Seminar Nasional Lemdiklat Satu Komando Bahas Strategi Pencegahan Terorisme dan Radikalisme pada Aset Vital Nasional
JAKARTA, OTORITAS.co.id – Upaya memperkuat perlindungan terhadap aset strategis nasional dari ancaman terorisme dan radikalisme menjadi fokus utama dalam Seminar Nasional yang diselenggarakan Lembaga Pendidikan dan Pelatihan (Lemdiklat) Satu Komando di Hotel Golden Boutique, Jakarta, Minggu (22/6/2026).
Kegiatan yang digelar secara rutin setiap tahun ini menghadirkan sejumlah narasumber dari kalangan kepolisian, pengamat pertahanan, serta praktisi media. Seminar dibuka secara resmi oleh Irjen Pol. (Purn.) Uden Kusuma Wijaya selaku Ketua Umum APJATI Jakarta.
Turut hadir sebagai pemateri Kombes Pol. Trihadi Kuncahyo, A.Md., S.E. dari Baharkam Polri, pengamat pertahanan Rahadi Wangsa Permana yang juga menjabat Wakil Ketua Umum Ikatan Penulis dan Jurnalis Indonesia (IPJI), serta Dr. Fachrul Radji selaku Sekretaris Jenderal Persatuan Pewarta Warga Indonesia (PPWI).
Dalam sambutannya, moderator seminar Binsar Siagian, S.H., M.H. menegaskan bahwa kegiatan ini bertujuan meningkatkan pemahaman peserta mengenai ancaman terorisme dan radikalisme, khususnya dalam kaitannya dengan perlindungan aset vital nasional sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme.
Menurutnya, regulasi tersebut memberikan penguatan terhadap upaya pencegahan, penindakan, hingga rehabilitasi, sekaligus memperluas definisi tindak pidana terorisme yang mencakup ancaman terhadap fasilitas dan objek vital negara.
“Peserta yang berasal dari BUMN maupun Proyek Strategis Nasional perlu memahami langkah-langkah mitigasi dan pengamanan aset negara yang memiliki nilai strategis, seperti bandara, pelabuhan, pembangkit listrik, serta infrastruktur penting lainnya. Gangguan terhadap fasilitas tersebut dapat berdampak langsung terhadap pelayanan publik dan stabilitas nasional,” ujar Binsar.
Sementara itu, Adi Kurniawan Saputra, S.H. selaku penyelenggara kegiatan sekaligus pimpinan Garuda Satu Komando menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak yang telah mendukung terselenggaranya seminar tersebut.
Ia mengatakan, seminar tahunan ini terus mendapatkan respons positif dari berbagai kalangan, baik instansi pemerintah, badan usaha milik negara, sektor swasta, maupun masyarakat umum.
“Kami mengucapkan terima kasih atas dukungan dan apresiasi yang diberikan berbagai pihak. Seminar ini menjadi wadah penting untuk membangun sinergi, kesamaan persepsi, serta koordinasi antara aparat, BUMN, dan sektor swasta dalam menjaga ketahanan nasional dari berbagai ancaman nonmiliter,” ungkap Adi.
Lebih lanjut dijelaskan bahwa Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 merupakan revisi dari Undang-Undang Terorisme Tahun 2003 yang memberikan ruang lebih luas bagi aparat penegak hukum untuk melakukan langkah pencegahan sebelum aksi teror terjadi. Regulasi tersebut juga memperkuat dasar hukum bagi penanganan jaringan terorisme, termasuk aspek pendanaan, perekrutan, dan penyebaran paham radikal.
Melalui seminar ini, para peserta diharapkan mampu meningkatkan kesiapsiagaan serta menyusun langkah-langkah preventif dalam menghadapi potensi ancaman terhadap aset vital nasional. Dengan demikian, pengelolaan fasilitas strategis negara tidak hanya bersifat responsif ketika terjadi gangguan, tetapi juga proaktif dalam mencegah berbagai risiko yang dapat mengganggu kepentingan publik dan keamanan nasional.
(Redaksi)
