Dr. Susilawati, M.Han: Pemberantasan Korupsi Harus Diperkuat dengan UU Perampasan Aset dan Tata Kelola Program yang Terukur
JAKARTA, OTORITAS.co.id – Pengamat Kebijakan Publik dan Ketahanan Nasional Dr. Susilawati, M.Han menilai komitmen Presiden Prabowo Subianto dalam memberantas korupsi perlu didukung melalui penguatan instrumen hukum, salah satunya dengan segera mengesahkan Undang-Undang (UU) Perampasan Aset.
Menurutnya, penguatan instrumen hukum tersebut menjadi bagian penting dalam mendukung efektivitas pemberantasan korupsi sekaligus mempercepat pemulihan aset negara yang berasal dari tindak pidana korupsi agar dapat dimanfaatkan kembali bagi kepentingan masyarakat.
“Korupsi telah mengambil hak rakyat atas pendidikan, kesehatan, pembangunan, dan kesejahteraan. Karena itu negara membutuhkan payung hukum yang kuat agar aset hasil tindak pidana korupsi dapat dipulihkan dan dikembalikan sebesar-besarnya untuk kepentingan masyarakat,” ujar Dr. Susilawati.
Ia menambahkan bahwa pemberantasan korupsi tidak dapat dilakukan hanya dengan mengandalkan penegakan hukum di dalam negeri, tetapi juga memerlukan kerja sama internasional.
“Termasuk kerja sama dengan Amerika Serikat yang bertujuan memperkuat pemberantasan korupsi, penelusuran aset, dan penegakan hukum lintas negara. Kerja sama seperti ini dapat menjadi salah satu instrumen untuk meningkatkan efektivitas pemberantasan korupsi,” katanya.
Menurut Dr. Susilawati, langkah pemerintah yang semakin masif dalam mengusut berbagai perkara korupsi menunjukkan adanya keseriusan untuk memulihkan kerugian negara. Aset-aset yang berhasil diselamatkan diharapkan dapat dikelola secara transparan dan dimanfaatkan kembali guna mendukung berbagai program pembangunan yang benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.
Namun demikian, ia mengingatkan bahwa keberhasilan pemberantasan korupsi harus diiringi dengan tata kelola pemerintahan yang baik. Menurutnya, setiap program strategis nasional harus dirancang secara matang, dilaksanakan secara bertahap, serta dievaluasi secara berkala agar tujuan yang ingin dicapai benar-benar terwujud.
Sebagai contoh, Dr. Susilawati menyoroti pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Menurutnya, program berskala nasional idealnya diawali melalui pilot project di sejumlah daerah sehingga efektivitas, efisiensi anggaran, ketepatan sasaran, serta berbagai kendala yang mungkin muncul dapat diketahui sejak awal.
“Program sebesar MBG sebaiknya dimulai dalam lingkup yang lebih kecil terlebih dahulu. Setelah dilakukan observasi, analisis, dan evaluasi, baru diketahui tingkat efektivitas dan efisiensinya. Jika hasilnya sudah baik dan tepat sasaran, program tersebut dapat diperluas secara bertahap ke daerah lain. Dengan cara seperti itu pemerintah akan lebih mudah melakukan penyempurnaan apabila ditemukan kendala di lapangan,” jelasnya.
Ia menilai pendekatan tersebut juga akan meminimalkan potensi pemborosan anggaran, mencegah terjadinya penyimpangan, serta memastikan bahwa seluruh pihak yang menjalankan program memiliki kompetensi sesuai tugas dan tanggung jawabnya.
Lebih lanjut, Dr. Susilawati menegaskan bahwa transparansi dalam setiap tahapan kebijakan merupakan fondasi utama untuk membangun kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah.
“Kepercayaan masyarakat akan tumbuh apabila sejak tahap perencanaan, pelaksanaan hingga evaluasi seluruh program dilakukan secara terukur, transparan, dan akuntabel. Masyarakat akan melihat bahwa setiap kebijakan disusun dengan perencanaan yang matang, memiliki target yang jelas, serta dapat dievaluasi hasilnya,” ujarnya.
Menurutnya, kepercayaan publik merupakan modal penting bagi keberhasilan pemerintahan dalam menjalankan berbagai program pembangunan.
“Kalau sejak tahap perencanaan pemerintah sudah menunjukkan bahwa seluruh proses berjalan secara terukur, maka masyarakat akan semakin percaya. Dengan adanya kepercayaan itu, pemerintah akan lebih mudah menjalankan berbagai program karena memperoleh dukungan dari masyarakat. Pada akhirnya, tata kelola pemerintahan menjadi lebih efektif dan kehidupan nasional pun akan semakin kuat,” tutur Dr. Susilawati.
Ia menambahkan, semangat pemberantasan korupsi harus berjalan beriringan dengan penguatan sistem hukum, tata kelola pemerintahan yang profesional, serta perencanaan pembangunan yang berbasis data dan evaluasi.
“Pemberantasan korupsi bukan hanya soal menghukum pelaku, tetapi juga memastikan aset negara kembali kepada rakyat dan dikelola melalui program-program yang efektif, efisien, transparan, serta tepat sasaran. Dengan demikian, kepercayaan publik terhadap pemerintah akan semakin meningkat dan tujuan pembangunan nasional dapat tercapai secara berkelanjutan,” pungkasnya. (**)
