Cristy Lemon Soroti Dugaan Praktik TPPO di Bandara Soekarno-Hatta, Desak Aparat Usut Tuntas Dugaan Keterlibatan Oknum
JAKARTA, OTORITAS.co,id – Jurnalis sekaligus Bendahara Umum Ikatan Penulis dan Jurnalis Indonesia (IPJI), Cristy Lemon, mendesak aparat penegak hukum untuk mengusut tuntas dugaan praktik Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) yang diduga memanfaatkan jalur keberangkatan di Bandara Internasional Soekarno-Hatta.
Menurut Cristy, TPPO merupakan kejahatan kemanusiaan yang tidak hanya melanggar hukum, tetapi juga menghancurkan masa depan para korban yang sebagian besar berangkat dengan iming-iming pekerjaan di luar negeri.
“Dugaan TPPO bukan sekadar persoalan hukum, tetapi juga tragedi kemanusiaan yang harus menjadi perhatian serius seluruh pihak,” ujar Cristy.
Ia mengaku memperoleh sejumlah informasi dari hasil investigasi lapangan dan keterangan beberapa saksi yang mengindikasikan adanya modus pemberangkatan calon pekerja migran menggunakan dokumen yang tampak sah, seperti paspor, tiket pesawat, dan visa kunjungan. Namun, menurutnya, dokumen tersebut diduga digunakan untuk menutupi tujuan sebenarnya.
Cristy juga meminta aparat penegak hukum, termasuk Bareskrim Polri dan Direktorat Jenderal Imigrasi, menindaklanjuti setiap informasi mengenai dugaan keterlibatan oknum maupun jaringan calo yang diduga memfasilitasi praktik TPPO. Ia menegaskan bahwa dugaan tersebut harus dibuktikan melalui proses penyelidikan dan penyidikan yang profesional serta transparan.
Ia mencontohkan pengungkapan sejumlah kasus TPPO yang pernah menggagalkan keberangkatan calon pekerja migran ilegal menuju beberapa negara. Menurutnya, para korban umumnya diminta membayar sejumlah uang dengan janji memperoleh pekerjaan, namun justru berpotensi menjadi korban eksploitasi.
Cristy juga menyoroti masih banyaknya warga negara Indonesia yang menjadi korban sindikat kejahatan lintas negara, termasuk penipuan daring, penyekapan, penyitaan paspor, hingga eksploitasi tenaga kerja. Karena itu, ia meminta pemerintah memperkuat perlindungan terhadap warga negara sejak proses penerbitan paspor hingga keberangkatan ke luar negeri.
Menurutnya, petugas Imigrasi memiliki peran strategis sebagai garda terdepan dalam mendeteksi indikasi TPPO. Pemeriksaan terhadap calon penumpang tidak hanya berorientasi pada kelengkapan administrasi, tetapi juga perlu mengedepankan kejelian, pendekatan humanis, dan analisis terhadap tujuan perjalanan.
“Petugas harus mampu membaca indikasi awal apabila terdapat ketidaksesuaian antara dokumen, tujuan perjalanan, dan keterangan pemohon. Pencegahan harus dilakukan sejak dini agar tidak ada warga negara yang menjadi korban perdagangan orang,” katanya.
Selain itu, Cristy menilai pemberantasan TPPO membutuhkan sinergi lintas lembaga, mulai dari Imigrasi, Kepolisian, Kementerian Luar Negeri, BP2MI, hingga pemerintah daerah dan organisasi masyarakat sipil. Ia juga mendorong pembangunan sistem data terpadu untuk mendeteksi pola rekrutmen ilegal serta memperluas edukasi kepada masyarakat mengenai bahaya TPPO.
Di sisi lain, Cristy mengingatkan pentingnya pengawasan internal guna mencegah praktik pungutan liar maupun penyalahgunaan kewenangan apabila memang ditemukan adanya pelanggaran oleh oknum.
“Apabila ada oknum yang terbukti terlibat dalam praktik TPPO atau penyalahgunaan wewenang, maka harus diproses sesuai hukum yang berlaku. Sebaliknya, apabila tidak terbukti, nama baik institusi maupun individu yang dituduhkan juga harus dipulihkan,” tegasnya.
Cristy berharap seluruh pihak dapat memperkuat pengawasan terhadap jalur keberangkatan internasional agar paspor benar-benar menjadi simbol perlindungan negara bagi setiap warga negara Indonesia, bukan justru menjadi pintu masuk menuju praktik eksploitasi manusia. (**)
