Arthur Noija: LRT Manggarai Jangan Hanya Dilihat dari Stasiun Sepi, Ada Persoalan Tata Kelola yang Harus Dibongkar
JAKARTA, OTORITAS.co.id — Pembangunan LRT Jakarta Fase 1B rute Velodrome–Manggarai kembali menjadi sorotan. Proyek transportasi publik dengan nilai sekitar Rp5,5 triliun tersebut dinilai tidak semestinya hanya diperdebatkan dari sisi tingkat keterisian penumpang atau kondisi stasiun yang belum ramai, tetapi juga harus diperiksa dari aspek perencanaan, pengadaan tanah, penganggaran, pelaksanaan konstruksi hingga pengawasan.
Ketua DPN Peduli Nusantara Tunggal Jakarta, Arthur Noija, S.H., menilai besarnya anggaran yang digunakan membuat seluruh proses proyek tersebut harus dapat dipertanggungjawabkan secara terbuka kepada publik.
“LRT Manggarai jangan hanya dilihat dari stasiunnya sepi atau ramai. Pertanyaan yang jauh lebih mendasar adalah bagaimana proyek sebesar Rp5,5 triliun ini direncanakan, dihitung, dilaksanakan dan diawasi. Kalau terdapat penyimpangan dalam mata rantai tersebut, persoalannya bukan lagi sekadar transportasi, tetapi menyangkut tata kelola pemerintahan dan potensi kerugian negara,” ujar Arthur.
Menurutnya, dugaan persoalan harus ditelusuri sejak tahap perencanaan. Mulai dari dasar kebutuhan pembangunan, penentuan trase, kesesuaian tata ruang, pengadaan dan pembebasan tanah, penetapan anggaran, proses pengadaan barang dan jasa, pelaksanaan konstruksi, hingga perhitungan target pengguna dan manfaat ekonomi proyek.
Arthur menegaskan, apabila dalam proses tersebut ditemukan manipulasi perencanaan, konflik kepentingan, penggelembungan anggaran, penyimpangan pengadaan tanah atau rekayasa administratif untuk menguntungkan pihak tertentu, maka persoalan tersebut harus diperiksa secara serius oleh lembaga pengawasan maupun aparat penegak hukum.
“Jangan sampai uang publik triliunan rupiah dibelanjakan terlebih dahulu, kemudian ketika muncul persoalan semua pihak saling melempar tanggung jawab. Setiap rupiah uang negara harus dapat ditelusuri: siapa yang merencanakan, siapa yang menyetujui, siapa yang mengawasi, siapa yang mengerjakan dan siapa yang memperoleh manfaat ekonominya,” katanya.
Arthur kemudian menggunakan perspektif teori Lawrence M. Friedman untuk melihat persoalan LRT dari sisi struktur, substansi dan budaya hukum. Ia mempertanyakan profesionalitas lembaga yang terlibat, konsistensi aturan yang menjadi dasar proyek, serta budaya birokrasi dalam merespons potensi maladministrasi.
Menurut Arthur, apabila terdapat kesalahan administratif yang berulang dan dibiarkan tanpa koreksi, hal tersebut dapat berkembang menjadi persoalan tata kelola yang lebih serius. Karena itu, seluruh proses pembangunan perlu diuji melalui mekanisme audit dan pengawasan yang independen.
Ia juga mengaitkan kondisi tersebut dengan pemikiran Hannah Arendt mengenai banalitas kejahatan, terutama mengenai risiko ketika keputusan birokrasi dijalankan secara mekanis tanpa mempertimbangkan konsekuensi terhadap kepentingan publik.
Namun Arthur menegaskan, penggunaan perspektif tersebut bukan berarti pihaknya telah menyimpulkan adanya tindak pidana korupsi dalam proyek LRT.
“Kami tidak sedang menjatuhkan vonis. Kami meminta agar prosesnya dibuka dan diperiksa. Kalau semuanya benar dan sesuai aturan, audit akan membuktikan bahwa proyek tersebut memang dikelola secara transparan. Tetapi kalau ditemukan penyimpangan, siapa pun yang bertanggung jawab harus mempertanggungjawabkannya sesuai hukum,” tegasnya.
Proyek LRT Jakarta Fase 1B Velodrome–Manggarai merupakan bagian dari pengembangan jaringan transportasi publik Jakarta. Pemerintah menyebut koridor tersebut memiliki panjang sekitar 12,2 kilometer dengan 11 stasiun dan dirancang untuk memperkuat konektivitas transportasi menuju kawasan Manggarai.
Presiden Prabowo Subianto meresmikan pengoperasian LRT Jakarta lintas Kelapa Gading–Manggarai pada 16 September 2026. Kawasan Manggarai juga diproyeksikan menjadi salah satu titik integrasi berbagai moda transportasi.
Meski telah diresmikan, Arthur menilai peresmian bukan berarti pertanggungjawaban proyek berakhir. Justru setelah beroperasi, menurut dia, publik harus mendapatkan informasi yang jelas mengenai biaya pembangunan, kontrak, target penumpang, pendapatan, subsidi, biaya pemeliharaan serta manfaat ekonomi yang dihasilkan.
“Peresmian bukan akhir dari pertanggungjawaban. Justru setelah proyek beroperasi, publik harus semakin mudah memperoleh data mengenai biaya, kontrak, target pengguna, pendapatan, subsidi, pemeliharaan dan manfaat ekonominya. Semua harus terukur dan dapat diaudit,” ujarnya.
Arthur juga menyoroti peran Dinas Perhubungan DKI Jakarta dalam memastikan kesiapan dan efektivitas layanan LRT. Ia meminta pejabat terkait memberikan penjelasan terbuka apabila terdapat pertanyaan publik mengenai kesiapan operasional maupun pengawasan layanan.
Redaksi telah berupaya meminta klarifikasi kepada Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta Budi Awaluddin terkait sejumlah pertanyaan mengenai kesiapan layanan, pengawasan dan tanggung jawab Dishub dalam operasional LRT. Namun hingga berita ini disusun, belum diperoleh tanggapan atas konfirmasi yang disampaikan redaksi.
Menurut Arthur, keterbukaan informasi menjadi penting karena proyek tersebut menggunakan anggaran dalam jumlah besar dan menyangkut kepentingan masyarakat luas.
“Kalau memang bersih, buka datanya. Kalau ada masalah, periksa. Kalau ada kerugian negara dan unsur pidana yang terbukti, proses sesuai hukum. Yang kami tuntut adalah transparansi dan pertanggungjawaban, bukan vonis berdasarkan opini,” pungkas Arthur. (**)
