Catatan Kritis Peresmian LRT Manggarai-Kelapa Gading, IPPS Soroti Protokoler Kepresidenan
JAKARTA, OTORITAS.co.id — Peresmian LRT rute Manggarai–Kelapa Gading pada 16 September 2026 dinilai sebagai salah satu capaian penting dalam pengembangan transportasi modern di Jakarta. Proyek tersebut disebut memiliki nilai investasi sekitar Rp12,1 triliun.
Namun, di balik seremoni peresmian tersebut, muncul sorotan terkait tata kelola protokoler kepresidenan. Direktur Eksekutif IPPS, Yusuf Blegur, meminta persoalan tersebut menjadi bahan evaluasi agar pelaksanaan protokol tetap sejalan dengan prinsip profesionalisme dan penghormatan terhadap seluruh unsur pemerintahan.
Yusuf menyebut, berdasarkan informasi yang diterimanya, terdapat peristiwa ketika sejumlah pejabat teknis perkeretaapian disebut diminta meninggalkan gerbong LRT yang ditumpangi Presiden Prabowo Subianto.
Pejabat yang disebut antara lain Dirjen Perkeretaapian Alan Tandiono, Direktur Utama LRT Jakarta Aditia Kesuma Negara, dan Direktur Utama Jakpro Iwan Takwin. Menurut informasi yang disampaikan Yusuf, tindakan tersebut diduga berkaitan dengan pengaturan protokoler dan disebut atas instruksi Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya.
“Jika benar, maka tindakan tersebut perlu diluruskan,” ujar Yusuf dalam catatannya.
Menurut dia, para pejabat teknis tersebut memiliki keterkaitan langsung dengan penyelenggaraan dan pengembangan sistem transportasi yang sedang diresmikan. Karena itu, kehadiran mereka dalam kegiatan yang melibatkan Presiden dinilai merupakan hal yang wajar sepanjang sesuai dengan ketentuan protokoler yang berlaku.
Yusuf menegaskan bahwa kritik tersebut bukan ditujukan untuk mempersoalkan hubungan personal antara Presiden Prabowo Subianto dan Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya.
“Kita menghormati hubungan kedekatan antara Presiden Prabowo Subianto dengan Seskab Teddy Indra Wijaya. Namun kedekatan personal tidak boleh melampaui batas-batas hubungan formal kenegaraan,” katanya.
Ia berpandangan bahwa perangkat di lingkungan kepresidenan memiliki tanggung jawab untuk memastikan Presiden dapat berinteraksi secara terbuka, profesional, dan proporsional dengan berbagai unsur pemerintahan maupun masyarakat.
Sorotan Yusuf juga mencakup pola komunikasi di lingkungan Istana yang menurutnya belakangan dinilai sebagian publik terlalu ketat. Ia menyebut adanya informasi mengenai anggota legislatif, menteri, hingga perwira tinggi TNI yang harus melalui mekanisme penyaringan sebelum dapat bertemu Presiden.
Selain itu, ia menyinggung video yang sempat beredar di ruang publik terkait pemotongan pembicaraan Presiden dalam rapat terbatas mengenai kebakaran hutan dan lahan (karhutla). Menurut Yusuf, berbagai peristiwa tersebut perlu dilihat secara utuh agar tidak menimbulkan persepsi mengenai adanya jarak antara Presiden dan para pejabat yang berada di bawah koordinasi pemerintahan.
Karena itu, IPPS mendorong adanya evaluasi terhadap mekanisme komunikasi dan protokoler kepresidenan.
Menurut Yusuf, evaluasi tersebut bukan dimaksudkan untuk mengurangi kewenangan maupun peran Sekretaris Kabinet, melainkan untuk memastikan seluruh perangkat kepresidenan bekerja dalam koridor profesionalisme serta mendukung Presiden menjalankan mandat konstitusionalnya.
“Presiden tidak boleh terkesan dimiliki oleh lingkaran kecil. Presiden adalah milik seluruh rakyat, negara, dan bangsa,” tegasnya.
Yusuf juga menilai berbagai stigma negatif yang berkembang di ruang publik terhadap pejabat di lingkungan Istana perlu dijawab melalui keteladanan, keterbukaan, dan profesionalisme dalam menjalankan tugas kenegaraan.
Ia berharap pembangunan LRT Manggarai–Kelapa Gading tidak hanya dipandang sebagai pencapaian infrastruktur transportasi, tetapi juga menjadi momentum untuk memperkuat tata kelola pemerintahan yang mengedepankan etika, keterbukaan, dan penghormatan antarlembaga.
“Semoga LRT Manggarai–Kelapa Gading benar-benar menjadi kemajuan, bukan hanya secara fisik, tetapi juga kemajuan adab dalam bernegara,” pungkas Yusuf.
(Red)
