Peringkat Lingkungan Indonesia Terpuruk, Dr. Susilawati, M.Han.: Saatnya Mengembalikan Pembangunan Berbasis Kelestarian Alam
JAKARTA, OTORITAS.co.id – Posisi Indonesia yang berada di peringkat 168 dari 177 negara dalam Environmental Performance Index (EPI) 2026 dengan skor 26,24 menjadi peringatan keras bahwa tata kelola lingkungan hidup nasional memerlukan pembenahan secara menyeluruh. Rendahnya capaian tersebut mencerminkan semakin menurunnya kualitas lingkungan hidup yang pada akhirnya akan berdampak terhadap kesehatan masyarakat, ketahanan pangan, ekonomi, hingga kualitas sumber daya manusia.
Pemerhati lingkungan dan pertahanan, Dr. Susilawati, M.Han., menilai kondisi tersebut tidak boleh dipandang sebagai sekadar angka statistik, melainkan menjadi alarm bagi seluruh pemangku kepentingan untuk kembali menempatkan kelestarian lingkungan sebagai fondasi utama pembangunan nasional.
“Lingkungan hidup merupakan dasar kehidupan manusia. Jika lingkungan rusak, maka seluruh aspek kehidupan akan terdampak, mulai dari kesehatan, ekonomi, hingga masa depan generasi penerus bangsa,” ujar Dr. Susilawati.
Menurutnya, Indonesia sesungguhnya pernah memiliki komitmen yang kuat dalam menjaga lingkungan hidup. Pada era pemerintahan Presiden ke-6 Republik Indonesia, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), berbagai program pelestarian lingkungan menjadi salah satu prioritas pembangunan nasional.
Dr. Susilawati mengungkapkan bahwa dirinya pernah dipercaya sebagai salah satu Ambassador Kementerian Lingkungan Hidup bersama sejumlah tokoh nasional, di antaranya Alia Jumhur Hidayat, Indira Sudiro, Tina Talisa, dan lainnya, untuk mengampanyekan pentingnya menjaga kelestarian lingkungan kepada masyarakat.
“Pada masa itu, kesadaran menjaga lingkungan terus dibangun melalui berbagai gerakan. Lingkungan hidup menjadi bagian penting dalam pembangunan berkelanjutan,” katanya.
Namun, ia menilai kondisi saat ini menunjukkan tantangan yang semakin berat. Laju deforestasi, menurunnya kualitas udara, pencemaran sungai, kerusakan kawasan pesisir, hingga berkurangnya ruang hidup satwa liar menjadi indikator bahwa daya dukung lingkungan Indonesia semakin melemah.
Menurut Dr. Susilawati, salah satu penyebab utama kerusakan lingkungan adalah eksploitasi sumber daya alam yang tidak terkendali serta lemahnya pengawasan terhadap pemanfaatan ruang dan kawasan hutan.
“Pembukaan lahan secara masif tanpa memperhatikan keseimbangan ekosistem telah mengurangi kawasan hutan yang menjadi paru-paru dunia. Akibatnya, kualitas udara menurun, bencana hidrometeorologi meningkat, dan habitat satwa liar semakin terancam,” jelasnya.
Ia juga menyoroti pentingnya evaluasi terhadap tata kelola perizinan di daerah. Menurutnya, pembangunan harus mengedepankan prinsip keberlanjutan sehingga kebijakan pemanfaatan sumber daya alam tidak hanya mengejar pertumbuhan ekonomi jangka pendek, tetapi juga memperhatikan kelestarian lingkungan untuk generasi mendatang.
“Banyak kerusakan lingkungan berawal dari kebijakan yang tidak memperhitungkan daya dukung alam. Pembangunan harus berpihak pada keberlanjutan, bukan sekadar mengejar keuntungan sesaat,” tegasnya.
Fenomena konflik antara manusia dan satwa liar, lanjutnya, merupakan salah satu dampak nyata dari semakin sempitnya habitat alami akibat alih fungsi hutan.
Belakangan, publik di berbagai negara menyaksikan video seekor gajah yang menghadang eskavator saat pembukaan kawasan hutan. Menurut Dr. Susilawati, peristiwa tersebut menjadi simbol bahwa satwa liar sedang kehilangan ruang hidupnya akibat aktivitas manusia.
“Peristiwa seperti itu juga pernah terjadi di Indonesia. Pembukaan kawasan perkebunan dan aktivitas pembukaan hutan telah menghalau habitat orangutan sehingga satwa tersebut keluar dari kawasan hutannya dan berinteraksi dengan manusia. Ini bukan semata-mata konflik antara manusia dan satwa, tetapi cerminan bahwa keseimbangan alam telah terganggu,” ujarnya.
Ia menilai kejadian-kejadian tersebut menjadi pengingat bahwa pembangunan yang tidak memperhatikan aspek ekologis akan menimbulkan konsekuensi jangka panjang yang jauh lebih besar dibandingkan manfaat ekonomi yang diperoleh dalam waktu singkat.
Dr. Susilawati juga mengingatkan bahwa upaya meningkatkan kualitas sumber daya manusia tidak cukup hanya melalui perbaikan gizi maupun pendidikan.
“SDM yang unggul hanya dapat tumbuh dalam lingkungan yang sehat. Udara yang bersih, air yang layak, hutan yang lestari, dan ekosistem yang terjaga merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pembangunan manusia Indonesia,” tegasnya.
Sebagai kader Partai Demokrat, Dr. Susilawati menyampaikan bahwa partainya secara konsisten mendorong berbagai gerakan pelestarian lingkungan, seperti aksi bersih sungai, penghijauan, edukasi masyarakat, hingga kampanye “Langit Biru Indonesia” yang bertujuan meningkatkan kesadaran publik terhadap pentingnya menjaga kualitas udara dan lingkungan hidup.
“Menjaga lingkungan bukan hanya menjadi tugas pemerintah, tetapi merupakan tanggung jawab seluruh elemen bangsa. Kesadaran kolektif harus terus dibangun agar Indonesia tidak kehilangan kekayaan alam yang menjadi kebanggaan dunia,” katanya.
Selain aktif dalam kegiatan sosial dan kebijakan publik, Dr. Susilawati saat ini juga tengah melakukan penelitian mengenai ekonomi biru (blue economy) sebagai konsep pembangunan yang mengintegrasikan pertumbuhan ekonomi dengan pelestarian ekosistem laut dan pesisir secara berkelanjutan sebagai negara maritim.
Menurutnya, konsep ekonomi biru menjadi salah satu solusi strategis untuk menjaga keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi dan keberlanjutan lingkungan.
“Kita ingin membangun Indonesia yang lebih hijau dan lebih biru. Kekayaan alam Indonesia harus dikelola secara bijaksana agar memberikan manfaat ekonomi tanpa mengorbankan kelestarian lingkungan. Pembangunan yang berkelanjutan adalah investasi terbaik bagi anak cucu kita,” ujarnya.
Dr. Susilawati berharap hasil Environmental Performance Index (EPI) 2026 menjadi momentum evaluasi nasional bagi pemerintah pusat, pemerintah daerah, dunia usaha, akademisi, dan seluruh elemen masyarakat untuk memperkuat komitmen dalam menjaga lingkungan hidup.
“Mengelola negara bukan hanya soal mengejar pertumbuhan ekonomi, tetapi juga membangun warisan bagi generasi mendatang. Warisan itu adalah hutan yang tetap lestari, sungai yang bersih, laut yang sehat, udara yang berkualitas, serta lingkungan yang mampu menopang kehidupan. Keberhasilan sebuah pemerintahan tidak hanya diukur dari capaian ekonomi, tetapi juga dari jejak keberlanjutan yang ditinggalkannya untuk anak cucu bangsa. Jika hari ini kita gagal menjaga lingkungan, maka generasi mendatanglah yang akan menanggung akibatnya,” tutup Dr. Susilawati, M.Han. (**)
