Warga Poros Bukit Cincin Karimun Beri Apresiasi, Estu Raharjo ,SH., MH.Resmi Lolos Jadi Hakim Ad‑Hoc Tipikor Tingkat Banding
Otoritas.co.id – Karimun – 13 November 2026 – Kebahagiaan menyelimuti warga Poros Bukit Cincin, Kelurahan Sungai Raya, Kecamatan Meral, Kabupaten Karimun. Salah satu figur yang pernah berjuang mendampingi perjuangan hukum warga setempat, Estu Raharjo, S.H., M.H., berhasil dinyatakan lulus seleksi calon Hakim Ad‑Hoc Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding Tahap XXIV Tahun 2026 untuk perwakilan pendaftaran/seleksi tertulis di wilayah hukum Pengadilan Tinggi Kepulauan Riau.
Keberhasilan Estu Raharjo menjadi kabar ganda bagi warga Poros Bukit Cincin. Sebelumnya, ratusan warga yang berjumlah 179 orang telah memenangkan perkara sengketa lahan melawan PT Karimun Sejahtera Propertindo (PT KSP) hingga jenjang kasasi di Mahkamah Agung RI, perjuangan yang tidak lepas dari peran pendampingan hukum Estu Raharjo di Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun.
Mewakili seluruh warga Poros Bukit Cincin, Hatik Hidayati Setiowati menyampaikan ucapan selamat sekaligus doa untuk Estu Raharjo.
“Selamat kepada Bapak Estu Raharjo yang telah dinyatakan lulus sebagai Calon Hakim Ad‑Hoc Pengadilan Tipikor Tahap XXIV Tahun 2026. Kami berharap Bapak menjadi hakim yang amanah dalam mengemban amanah menegakkan keadilan dan kebenaran demi Negara dan masyarakat,” ujar Hatik.
Hatik menambahkan, warga berharap Estu Raharjo senantiasa menjaga integritas, profesionalitas, dan keteguhan hati saat menjalankan tugas sebagai hakim ad‑hoc Tipikor.
“Junjung tinggi amanah yang diemban, karena keadilan harus tetap ditegakkan meskipun langit runtuh,” tegas Hatik Hidayati Setiowati.
Diketahui, penetapan kelulusan Estu Raharjo tercantum dalam pengumuman nomor 45/Pan‑Sel Ad‑Hoc/TPK/2026 Panitia Seleksi Calon Hakim Ad‑Hoc Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tahap XXIV Tahun 2026 untuk wilayah Kepulauan Riau pada daftar Tingkat Banding. Sebagai hakim ad‑hoc Tipikor nantinya Estu Raharjo akan bertugas menangani perkara‑perkara tindak pidana korupsi di tingkat banding sesuai ketentuan perundang‑undangan yang berlaku.
