Pemerintah Dorong UMKM Naik Kelas Menuju Indonesia Maju 2045, Pajak dan Biaya Marketplace Jadi Sorotan

JAKARTA, OTORITAS.co.id – Persoalan pajak digital, biaya layanan platform perdagangan elektronik, serta masa depan pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) menjadi perhatian dalam Diskusi Publik Nasional INANEWS bertajuk “Ekonomi Digital Indonesia: Pajak, Biaya Platform, dan Masa Depan UMKM” yang digelar Rabu (11/11/2026) di Hotel 88, Jakarta Selatan.

Diskusi ini menghadirkan sejumlah narasumber dari unsur pemerintah, asosiasi industri perdagangan elektronik, dan pelaku industri kreatif untuk membahas tantangan sekaligus peluang UMKM dalam menghadapi transformasi ekonomi digital.

Asisten Perekonomian dan Investasi Kementerian UMKM, Ali Manshur, S.E., M.E., menegaskan bahwa UMKM memiliki peran strategis sebagai penopang perekonomian nasional, terutama ketika kondisi ekonomi sedang menghadapi tekanan.

Menurut Ali Manshur, aktivitas ekonomi dan transaksi antarpelaku UMKM turut menjaga perputaran ekonomi masyarakat ketika sektor ekonomi lainnya mengalami perlambatan. Namun, apabila Indonesia ingin menjadi negara maju pada 2045, diperlukan perubahan struktur dan peningkatan kualitas UMKM agar tidak terus didominasi usaha mikro.

“UMKM memang bisa menjadi andalan kita pada saat ekonomi tidak baik-baik saja. Pada saat ekonomi bermasalah, transaksi di antara mereka turut menopang perekonomian kita. Tetapi, kalau kita berbicara tentang postur UMKM yang bisa menjadi kekuatan untuk mendorong Indonesia menjadi negara maju, tentu diperlukan perubahan,” ungkap Ali Manshur.

Ia menjelaskan, usaha mikro memiliki keterbatasan dalam memberikan kontribusi terhadap penerimaan negara dan penguatan sektor ekonomi formal. Karena itu, pemerintah mendorong transformasi usaha mikro agar dapat berkembang menjadi usaha kecil dan menengah.

Menurutnya, agenda utama pemerintah adalah menciptakan lebih banyak pelaku usaha yang mampu naik kelas sehingga struktur ekonomi nasional menjadi lebih kuat dan produktif.

Ali Manshur juga memaparkan proyeksi perubahan komposisi UMKM berdasarkan kajian yang disampaikan dalam forum tersebut. Untuk mendukung target Indonesia Maju 2045, jumlah usaha mikro diproyeksikan turun sekitar 0,7 persen, sementara usaha kecil meningkat minimal 1,3 persen dan usaha menengah meningkat 2,3 persen.

“Tema kita adalah bagaimana membuat usaha mikro ini naik kelas. Itu yang menjadi pemikiran pemerintah selama ini. Usaha kecil dan menengah diharapkan memiliki kontribusi lebih besar terhadap sektor ekonomi formal,” jelasnya.

Dalam paparannya, ia turut mengungkapkan bahwa berdasarkan data BPS tahun 2025 yang disampaikan dalam diskusi, jumlah UMKM Indonesia mencapai sekitar 56 juta unit usaha, dengan sekitar 99,6 persen di antaranya merupakan usaha mikro.

Kondisi tersebut memperlihatkan bahwa sebagian besar pelaku UMKM masih berada pada skala usaha mikro yang banyak dijalankan sebagai sumber penghidupan masyarakat, termasuk mereka yang belum terserap dalam lapangan pekerjaan formal.

Sementara itu, Ketua Umum Aliansi Perdagangan dan Industri Kreatif Indonesia (APIKI), Dr. Anto Suroto, S.H., S.E., M.M., menyoroti persoalan biaya operasional dan efisiensi usaha yang masih menjadi tantangan bagi pelaku UMKM, khususnya mereka yang memasarkan produknya melalui media sosial dan platform digital.

Menurut Anto, digitalisasi seharusnya mampu membantu pelaku usaha meningkatkan efisiensi dan daya saing. Namun, dalam praktiknya, pelaku UMKM masih menghadapi biaya produksi dan distribusi yang tinggi apabila proses usaha tidak dikelola secara efektif.

Ia memberikan ilustrasi sederhana mengenai pedagang pisang goreng yang harus beberapa kali pergi ke pasar untuk membeli pisang, kemudian kembali untuk mencari tepung dan kebutuhan lainnya. Pola kerja seperti ini memperlihatkan adanya proses operasional yang belum efisien dan berpotensi menambah biaya usaha.

Anto menilai, pelaku UMKM perlu mulai membangun sistem usaha yang lebih terorganisasi, termasuk dalam pengadaan bahan baku, pengelolaan produksi, serta distribusi produk kepada konsumen. Pelaku usaha juga perlu memanfaatkan dukungan layanan pengantaran, kemitraan distribusi, maupun fasilitas platform seperti layanan pesan antar makanan untuk membantu meningkatkan efisiensi operasional.

Ia mengingatkan bahwa kemampuan menjadi wirausaha tidak semata-mata ditentukan oleh tingkat pendidikan formal. Seseorang yang memiliki latar belakang pendidikan tinggi belum tentu otomatis mampu menjalankan usaha dengan baik apabila tidak memiliki keterampilan, pengalaman, dan pemahaman mengenai pengelolaan bisnis.

Lebih jauh, Anto menekankan bahwa program pemberdayaan UMKM tidak boleh berhenti pada pelatihan atau pendampingan awal. Setiap program harus memiliki ukuran keberhasilan yang jelas dan dapat dievaluasi berdasarkan perkembangan usaha setelah mendapatkan pembinaan.

Menurutnya, perlu dilakukan evaluasi terhadap kondisi UMKM sebelum dan sesudah mengikuti program pendampingan, termasuk mengukur pertumbuhan usaha, peningkatan kapasitas, serta manfaat nyata dari fasilitas atau bantuan pemerintah.

“Setelah belajar dan mendapatkan pendampingan, harus dilihat hasilnya. Berapa pertumbuhannya? Itu harus berdasarkan data. Baru kemudian kita bisa melakukan standardisasi dan menyebutnya sebagai UMKM naik kelas,” menjadi salah satu penekanan Anto dalam diskusi tersebut.

Ia juga menekankan pentingnya monitoring secara berkelanjutan agar pemerintah dan pendamping dapat mengetahui apakah program yang diberikan benar-benar memberikan perubahan terhadap kondisi pelaku usaha.

Dalam pandangannya, keberhasilan pemberdayaan UMKM dapat dilihat dari kemampuan pelaku usaha menjadi lebih mandiri secara ekonomi. Bahkan, ia mencontohkan mahasiswa yang mampu membangun usaha sendiri hingga tidak lagi bergantung pada kiriman uang bulanan keluarga.

Persoalan perlindungan dan peningkatan daya saing usaha mikro dan kecil juga menjadi bagian penting pembahasan, terutama dalam menghadapi perkembangan perdagangan melalui sistem elektronik atau e-commerce.

Platform digital memang membuka peluang pasar yang lebih luas bagi UMKM. Namun, pelaku usaha juga dihadapkan pada berbagai komponen biaya, mulai dari komisi, biaya layanan, promosi hingga logistik.

Diskusi turut membahas implementasi PPh Pasal 22 Marketplace sebagaimana diatur dalam PMK Nomor 37 Tahun 2025, serta dampaknya terhadap keberlangsungan usaha, harga produk, daya beli masyarakat, dan kemampuan produk lokal bersaing dengan produk impor.

Selain Ali Manshur dari Kementerian UMKM dan Dr. Anto Suroto dari APIKI, diskusi menghadirkan Muhammad Syarif Hidayatullah, S.E., M.Sc., selaku Wakil Ketua Umum Asosiasi E-Commerce Indonesia (idEA). Diskusi dipandu moderator Syubhan Akib, S.H., M.I.Kom.

Forum ini mengangkat empat pokok pembahasan, yakni kebijakan pajak digital, struktur biaya dan efisiensi bisnis, peran platform digital bagi UMKM, serta arah dan masa depan UMKM di era digital.

Melalui kegiatan ini, INANEWS mendorong terciptanya dialog konstruktif antara pemerintah, asosiasi industri, akademisi, dan pelaku usaha untuk membangun ekosistem ekonomi digital yang sehat, adil, dan berkelanjutan.

Pesan penting yang mengemuka dalam diskusi tersebut adalah bahwa masa depan UMKM tidak cukup hanya ditentukan oleh akses terhadap teknologi dan pemasaran digital. Diperlukan pula kebijakan yang memberikan perlindungan, efisiensi biaya, peningkatan keterampilan, pendampingan berkelanjutan, serta evaluasi berbasis hasil.

Dengan demikian, agenda UMKM Naik Kelas diharapkan tidak sekadar menjadi slogan pemberdayaan, melainkan diwujudkan melalui peningkatan kapasitas, pertumbuhan usaha, dan kemandirian ekonomi masyarakat sebagai bagian dari upaya mewujudkan Indonesia Maju 2045.

(Andi)