Menahan Laju Pertumbuhan Penduduk untuk Efektifitas Kebijakan Pemerintah

JAKARTA, OTORITAS.co.id — Laju pertumbuhan penduduk Indonesia yang terus meningkat dinilai perlu menjadi perhatian serius pemerintah dalam menentukan arah kebijakan pembangunan nasional. Pertumbuhan jumlah penduduk, menurut pengamat, semestinya berjalan beriringan dengan peningkatan kualitas sumber daya manusia serta kemampuan negara dalam memenuhi kebutuhan masyarakat.

Pengamat nasional Dr. Susilawati, M.Han. menilai Indonesia perlu memiliki konsep kependudukan yang jelas. Jangan sampai pertumbuhan penduduk hanya menghasilkan capaian berupa jumlah penduduk yang besar, sementara kualitas sumber daya manusia dan kemampuan negara dalam mengelolanya belum memadai.

“Jumlah laju pertumbuhan penduduknya tidak diiringi dengan kualitas sumber daya manusianya. Kita seperti terus menambah jumlah penduduk, tetapi belum mampu meng-handle atau bertanggung jawab terhadap pertumbuhan penduduk yang tinggi itu. Ibarat demand terus membesar sementara supply terbatas, maka situasinya akan terus rumit dan ini berdampak gesekan di masyarakat/kehidupan sosial,” ujar Susilawati.

Menurutnya, jika pertumbuhan penduduk berlangsung cepat tanpa diimbangi perencanaan yang matang, berbagai persoalan sosial dapat semakin kompleks. Negara tidak hanya dituntut menyediakan kebutuhan dasar, tetapi juga harus memastikan pendidikan, kesehatan, perlindungan keluarga, lapangan pekerjaan, serta lingkungan sosial mampu mendukung tumbuhnya generasi yang berkualitas.

Susilawati mempertanyakan apakah tingginya laju pertumbuhan penduduk telah benar-benar menjadi salah satu dasar utama dalam penyusunan kebijakan pemerintah.

“Apakah pertumbuhan penduduk yang kencang ini menjadi dasar pembuatan kebijakan, atau justru pemerintah perlu menekan laju pertumbuhan penduduk agar program dan kebijakan yang dibuat bisa dilaksanakan dengan sasaran yang lebih tepat?” katanya.

Ia menilai persoalan kependudukan tidak dapat dilepaskan dari munculnya berbagai persoalan sosial, mulai dari stunting, kerentanan keluarga, kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), hingga anak-anak yang terjerumus dalam kriminalitas akibat tidak mendapatkan pendidikan dan pengasuhan yang baik.

Menurut dia, keluarga merupakan salah satu fondasi utama pembentukan generasi bangsa. Ketika keluarga rapuh dan tidak mendapatkan dukungan yang memadai dari lingkungan maupun negara, dampaknya dapat berkembang menjadi persoalan sosial yang lebih luas.

“Ketika keluarga rapuh, anak-anak akhirnya tidak terdidik dengan baik dalam keluarga tersebut. Ini kemudian bisa berpengaruh terhadap munculnya berbagai persoalan sosial,” ujarnya.

Susilawati juga menyoroti pentingnya tanggung jawab orang tua, lingkungan dan negara secara bersama-sama dalam membentuk generasi penerus bangsa. Menurutnya, kebijakan kependudukan tidak boleh hanya berorientasi pada angka pertumbuhan, tetapi harus mempertimbangkan kemampuan negara dalam memberikan kehidupan yang layak bagi setiap warga negara.

Karena itu, menurut Susilawati, pemerintah perlu mempertimbangkan secara serius konsekuensi dari pertumbuhan penduduk yang terus meningkat. Kebijakan yang dibuat hari ini harus memperhitungkan proyeksi jumlah penduduk pada masa mendatang agar tidak selalu tertinggal dari perkembangan persoalan di lapangan.

“Kalau setiap kebijakan dibuat hanya menyesuaikan situasi hari ini, sementara pertumbuhan penduduk terus berlangsung cepat, maka kebijakan itu bisa kehilangan efektivitasnya,” katanya.

Lebih jauh, Susilawati menilai pembangunan kependudukan harus ditempatkan sebagai bagian integral dari strategi pembangunan nasional. Pemerintah perlu memastikan pertumbuhan penduduk diikuti peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, ekonomi, perlindungan keluarga, serta kesempatan bagi generasi muda untuk berkembang.

Dalam konteks tersebut, ia juga menyinggung posisi kaum ibu dalam pembangunan bangsa. Menurutnya, perempuan memiliki peran penting dalam melahirkan dan membentuk generasi penerus, sehingga tanggung jawab tersebut tidak seharusnya dibebankan kepada perempuan semata.

Ia menilai persoalan keluarga, termasuk KDRT dan ketidakhadiran tanggung jawab sebagian orang tua terhadap keluarganya, harus menjadi perhatian negara.

“Bangsa yang besar adalah bangsa yang mampu menghargai dan melindungi kaum ibu. Mereka telah melahirkan dan berjuang untuk generasi bangsa Indonesia. Tinggal bagaimana tanggung jawab keluarga, lingkungan dan negara bersama-sama membentuk generasi bangsa tersebut,” pungkasnya.