Kepemimpinan Pemerintahan di Semua Tingkatan Harus Berfungsi Melayani Kebutuhan Rakyat
Jakarta, otoritas.co.id – Pengamat kebijakan publik dan pertahanan, Dr. Susilawati, M.Han, menegaskan bahwa kepemimpinan di semua bidang dan semua tingkatan, khususnya kepemimpinan pemerintahan, sejatinya memiliki satu fungsi utama, yakni melayani kebutuhan rakyat melalui kebijakan-kebijakan yang lahir dari aspirasi masyarakat.
Menurutnya, persoalan mendasar yang masih dihadapi Indonesia adalah orientasi sebagian pemimpin yang lebih berfokus pada mempertahankan atau mengembangkan kekuasaan daripada menjalankan amanah sebagai pelayan masyarakat.
“Selama orientasi kepemimpinan masih pada mempertahankan atau mengembangkan kekuasaan, bukan melayani masyarakat melalui kebijakan yang berpihak kepada kebutuhan rakyat, maka akan sulit mewujudkan sistem pemerintahan yang efektif,” ujar Dr. Susilawati.
Ia menjelaskan bahwa masa jabatan lima tahun seharusnya dimanfaatkan sepenuhnya untuk menghadirkan solusi atas berbagai persoalan masyarakat. Namun dalam praktiknya, tidak sedikit pemimpin yang justru lebih sibuk mempersiapkan langkah politik berikutnya sehingga pelayanan kepada rakyat tidak menjadi prioritas.
Menurut Dr. Susilawati, fungsi kepemimpinan di semua bidang dan tingkatan adalah menerjemahkan aspirasi dan kebutuhan masyarakat menjadi kebijakan yang mampu memberikan kemudahan hidup, meningkatkan kesejahteraan, serta menghadirkan keadilan bagi seluruh rakyat.
“Kebijakan pemerintah harus berasal dari aspirasi dan kebutuhan rakyat. Selama rakyat diam dan tidak menyampaikan kontrol terhadap jalannya pemerintahan, maka pemerintah akan menganggap tidak ada persoalan yang perlu diselesaikan,” katanya.
Ia juga menyoroti belum optimalnya budaya pengawasan masyarakat terhadap pemimpin yang telah dipilih. Akibatnya, sebagian pemimpin merasa tidak lagi mendapatkan kontrol yang memadai sehingga perhatian terhadap kepentingan masyarakat semakin berkurang.
Di sisi lain, Dr. Susilawati menilai praktik politik uang masih menjadi tantangan serius bagi kualitas demokrasi. Menurutnya, masyarakat harus memahami hakikat fungsi pemimpin pemerintahan agar tidak mudah dipengaruhi oleh uang, sembako, maupun berbagai bentuk iming-iming sesaat, karena setelah itu masyarakat justru melepaskan tanggung jawabnya dalam mengawasi dan mengontrol kinerja pemimpin yang telah mereka pilih.
“Masyarakat harus memahami fungsi kepemimpinan pemerintahan itu untuk apa. Jika tidak dipahami, maka politik uang akan terus berulang dan pada akhirnya menurunkan kualitas pemilu serta demokrasi kita,” tegasnya.
Ia menyayangkan masih adanya anggapan bahwa nilai-nilai kepemimpinan yang berintegritas hanyalah teori. Padahal, menurutnya, prinsip-prinsip tersebut merupakan fondasi utama untuk melahirkan kepemimpinan yang berpihak kepada rakyat.
“Yang dibutuhkan bangsa ini adalah pemimpin yang peka, mau mendengarkan aspirasi rakyat, kemudian mewujudkannya menjadi kebijakan yang memberikan kemudahan hidup bagi masyarakat,” ujarnya.
Karena itu, Dr. Susilawati mengajak masyarakat menjadi pemilih yang cerdas dengan memilih pemimpin berdasarkan integritas, kapasitas, rekam jejak, dan komitmen pelayanan, bukan karena pemberian uang atau bantuan sesaat saat kampanye.
“Demokrasi yang berkualitas hanya akan lahir apabila rakyat memahami bahwa suara mereka menentukan arah kebijakan negara, sekaligus tetap mengawasi dan mengontrol jalannya pemerintahan setelah pemimpin terpilih,” katanya.
Menutup pernyataannya, Dr. Susilawati menyampaikan pesan mengenai makna kepemimpinan yang sesungguhnya.
“Pemimpin adalah mereka yang mampu mengendalikan materi dan kekuasaan, tetapi bukan dikendalikan oleh materi dan kekuasaan.” (**)
