Penghapusan Tantiem BUMN Dinilai Sekadar Wacana, CBA Soroti BRI Masih Gelontorkan Ratusan Miliar untuk Direksi dan Komisaris
Jakarta,otoritas.co.id — Direktur Eksekutif Center for Budget Analysis (CBA), Uchok Sky Khadafi, menilai kebijakan penghapusan tantiem bagi direksi dan komisaris Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang sebelumnya disampaikan Presiden RI Prabowo Subianto dan Kepala Danantara Rosan Perkasa Roeslani, hingga kini belum berjalan secara nyata.
Menurut Uchok, pernyataan tersebut hanya sebatas wacana tanpa implementasi yang tegas di lapangan. Ia menyoroti masih adanya BUMN sektor perbankan yang tetap mengalokasikan tantiem dalam jumlah fantastis kepada jajaran direksi dan komisaris.
“Pernyataan Presiden Prabowo dan Rosan Perkasa Roeslani soal penghapusan tantiem sejauh ini hanya sebatas omon-omon. Faktanya, masih ada BUMN perbankan yang tidak menjalankan arahan tersebut,” ujar Uchok Sky dalam keterangannya, Kamis (28/5/2026).
Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto menyatakan akan menghapus praktik pemberian tantiem bagi komisaris dan direksi BUMN. Kebijakan itu disampaikan sebagai bagian dari upaya pembenahan tata kelola perusahaan pelat merah yang dinilai tidak efisien dan kerap membebani keuangan negara.
Hal senada juga pernah ditegaskan Kepala Danantara Rosan Perkasa Roeslani dalam rapat bersama Komisi XI DPR RI pada 19 Agustus 2025. Saat itu, Rosan menyebut kebijakan penghapusan tantiem bagi komisaris dan direksi BUMN sudah mulai diterapkan.
Namun demikian, Uchok menilai realitas di lapangan justru menunjukkan hal berbeda. Ia mengungkapkan, berdasarkan laporan keuangan PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk tahun 2025 yang dianalisis CBA, perusahaan masih memberikan tantiem kepada direksi sebesar Rp181 miliar dan kepada dewan komisaris sebesar Rp12,4 miliar.
“Angka yang bikin rakyat biasa pusing menghitung jumlah nol-nya,” sindir Uchok.
Tak hanya itu, Uchok juga menyoroti kepemimpinan Direktur Utama PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, Hery Gunardi, yang dinilai belum menjalankan semangat kebijakan penghapusan tantiem sebagaimana disampaikan pemerintah.
“Dari data tantiem tersebut, terlihat seolah-olah manajemen BRI tetap berjalan seperti biasa tanpa mengindahkan arahan penghapusan tantiem yang pernah disampaikan Presiden maupun Danantara,” katanya.
Menurut Uchok, kebijakan tersebut justru terkesan hanya berlaku bagi sebagian BUMN, sementara di tubuh BRI praktik pemberian tantiem masih terus berlangsung.
“Seolah kebijakan penghapusan tantiem hanya berlaku untuk BUMN lain. Kalau di BRI, praktiknya masih jalan terus,” tegasnya.
Ia pun mengkritik pola kepemimpinan di tubuh BRI yang dianggap bertolak belakang dengan semangat efisiensi yang digaungkan pemerintah.
“Ini menjadi ironi di tengah dorongan efisiensi dan reformasi tata kelola BUMN. Publik tentu mempertanyakan bagaimana praktik seperti ini masih bisa berlangsung tanpa adanya evaluasi serius,” ujarnya.
Selain tantiem, Uchok juga mengungkapkan bahwa sepanjang tahun 2025, BRI mengalokasikan anggaran gaji dan tunjangan direksi sebesar Rp240,8 miliar, serta gaji dan tunjangan dewan komisaris mencapai Rp80,2 miliar.
Sementara itu, bonus dan insentif bagi manajemen kunci tercatat mencapai Rp396,3 miliar.
Menurut CBA, besarnya alokasi anggaran untuk jajaran elite perusahaan pelat merah tersebut menunjukkan bahwa agenda efisiensi di tubuh BUMN, khususnya sektor perbankan, belum sepenuhnya dijalankan secara konsisten. (**)
