Ketum APIKI Dorong Pengawasan Publik dalam Program MBG demi Kesejahteraan Petani Desa
JAKARTA, OTORITAS – Ketua Umum Aliansi Perdagangan dan Industri Kreatif Indonesia (APIKI), Anto Suroto, menyoroti pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang dinilai masih memiliki sejumlah kelemahan di lapangan. Ia menegaskan pentingnya pengawasan masyarakat agar program tersebut benar-benar memberikan dampak ekonomi bagi masyarakat desa, khususnya para petani.
Menurut Anto, program MBG semestinya mampu menciptakan efek ekonomi berantai (multiplier effect) bagi sektor pertanian dan pelaku usaha pangan lokal di pedesaan. Namun, hingga kini manfaat tersebut dinilai belum dirasakan secara maksimal.
“Jangan sampai program MBG justru hanya menguntungkan oknum pengelola yang tidak bertanggung jawab. Kami masih menerima informasi adanya praktik titipan dan potongan harga terhadap komoditas seperti daging sapi, ayam, telur, tahu, tempe, hingga sayur mayur,” ujar Anto, Kamis (21/5/2026).
Ia menilai praktik-praktik semacam itu harus segera dihentikan apabila pemerintah ingin menjadikan program MBG sebagai instrumen penguatan ekonomi nasional dari desa.
Anto juga mengusulkan adanya sistem distribusi satu pintu melalui Koperasi Merah Putih untuk menampung hasil pertanian dan kebutuhan pangan program MBG. Menurutnya, skema tersebut dapat membantu menjaga kestabilan harga hasil panen petani.
“Petani sudah mengeluarkan biaya besar mulai dari pengolahan lahan, pembelian bibit, pupuk, hingga perawatan tanaman. Tetapi saat panen raya, harga sering jatuh drastis. Kondisi ini yang selama ini dirasakan petani daerah, sementara tengkulak dan pedagang besar tetap mendapatkan keuntungan,” jelasnya.
Lebih lanjut, Anto berharap pemerintah segera menindaklanjuti usulan tersebut agar program MBG tidak hanya berjalan secara administratif, melainkan benar-benar mampu memperkuat ketahanan pangan dan meningkatkan kesejahteraan petani di berbagai daerah. (**)
