CBA: Penolakan SPBU Swasta Beli BBM Pertamina, Simon Aloysius Mantiri Dinilai Permalukan Bahlil Lahadalia
Jakarta, otoritas.co.id — Polemik pembelian Bahan Bakar Minyak (BBM) antara Pertamina dan operator stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) swasta kembali mencuat. Setelah Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia, menyatakan bahwa SPBU swasta seperti Shell, Vivo, bp, dan Exxon Mobil siap membeli pasokan tambahan melalui Pertamina, kini justru muncul penolakan tegas dari seluruh operator swasta.
Penolakan tersebut dipicu oleh kandungan etanol dalam BBM Pertamina yang dinilai tidak sesuai dengan standar operasional SPBU swasta. Produk Pertamina diketahui mengandung etanol sekitar 3,5 persen.
Direktur Eksekutif Center for Budget Analysis (CBA), Uchok Sky Khadafi, menilai persoalan ini tidak hanya menyangkut aspek teknis, melainkan juga berdampak politis. Ia menilai Menteri Bahlil seolah dipermalukan oleh Direktur Utama Pertamina, Simon Aloysius Mantiri.
“Masak Ketua Umum Golkar bisa dipermalukan oleh Dirut Pertamina Simon Aloysius Mantiri. Bisa hancur harga diri Bahlil Lahadalia itu,” sindir Uchok dalam keterangannya, Kamis (2/10/2025).
Menurut Uchok, kesalahan justru ada pada langkah Bahlil sendiri yang terburu-buru memaksakan SPBU swasta membeli BBM dari Pertamina tanpa terlebih dahulu memastikan kualitas produk.
“Kenapa sebelum memaksakan SPBU swasta membeli BBM Pertamina tidak melakukan cek and ricek terhadap kualitas. Itu kan syarat mutlak bagi SPBU swasta sebelum memutuskan kerja sama. Jadi ini salah perhitungan besar dari Bahlil,” tegasnya.
Sementara itu, Wakil Direktur Utama Pertamina Patra Niaga, Achmad Muchtasyar, membenarkan adanya kandungan etanol dalam produk Pertamina. Namun, menurutnya hal tersebut masih sesuai dengan regulasi nasional.
“Kontennya memang ada etanol. Secara regulasi diperbolehkan, bahkan hingga 20 persen. Sedangkan produk Pertamina hanya mengandung sekitar 3,5 persen,” jelas Achmad dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi XII DPR RI di Jakarta.
Meski demikian, SPBU swasta tetap menolak dengan alasan kualitas dan performa bahan bakar yang mereka jual bisa terpengaruh, meski dengan kadar etanol rendah. Bagi mereka, menjaga kepuasan pelanggan tetap menjadi prioritas utama.
Situasi ini menempatkan Bahlil Lahadalia dalam posisi sulit. Upayanya untuk mendorong sinergi antara Pertamina dan SPBU swasta demi menjaga ketahanan energi nasional justru menghadapi resistensi keras akibat isu kualitas BBM di bawah kepemimpinan Simon Aloysius Mantiri.
Hingga kini, belum tercapai kesepakatan antara pemerintah, Pertamina, dan operator SPBU swasta terkait mekanisme pembelian BBM. Penolakan kompak dari pihak swasta diprediksi akan semakin mempersulit langkah pemerintah dalam menjaga stabilitas pasokan energi nasional. (Rill)
