INFRA Soroti Keselamatan LRT Velodrom-Manggarai, Pertanyakan Sertifikasi Sebelum Peresmian
JAKARTA, OTORITAS.co.id — Polemik pembangunan LRT Velodrom-Manggarai senilai sekitar Rp5,5 triliun kembali mencuat. Kali ini, aspek keselamatan dan kelengkapan dokumen sertifikasi menjadi sorotan Indonesia For Transparency and Accountability (INFRA).
Direktur Eksekutif INFRA, Ir. Agus Chairudin, mempertanyakan kesiapan aspek keselamatan proyek tersebut menjelang rencana peresmian. Ia menyebut pihaknya belum menemukan dokumen sertifikasi keselamatan yang menurutnya diperlukan sebelum jalur baru dioperasikan.
“Uji coba yang dilakukan Dishub DKI, Dirut LRT dan Jakpro bersama sekelompok orang itu cacat hukum. Itu bukan uji coba resmi,” tegas Agus kepada wartawan, Selasa (15/9/2026).
Menurut Agus, ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian mengharuskan aspek keselamatan dan kelaikan prasarana maupun sarana dipastikan sebelum pengoperasian jalur kereta api.
INFRA menyoroti sejumlah dokumen yang disebut perlu diperhatikan, antara lain sertifikasi uji pertama prasarana, sertifikasi sarana atau armada, serta bukti kelulusan trial run, termasuk uji beban dan uji lintas tanpa penumpang.
“Faktanya, sampai hari ini kami tidak menemukan dokumen itu ada. Jika dipaksakan resmikan, itu membahayakan nyawa warga Jakarta. Ini bukan main-main,” ujar Agus.
Selain aspek keselamatan, INFRA juga mempertanyakan proses perencanaan dan penganggaran proyek LRT Velodrom-Manggarai. Agus menyebut proyek tersebut sebelumnya tidak tercantum dalam RKPD dan RPJMD DKI Jakarta 2018–2022, namun kemudian muncul dalam Perpres Nomor 109 Tahun 2020 sebagai bagian dari Proyek Strategis Nasional (PSN).
INFRA juga menyoroti nilai proyek yang disebut meningkat dari sekitar Rp5 triliun menjadi Rp5,5 triliun. Menurut Agus, perubahan nilai tersebut perlu dijelaskan secara transparan dan dikaitkan dengan dasar hukum serta dokumen penganggaran yang berlaku.
Atas berbagai persoalan tersebut, INFRA menyatakan bahwa aparat penegak hukum (APH) mulai mengumpulkan data terkait dugaan adanya indikasi tindak pidana korupsi. INFRA juga mendorong BPK dan BPKP melakukan audit investigatif terhadap proyek tersebut untuk periode anggaran 2020–2026.
Hingga berita ini ditulis, berbagai tudingan dan pertanyaan yang disampaikan INFRA tersebut masih memerlukan klarifikasi serta verifikasi dari pihak-pihak terkait, termasuk Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, Jakpro, operator LRT Jakarta, Kementerian Perhubungan/DJKA, dan lembaga terkait lainnya.
(Red TR)
