CWIG Desak Presiden Bubarkan Satgas PASTI dan Copot Kepala OJK: Kasus Koperasi BLN Bukti Gagalnya Pengawasan Negara
Jakarta, otoritas.co.id — Ketua Umum Cerdas Waspada Investasi Global (CWIG), Henry Hosang, melontarkan pernyataan keras terkait tragedi keuangan yang melibatkan Koperasi Bahana Lintas Nusantara (BLN) pimpinan Nicholas Nyoto Prasetyo. Kasus ini disebut menelan korban hingga 44.000 orang dengan total kerugian sementara mencapai Rp 3,1 triliun. CWIG meyakini angka sesungguhnya bisa jauh lebih besar, karena banyak korban enggan melapor akibat kehilangan kepercayaan terhadap aparat dan negara.
“Ini baru yang terungkap. Yang belum terungkap mungkin jauh lebih besar. Banyak korban memilih diam karena tidak lagi percaya kepada negara,” tegas Henry di Jakarta, Kamis (9/10).
CWIG mendesak Presiden Prabowo Subianto untuk turun tangan langsung dan menunjukkan ketegasan negara dalam memberantas praktik investasi ilegal yang kian marak.
“Pak Presiden Prabowo, masih banyak modus investasi ilegal lain yang berkeliaran dengan nama berbeda, tapi polanya sama: rakyat terus jadi korban, negara hanya menonton,” ujarnya.
Menurut Henry, kasus Koperasi BLN menjadi cermin kegagalan sistemik pengawasan dan penegakan hukum di Indonesia. Ia menilai lembaga-lembaga seperti Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Kepolisian, PPATK, Kementerian Koperasi, dan Komdigi cenderung pasif dan saling menunggu tindakan pihak lain.
“Bagaimana mungkin dana triliunan rupiah bisa berputar tanpa satu pun lembaga mengendus adanya anomali? Bahkan ketika kasus ini viral, tak ada tindakan cepat. Ini bukan sekadar kelalaian, tapi bukti lemahnya sistem pengawasan nasional,” kecam Henry.
CWIG juga menyoroti dampak sosial yang sangat serius, di mana banyak korban mengalami depresi berat, kehilangan seluruh aset, hingga bunuh diri akibat tekanan ekonomi.
“Ada korban yang sampai gadai SK, jual tanah, bahkan bunuh diri karena kehilangan segalanya. Ini bukan lagi urusan uang, tapi kemanusiaan. Negara tidak boleh tinggal diam!” tegasnya.
Henry menilai pemerintah seharusnya mengedepankan deteksi dini dan tindakan cepat, bukan menunggu korban jatuh lebih banyak.
“CWIG sudah berkali-kali mengingatkan, jangan tunggu ada korban baru bergerak. Sekarang korban sudah puluhan ribu, barulah semua bereaksi. Ini sudah sangat terlambat,” tambahnya.
Lebih lanjut, CWIG mendesak pembubaran Satuan Tugas Pemberantasan Aktivitas Keuangan Ilegal (Satgas PASTI) yang dibentuk oleh OJK. Menurutnya, Satgas tersebut tidak efektif dan hanya berfungsi sebagai simbol administratif tanpa kekuatan nyata.
“Bubarkan saja Satgas PASTI! Sudah terbukti tidak berfungsi. Bentuk lembaga baru yang independen, transparan, dan langsung bertanggung jawab kepada Presiden — bukan kepada pejabat birokratis yang saling lempar tanggung jawab,” ujar Henry.
Sebagai langkah konkret, CWIG juga mendorong pencopotan Kepala OJK sebagai bentuk tanggung jawab moral dan kelembagaan.
“Kalau negara terus membiarkan rakyat ditipu di depan mata, maka kepercayaan publik akan habis. Presiden harus bertindak, sebelum semuanya benar-benar runtuh,” tutup Henry. (**)
