Rahmat Aminudin Usulkan KDM Masuk Pertimbangan Calon Wakil Presiden
JAKARTA, OTORITAS.co.id – Advokat dan Konsultan Hukum asal Jakarta Barat, Rahmat Aminudin, S.H., menyampaikan aspirasi terbuka kepada Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto agar mempertimbangkan Dedi Mulyadi atau yang dikenal dengan sebutan KDM sebagai salah satu figur yang layak diperhitungkan apabila terjadi proses pengisian jabatan Wakil Presiden Republik Indonesia.
Rahmat menilai dinamika politik nasional harus menjadi momentum untuk melihat kembali pentingnya kualitas kepemimpinan, integritas, kapasitas, serta kedekatan seorang pemimpin dengan masyarakat. Menurutnya, posisi Wakil Presiden bukan sekadar jabatan politik, melainkan amanah konstitusional yang membutuhkan kemampuan bekerja dan komitmen terhadap kepentingan bangsa.
“Saya ingin menyampaikan pesan kepada Presiden Prabowo Subianto agar mempertimbangkan Dedi Mulyadi. Menurut pandangan saya, KDM memiliki karakter kepemimpinan yang merakyat dan layak diperhitungkan dalam pertimbangan calon Wakil Presiden Republik Indonesia,” ujar Rahmat.
Ia berpandangan, Indonesia membutuhkan pemimpin yang tidak hanya memiliki popularitas dan kemampuan komunikasi, tetapi juga mampu memahami persoalan masyarakat serta menghadirkan solusi nyata.
Rahmat melihat pendekatan Dedi Mulyadi yang dikenal aktif berinteraksi dengan masyarakat sebagai salah satu karakter kepemimpinan yang menarik untuk dipertimbangkan di tingkat nasional.
“Pemimpin yang hebat adalah pemimpin yang tidak menciptakan jarak dengan rakyatnya. Ia hadir ketika masyarakat membutuhkan, mendengar keluhan, dan bertindak ketika masyarakat menghadapi persoalan,” katanya.
Rahmat berharap Presiden Prabowo tidak hanya mempertimbangkan konfigurasi politik dalam melihat figur kepemimpinan nasional, tetapi juga memperhatikan kapasitas, integritas, pengalaman, kemampuan bekerja sama, serta penerimaan masyarakat.
Menurutnya, Wakil Presiden harus mampu menjadi mitra strategis Presiden dalam menjalankan pemerintahan sekaligus memberikan kontribusi nyata bagi pembangunan nasional.
“Pak Prabowo adalah Presiden Republik Indonesia. Setiap keputusan terkait kepemimpinan nasional akan menjadi bagian dari sejarah. Karena itu, pertimbangkan figur yang memiliki kapasitas dan komitmen pengabdian kepada bangsa. Saya berharap nama Dedi Mulyadi masuk dalam pertimbangan tersebut,” ungkapnya.
Sebagai praktisi hukum, Rahmat juga mengingatkan bahwa setiap proses pengisian jabatan Wakil Presiden harus berjalan sesuai ketentuan konstitusi. Ia merujuk Pasal 8 ayat (2) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang mengatur bahwa apabila terjadi kekosongan jabatan Wakil Presiden, MPR menyelenggarakan sidang untuk memilih Wakil Presiden dari dua calon yang diusulkan Presiden, paling lambat 60 hari sejak kekosongan terjadi.
Dengan demikian, menurutnya, aspirasi masyarakat merupakan bagian dari demokrasi, sedangkan proses pengusulan dan pemilihan tetap harus mengikuti mekanisme konstitusional.
“Demokrasi memberikan ruang bagi masyarakat untuk menyampaikan pendapat, sementara konstitusi memberikan batas dan mekanisme bagi penyelenggaraan kekuasaan. Keduanya harus berjalan beriringan,” tegasnya.
Rahmat juga menyampaikan pesan kepada Dedi Mulyadi agar terus menjaga kedekatan dengan masyarakat dan menjadikan pengabdian sebagai orientasi utama dalam menjalankan kepemimpinan.
Ia berharap setiap figur yang memperoleh kepercayaan publik tidak kehilangan kerendahan hati, sekalipun mendapatkan tanggung jawab yang lebih besar.
“Jabatan bisa datang dan pergi, tetapi pengabdian dan rekam jejak akan selalu diingat masyarakat. Jika suatu saat diberikan amanah lebih besar, tetaplah rendah hati dan utamakan kepentingan bangsa,” tuturnya.
Menutup pernyataannya, Rahmat menegaskan bahwa aspirasi tersebut merupakan pandangan pribadi sebagai warga negara, bukan pernyataan dukungan resmi dari partai politik maupun klaim adanya penetapan pencalonan.
Ia menyebut dirinya bukan pejabat negara ataupun bagian dari elite kekuasaan. Namun, sebagai advokat dan warga negara, ia merasa memiliki hak konstitusional untuk menyampaikan gagasan mengenai arah kepemimpinan nasional.
“Saya bukan pejabat negara, bukan elite partai politik, dan bukan bagian dari lingkaran kekuasaan. Saya hanyalah warga negara yang menjalankan profesi sebagai advokat. Namun, saya percaya suara masyarakat tetap memiliki arti. Kita tidak boleh berhenti memberikan gagasan hanya karena tidak memiliki jabatan,” ujarnya.
Rahmat menegaskan, usulan agar Dedi Mulyadi dipertimbangkan sebagai figur Wakil Presiden merupakan aspirasi pribadi yang disampaikan secara terbuka kepada Presiden Prabowo.
Baginya, kualitas kepemimpinan nasional harus senantiasa berorientasi pada kepentingan rakyat, pengabdian, dan masa depan Indonesia.
