarai. Tantangan berikutnya adalah memastikan investasi Rp12,1 triliun tersebut benar-benar menghasilkan layanan transportasi publik yang terjangkau, aman, terintegrasi, dan berkelanjutan.
Kini perhatian publik tertuju pada satu hal: berapa tarif reguler LRT Jakarta setelah masa transisi berakhir, dan berapa besar beban subsidi yang akan ditanggung APBD DKI?
(Red TR)
