Dr. Susilawati, M.Han.: Pemerataan Pembangunan Menjadi Fondasi Demokrasi yang Berkualitas
Jakarta, otoritas.co.id – Pengamat Politik dan Kebijakan Publik, Dr. Susilawati, M.Han., menegaskan bahwa keberhasilan sistem demokrasi tidak hanya diukur dari terselenggaranya pemilihan umum yang bebas dan demokratis, tetapi juga dari kemampuan negara menghadirkan kesejahteraan yang merata bagi seluruh rakyat Indonesia.
Menurutnya, demokrasi akan berjalan secara sehat apabila setiap warga negara memperoleh hak yang sama atas kebutuhan dasar, seperti pendidikan, pelayanan kesehatan, keamanan, kesempatan ekonomi, serta pemerataan pembangunan tanpa diskriminasi.
“Ketika masyarakat merasakan kebutuhan dasar, seperti pendidikan, kesehatan, keamanan, serta pemerataan pembangunan terpenuhi, maka akan lahir masyarakat yang lebih kritis, mandiri, dan memiliki kesadaran politik yang matang. Dengan demikian, masyarakat akan mampu memilih pemimpin berdasarkan kapasitas, integritas, rekam jejak, serta visi pembangunan yang berpihak pada kepentingan rakyat, bukan semata karena kepentingan sesaat atau pengaruh tertentu. Kondisi inilah yang menjadi fondasi utama bagi terwujudnya demokrasi yang berkualitas, sehat, dan berkelanjutan,” ujar Dr. Susilawati.
Ia menilai bahwa kualitas demokrasi memiliki hubungan yang sangat erat dengan kualitas sumber daya manusia (SDM). Oleh karena itu, pembangunan tidak boleh hanya berorientasi pada pertumbuhan ekonomi, tetapi juga harus mampu meningkatkan kualitas hidup masyarakat secara menyeluruh.
Dr. Susilawati menjelaskan bahwa Indonesia telah menjalankan sistem demokrasi selama lebih dari dua dekade sejak era Reformasi. Dibandingkan masa sebelumnya, ruang kebebasan masyarakat untuk menyampaikan pendapat dan berpartisipasi dalam kehidupan politik kini jauh lebih terbuka.
“Ini merupakan kemajuan yang patut dijaga. Namun, demokrasi tidak boleh berhenti pada kebebasan berpendapat semata. Demokrasi harus mampu menghadirkan keadilan sosial melalui pemerataan pembangunan sehingga manfaatnya benar-benar dirasakan oleh seluruh rakyat Indonesia,” katanya.
Menurutnya, setiap pemimpin yang memperoleh mandat dari rakyat harus menjadikan pemerataan pembangunan sebagai prioritas utama. Ketimpangan pembangunan yang berlangsung dalam jangka panjang berpotensi menimbulkan kesenjangan sosial dan berdampak pada menurunnya kualitas demokrasi.
Ia juga mengingatkan agar Indonesia tidak terjebak dalam wacana mengganti sistem demokrasi dengan sistem politik lainnya. Menurutnya, setiap sistem pemerintahan memiliki kelebihan dan kekurangan. Yang jauh lebih penting adalah memperbaiki kualitas pelaksanaan demokrasi melalui kebijakan yang berpihak kepada rakyat.
“Kita tidak perlu sibuk memperdebatkan perubahan sistem politik. Yang harus dilakukan adalah menyempurnakan demokrasi yang telah kita jalankan melalui pemerataan pembangunan, peningkatan kesejahteraan masyarakat, penguatan pendidikan, pelayanan kesehatan, keamanan, dan peningkatan kualitas sumber daya manusia,” tegasnya.
Dalam kesempatan tersebut, Dr. Susilawati juga menyampaikan pandangan pribadinya mengenai efektivitas tata kelola pemerintahan daerah. Menurutnya, struktur birokrasi dapat terus dievaluasi agar pelayanan publik menjadi lebih sederhana, efisien, dan semakin dekat dengan masyarakat.
Menutup keterangannya, Dr. Susilawati menegaskan bahwa masa depan demokrasi Indonesia sangat ditentukan oleh keberhasilan pemerintah dalam membangun manusia Indonesia yang cerdas, sehat, sejahtera, serta memiliki kesadaran politik yang tinggi.
“Demokrasi bukan sekadar mekanisme memilih pemimpin setiap lima tahun. Demokrasi harus mampu menghadirkan keadilan, kesejahteraan, dan pemerataan pembangunan. Ketika seluruh rakyat merasakan manfaat pembangunan secara adil, maka kepercayaan terhadap demokrasi akan semakin kuat dan bangsa Indonesia akan semakin kokoh menghadapi tantangan masa depan,” pungkasnya. (**)
