Dr. Susilawati, M.Han: Pendidikan Jadi Prioritas, Mengapa Kualitas SDM Indonesia Masih Dipertanyakan?
Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menerima Dr. Susilawati,M.Han. peserta Lemhannas PPRA XL, 2007.
JAKARTA, OTORITAS.co.id – Pengamat Pertahanan, Dr. Susilawati, M.Han., mempertanyakan efektivitas pendidikan nasional yang sejak kemerdekaan menjadi prioritas pembangunan, namun dinilai belum sepenuhnya mampu membentuk karakter sumber daya manusia (SDM) Indonesia yang berintegritas, bertanggung jawab, memiliki kesadaran diri, serta mampu menciptakan kehidupan bermasyarakat yang harmonis.
Menurutnya, pendidikan seharusnya menjadi fondasi peningkatan kualitas hidup bangsa, bukan sekadar menghasilkan individu berpengetahuan dan bergelar akademik. Namun, hingga kini, kesejukan, ketenangan, dan keharmonisan dalam kehidupan sosial dinilai belum sepenuhnya dirasakan masyarakat.
“Sejak kemerdekaan, pendidikan menjadi prioritas pembangunan manusia Indonesia. Namun, mengapa karakter dan perilaku sebagian masyarakat masih menunjukkan rendahnya kesadaran diri, tanggung jawab, serta kepedulian terhadap sesama? Ini harus menjadi refleksi bersama,” ujar Susilawati.
Ia menyoroti fenomena kehidupan di era digital, ketika sebagian masyarakat lebih sibuk mencari perhatian, mengejar popularitas, dan melakukan berbagai tindakan demi menjadi viral, dibandingkan memperbaiki kualitas dirinya sendiri.
Menurutnya, setiap individu seharusnya lebih berfokus pada hal-hal yang berada dalam kendalinya, terutama pikiran, sikap, perilaku, dan produktivitas pribadi.
“Kita tidak bisa mengendalikan pikiran dan kehendak orang lain. Namun, kita bisa mengendalikan diri sendiri. Jangan sampai keinginan untuk terlihat hebat justru mengganggu kehidupan dan produktivitas orang lain,” jelasnya.
Susilawati menekankan pentingnya menikmati proses kehidupan melalui hal-hal sederhana, mulai dari aktivitas sehari-hari, kebersamaan dengan keluarga, hingga membangun hubungan positif dengan lingkungan sekitar.
Menurutnya, keberhasilan hidup bukan semata-mata ditentukan oleh pencapaian besar, melainkan konsistensi melakukan langkah-langkah kecil yang membawa perubahan positif.
“Menikmati hal-hal kecil secara konsisten, langkah demi langkah, jauh lebih bermakna daripada melakukan sesuatu yang besar sekali, tetapi setelah itu tidak ada keberlanjutan,” ungkapnya.
Ia juga mengingatkan bahwa orientasi kehidupan yang terlalu berlebihan terhadap kekayaan materi dapat mendorong sifat serakah dan mengabaikan nilai kemanusiaan.
“Merasa cukup adalah kekayaan yang sesungguhnya. Kekayaan bukan hanya tentang seberapa banyak yang kita miliki, tetapi bagaimana kita mampu mensyukuri kehidupan tanpa harus merugikan orang lain,” tegasnya.
Lebih lanjut, Susilawati menilai setiap individu anak bangsa perlu memiliki prinsip, konsep kehidupan yang jelas, serta batasan dalam bertindak. Kesadaran tersebut menjadi dasar pengendalian diri sekaligus membangun karakter yang jujur, rendah hati, dan bertanggung jawab.
Ia menegaskan pentingnya refleksi diri secara konsisten agar setiap individu mampu mengevaluasi kesalahan, memperbaiki perilaku, serta meninggalkan jejak kebaikan bagi keluarga, keturunan, dan lingkungan yang lebih luas.
Dalam konteks pemerintahan, Susilawati mengingatkan bahwa kualitas karakter juga tercermin dari keberanian seseorang menjalankan amanah secara jujur, termasuk ketika memberikan pertimbangan kepada pemimpin.
“Seorang penasihat harus menyampaikan pandangan yang benar berdasarkan fakta dan kajian, bukan sekadar memberikan jawaban yang menyenangkan pimpinan. Keputusan tetap berada di tangan pemimpin, tetapi informasi yang disampaikan harus objektif,” katanya.
Berbekal pendidikan di Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhannas) pada 2007, Susilawati menilai setiap kebijakan pembangunan juga harus memperhatikan karakter geografis Indonesia sebagai negara kepulauan. Karena itu, pembangunan tidak semestinya hanya berorientasi pada industri daratan, tetapi juga mengoptimalkan potensi kelautan, termasuk sektor pariwisata.
Menurutnya, keberhasilan pembangunan nasional membutuhkan keseimbangan antara kualitas manusia, pemanfaatan sumber daya alam, dan kebijakan yang berpihak pada kepentingan masyarakat.
Menutup pandangannya, Susilawati menegaskan bahwa kepemimpinan yang baik harus memberikan ruang bagi keterbukaan, kejujuran, serta evaluasi kebijakan secara objektif.
“Sejatinya, seorang pemimpin tidak perlu terlalu kaku dan tergesa-gesa dalam menjalankan kebijakan hingga membuat bawahannya takut menyampaikan keadaan sebenarnya. Kondisi tersebut justru dapat menimbulkan ketidaksesuaian antara laporan dan kenyataan di lapangan,” ujarnya.
Sebaliknya, bawahan yang memiliki integritas harus tetap menyampaikan informasi sebagaimana adanya agar setiap kekurangan dapat segera diperbaiki dan kebijakan berjalan selaras dengan kebutuhan masyarakat.
“Mari kita tinggalkan jejak kebaikan, dimulai dari diri sendiri. Terus melakukan refleksi, menjadi pribadi yang jujur, rendah hati, dan mampu mengendalikan diri. Karena karakter setiap individu merupakan cerminan kualitas bangsa Indonesia,” pungkas Susilawati.
(Redaksi)
