Program MBG Dikritik, Namun Dinilai Tetap Dibutuhkan untuk Atasi Masalah Gizi Anak
Jakarta, Otoritas.co.id — Program Makan Bergizi (MBG) menuai berbagai kritik dari masyarakat akibat sejumlah permasalahan di lapangan, mulai dari kasus keracunan makanan, kualitas menu yang dinilai tidak layak, hingga distribusi yang tidak tepat waktu. Meski demikian, program ini dinilai tetap memiliki peran penting dalam mengatasi persoalan gizi anak di Indonesia.
Sejumlah laporan menyebutkan adanya makanan basi, menu tidak sesuai standar gizi, serta keterlambatan distribusi makanan di beberapa daerah, khususnya di wilayah terpencil. Kondisi ini memicu kekecewaan publik, mengingat program tersebut dibiayai dari anggaran negara.
Namun di sisi lain, data menunjukkan bahwa permasalahan gizi anak di Indonesia masih tergolong serius. Pada tahun 2023, angka stunting masih berada di atas 20 persen, yang berarti satu dari lima anak mengalami gangguan pertumbuhan dan perkembangan.
Stunting tidak hanya berdampak pada tinggi badan, tetapi juga memengaruhi perkembangan otak dan kemampuan kognitif anak secara permanen. Kondisi ini umumnya dipengaruhi oleh keterbatasan akses terhadap asupan gizi yang memadai, terutama di kalangan keluarga berpenghasilan rendah.
Implementasi MBG di sejumlah daerah menunjukkan adanya dampak positif, meskipun masih terbatas. Di salah satu sekolah dasar di Kabupaten Grobogan, Jawa Tengah, program ini dilaporkan membantu meningkatkan konsentrasi belajar siswa yang sebelumnya sering datang ke sekolah tanpa sarapan.
Guru setempat mengungkapkan bahwa setelah program berjalan, beberapa siswa mulai menunjukkan perubahan perilaku belajar, termasuk peningkatan partisipasi di kelas.
Menanggapi polemik tersebut, Andriono Basuki Putro, Ketua Komite SMA Negeri 12 Jakarta, menilai bahwa program MBG tidak seharusnya dihentikan, melainkan diperbaiki secara menyeluruh.
“Program ini memiliki tujuan yang sangat baik, yaitu memastikan anak-anak mendapatkan asupan gizi yang cukup. Namun, pelaksanaannya memang masih perlu banyak evaluasi, terutama dalam hal kualitas makanan dan pengawasan distribusi,” ujar Andriono.
Ia menambahkan bahwa keberadaan program seperti MBG sangat membantu, terutama bagi siswa dari keluarga kurang mampu yang kerap datang ke sekolah tanpa sarapan.
“Kalau program ini dihentikan begitu saja, yang paling terdampak adalah anak-anak. Banyak dari mereka yang bergantung pada program ini untuk memenuhi kebutuhan dasar mereka di sekolah,” lanjutnya.
Meski demikian, berbagai catatan kritis tetap menjadi perhatian. Sepanjang 2025, tercatat puluhan ribu anak terdampak kasus keracunan makanan yang diduga berkaitan dengan program tersebut. Selain itu, komposisi menu yang masih didominasi makanan olahan juga dinilai belum memenuhi standar gizi yang ideal.
Pengamat kebijakan publik menilai bahwa permasalahan tersebut menunjukkan lemahnya pengawasan dan kesiapan implementasi program berskala besar.
Di sisi lain, hingga akhir 2025, program MBG telah menjangkau puluhan juta penerima di seluruh Indonesia, dengan dukungan ribuan dapur umum dan ratusan ribu tenaga kerja.
Dengan cakupan yang luas tersebut, penghentian program secara total dinilai berisiko menimbulkan dampak baru, terutama bagi anak-anak dari keluarga rentan yang bergantung pada program tersebut untuk memenuhi kebutuhan gizi harian.
Sejumlah pihak pun mendorong agar pemerintah tidak menghentikan program, melainkan melakukan evaluasi menyeluruh dan perbaikan sistem, khususnya dalam aspek kualitas makanan, distribusi, dan pengawasan.
Program MBG dinilai tetap memiliki tujuan yang strategis, namun membutuhkan pembenahan serius agar dapat berjalan efektif dan tepat sasaran dalam mendukung peningkatan kualitas generasi masa depan. (**)
