Laporan ke Kepala BGN Sudaryono, Buruh Proyek MBG PT Hutama Karya di Jambi Klaim 7 Bulan Belum Dibayar
JAKARTA, OTORITAS.co.id – Sejumlah pekerja pembangunan Gedung Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau Dapur Makan Bergizi Gratis (MBG) di wilayah Sengeti, Kabupaten Muaro Jambi, Provinsi Jambi, mengaku hingga kini belum menerima pembayaran upah dan sejumlah kewajiban material. Padahal, pekerjaan pembangunan gedung tersebut disebut telah rampung 100 persen sejak sekitar tujuh bulan lalu.
Para pekerja menyebut nilai kewajiban yang belum dibayarkan mencapai miliaran rupiah. Karena belum memperoleh kepastian penyelesaian, mereka berencana menyampaikan laporan resmi kepada Badan Gizi Nasional (BGN) di Jakarta serta Polda Jambi.
Pembangunan gedung SPPG di Sengeti tersebut merupakan bagian dari Paket Gedung SPPG 1 wilayah Sumatra. Berdasarkan informasi yang disampaikan para pekerja, pelaksanaan konstruksi fisik dipercayakan kepada BUMN konstruksi PT Hutama Karya (Persero), sementara pengawasan dan konsultan supervisi proyek disebut ditangani PT Tata Karya.
Persoalan muncul setelah pekerjaan pembangunan selesai. Para pekerja mengaku upah borongan mereka belum seluruhnya dibayarkan. Selain itu, sejumlah kewajiban pembayaran material yang telah digunakan dalam pembangunan gedung tersebut juga disebut masih tertunggak.
Kepala tukang proyek mengatakan pihaknya akan melaporkan pihak yang disebut sebagai mandor atau pelaksana PT Hutama Karya bernama Adizuki ke Polda Jambi. Menurutnya, tidak adanya penyelesaian konkret membuat para pekerja merasa dirugikan.
“Mandor Adizuki terkesan bekerja sama dengan Project Manager PT HK yaitu Bogoyustanto, sengaja mangkir dalam memenuhi kewajibannya, yaitu membayar upah kerja kami dan material yang telah digunakan untuk pembangunan,” ungkapnya.
Ia mengatakan para pekerja telah berulang kali menunggu penyelesaian pembayaran. Namun, hingga kini, menurut pengakuannya, kewajiban tersebut belum juga diselesaikan.
Karena merasa terus mendapatkan janji tanpa kepastian, para pekerja akhirnya memilih menempuh jalur pengaduan. Selain kepada Polda Jambi, mereka akan menyampaikan laporan kepada BGN di Jakarta agar persoalan tersebut mendapat perhatian dan dilakukan evaluasi terhadap pelaksanaan proyek.
“Kami berharap keadilan. Kami meminta Polda Jambi memanggil dan memeriksa pihak-pihak terkait agar persoalan ini jelas dan terang benderang. Apabila memang terdapat dugaan korupsi atau kolusi dalam manajemen sehingga hak kami tidak dipenuhi, kami meminta tindakan hukum yang tegas,” katanya.
Menurutnya, persoalan pembayaran tersebut tidak seharusnya terjadi dalam proyek yang berkaitan dengan program MBG. Ia menilai pembangunan fasilitas untuk mendukung pemenuhan gizi masyarakat semestinya juga memperhatikan hak para pekerja dan pihak lain yang terlibat dalam pengerjaan proyek.
“Gedung untuk anak-anak makan bergizi sudah berdiri. Tapi yang membangun gedungnya malah dizalimi. Ini harus menjadi perhatian BGN,” ujarnya.
Sementara itu, upaya media ini untuk memperoleh klarifikasi dari pihak yang disebut sebagai mandor, Adizuki, maupun Project Manager PT Hutama Karya, Bogoyustanto, melalui pesan WhatsApp hingga berita ini diterbitkan belum mendapatkan respons.
Media ini tetap membuka ruang bagi PT Hutama Karya, Adizuki, Bogoyustanto, PT Tata Karya, maupun pihak terkait lainnya untuk memberikan klarifikasi atas informasi yang disampaikan para pekerja.
Para pekerja berharap PT Hutama Karya segera menyelesaikan seluruh kewajiban pembayaran yang mereka klaim masih tertunggak. Mereka juga meminta BGN mengevaluasi pelaksanaan proyek dan Polda Jambi menindaklanjuti laporan apabila ditemukan adanya dugaan pelanggaran hukum dalam proses pelaksanaan maupun pembayaran proyek tersebut.
(TR)
