Mega Proyek Giant Seawall Dipacu, Ancaman di Pesisir Utara Jawa Disebut Kian Serius
JAKARTA, OTORITAS – Pemerintah mempercepat pembangunan proyek Giant Seawall atau tanggul laut raksasa di sepanjang Pantai Utara Jawa (Pantura) di tengah meningkatnya ancaman banjir rob, penurunan muka tanah, dan kenaikan permukaan air laut yang dinilai semakin mengkhawatirkan.
Presiden Prabowo Subianto dalam rapat terbatas di Istana Merdeka menegaskan proyek tersebut menjadi salah satu langkah strategis nasional untuk melindungi kawasan pesisir yang selama ini menjadi pusat pertumbuhan ekonomi Indonesia.
Berdasarkan laporan yang dikutip dari beberapa sumber berita, proyek Giant Sea Wall diproyeksikan memiliki nilai investasi mencapai Rp1.681 triliun dengan panjang tanggul sekitar 500 hingga 700 kilometer, membentang dari Banten hingga Gresik, Jawa Timur. Pemerintah disebut akan membangun proyek tersebut secara bertahap dengan fokus awal pada wilayah paling terdampak seperti Jakarta, Semarang, Kendal, dan Demak.
Kepala Badan Otorita Pengelola Pantai Utara Jawa (BOPPJ), Didit Herdiawan Ashaf, menyatakan percepatan proyek dilakukan karena ancaman yang dihadapi kawasan Pantura tidak lagi bisa dianggap biasa.
“Kita bukan bangun untuk 1 tahun, 2 tahun, tapi untuk 100, 200, 300 tahun ke depan,” ujar Didit Herdiawan Ashaf.
Menurutnya, jika persoalan penurunan muka tanah dan rob tidak segera ditangani, dampaknya terhadap masyarakat dan ekonomi nasional akan jauh lebih besar dibanding biaya pembangunan proyek tersebut.
Sementara itu, Menteri PPN/Kepala Bappenas Rachmat Pambudy menegaskan bahwa urgensi pembangunan Giant Seawall berkaitan langsung dengan posisi Pulau Jawa sebagai pusat ekonomi nasional. Pemerintah mencatat sekitar 56 persen Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia berasal dari Pulau Jawa dan sebagian besar aktivitas ekonomi terkonsentrasi di kawasan Pantura.
Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya juga menyebut proyek tanggul laut raksasa tersebut dipersiapkan sebagai solusi perlindungan jangka panjang terhadap masyarakat pesisir dari ancaman kenaikan air laut yang terus meningkat setiap tahun.
Di sisi lain, sejumlah pengamat lingkungan mengingatkan agar proyek besar tersebut tidak hanya berfokus pada pembangunan fisik. Pengawasan lingkungan, rehabilitasi mangrove, pengendalian eksploitasi air tanah, serta transparansi investasi dinilai menjadi faktor penting agar proyek tidak menimbulkan persoalan baru di masa depan.
Pemerintah sendiri memastikan proses pematangan proyek masih terus dilakukan dengan melibatkan berbagai kementerian, perguruan tinggi, hingga pakar teknik dan lingkungan guna memastikan pembangunan berjalan efektif dan berkelanjutan. (**)
