Anto Suroto Soroti Ketidaksesuaian Menu MBG: Ada Dugaan Permainan Harga dan Lemahnya Pengawasan
JAKARTA, OTORITAS.co.id — Pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) kembali mendapat sorotan. Persoalan kualitas makanan dinilai bukan disebabkan oleh konsep program yang keliru, melainkan lemahnya tata kelola, standar pelaksanaan, serta pengawasan di lapangan.
Begawan UMKM sekaligus Pengamat MBG, Anto Suroto, mengatakan keberhasilan program MBG sangat bergantung pada konsistensi penerapan standar, transparansi anggaran, serta pengawasan yang menyeluruh hingga makanan diterima dan dikonsumsi oleh anak-anak.
Menurut Anto, terdapat sejumlah persoalan yang perlu segera dievaluasi. Salah satunya adalah dugaan adanya praktik “titipan harga” yang dapat memengaruhi kualitas menu yang disajikan.
“Masalahnya jelas. Pertama ada titipan harga. Kedua, standar dapur tidak ada ruangan pemanas. Ketiga, pengawas tidak kontrol sampai ke anak. Keempat, proses dari bahan baku sampai masak tidak standar. Kelima, kita butuh LSM independen dengan teknologi untuk mengawasi,” ujar Anto.
Ia menilai standar operasional dapur MBG harus diperjelas dan diterapkan secara konsisten, mulai dari pemilihan bahan baku, proses penyimpanan, pengolahan, hingga pendistribusian makanan kepada penerima manfaat.
Anto juga menyoroti persoalan penganggaran dalam pelaksanaan program tersebut. Menurutnya, pemerintah perlu memastikan kesiapan pendanaan sebelum program dijalankan secara luas agar tidak menimbulkan persoalan dalam pelaksanaannya.
“Ini yang berbahaya. Dipaksakan. Risiko proyek pemerintah bukan rahasia lagi,” katanya.
Anto menegaskan evaluasi terhadap pelaksanaan MBG tidak berarti menolak program tersebut. Sebaliknya, evaluasi diperlukan agar program yang menyasar kebutuhan gizi anak-anak itu dapat berjalan sesuai tujuan awal.
“Solusinya satu: evaluasi, benahi sistem, dan libatkan pengawasan publik. Ingat, ini uang rakyat. Jangan hanya kejar target lalu mengorbankan anak-anak kita,” pungkasnya.
Ia berharap pemerintah membuka ruang pengawasan yang lebih luas dengan melibatkan masyarakat sipil, lembaga independen, serta pemanfaatan teknologi untuk memastikan pelaksanaan MBG berjalan transparan dan memenuhi standar yang telah ditetapkan.
(Fik)
