Dr. Susilawati M.Han: Pertahanan Negara Harus Melindungi Rakyat, Bukan Berhadap-hadapan dengan Rakyat

JAKARTA, OTORITAS.co.id – Pengamat pertahanan dan keamanan Dr. Susilawati M.Han menegaskan bahwa hakikat pertahanan negara pada dasarnya adalah memberikan keamanan dan perlindungan kepada seluruh warga negara. Karena itu, kebijakan pertahanan dan keamanan harus mampu membangun rasa aman sekaligus menjaga kepercayaan masyarakat terhadap negara.

Menurut Susilawati, pertahanan negara terutama ditujukan untuk menghadapi berbagai ancaman dari luar. Sementara itu, ketahanan nasional harus diperkuat dari dalam melalui persatuan, kesejahteraan, stabilitas sosial, serta kepercayaan masyarakat kepada pemerintah.

“Dalam konteks pertahanan, yang paling utama adalah tujuannya keamanan, perlindungan terhadap seluruh manusia atau warga negara dalam konteks negara,” ujar Susilawati.

Ia menilai, pemimpin negara memiliki tanggung jawab untuk menciptakan suasana yang menenangkan dan mengayomi masyarakat. Kritik maupun komentar dari masyarakat, menurutnya, semestinya tidak selalu direspons secara konfrontatif, melainkan dijadikan bahan evaluasi untuk memperbaiki kebijakan.

“Pemimpin negarawan itu mendengarkan, kemudian menyusun dan menata konsep yang lebih humanis, tidak terlalu frontal,” katanya.

Susilawati mengingatkan bahwa dalam kondisi nasional yang relatif normal dan damai, pengelolaan negara harus dilakukan secara terukur dan tidak tergesa-gesa. Menurutnya, perubahan memang diperlukan, tetapi harus mempertimbangkan kemampuan masyarakat dalam beradaptasi.

“Kalau mengelola negara terlalu frontal, padahal situasinya sedang normal, damai-damai saja, akhirnya bisa menjadi ricuh. Kemudian bencana alam muncul pula. Akhirnya menjadi satu kesatuan yang merepotkan,” ujarnya.

Menurut Susilawati, salah satu fungsi utama seorang pemimpin negarawan adalah menjaga agar kehidupan nasional tetap berada dalam suasana yang tenang dan kondusif. Dengan kondisi tersebut, masyarakat dapat menjalankan aktivitas sehari-hari secara aman, produktif, dan tidak dibebani oleh ketidakpastian.

“Sejatinya setiap pemimpin negarawan itu mengusahakan agar kehidupan nasional itu tenang, sehingga masyarakat bisa melakukan kegiatan sehari-hari dengan tenang dan mereka bisa produktif. Itulah kuncinya,” katanya.

Ia menambahkan, perubahan kebijakan tetap dapat dilakukan, tetapi sebaiknya tidak dilakukan secara tergesa-gesa maupun terlalu frontal. Setiap perubahan membutuhkan proses adaptasi masyarakat agar tidak menimbulkan dampak sosial yang tidak diinginkan.

“Boleh ada perubahan, tetapi jangan terlalu tergesa-gesa. Karena terlalu banyak masyarakat yang harus menyesuaikan diri, akhirnya muncul irisan-irisan yang membuat sekelompok masyarakat melakukan hal-hal yang ekstrem,” jelasnya.

Lebih lanjut, Susilawati menegaskan bahwa dalam kehidupan bernegara, setiap persoalan yang dihadapi masyarakat harus mendapatkan solusi. Menurutnya, pemerintah perlu memiliki kepekaan dalam menentukan persoalan mana yang membutuhkan respons cepat dan kehadiran negara secara langsung.

“Pada intinya, dalam konteks kehidupan bernegara, apa yang menjadi persoalan masyarakat itu harus diberikan solusi,” tegas Susilawati.

Ia mencontohkan situasi ketika terjadi bencana banjir bandang di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Menurut Susilawati, dalam kondisi seperti itu pemerintah seharusnya menunjukkan respons yang cepat karena masyarakat sedang menghadapi persoalan yang membutuhkan penanganan segera.

“Kalau kita melihat dinamika yang terjadi, pemerintah pusat itu sepertinya tidak terlalu responsif untuk hal-hal yang membutuhkan respons cepat. Pemerintah tidak segera merespons, sementara untuk hal-hal yang tidak terlalu membutuhkan respons justru cepat merespons,” ujarnya.

Menurutnya, ketidaktepatan dalam menentukan prioritas respons tersebut dapat menjadi persoalan yang justru melemahkan pemerintahan itu sendiri. Pemerintah, kata dia, harus hadir ketika masyarakat membutuhkan perlindungan, bantuan, dan kepastian.

“Di situ kesalahannya. Kesalahan yang melemahkan pemerintahan itu sendiri,” katanya.

Susilawati menilai kecepatan dan ketepatan pemerintah dalam merespons persoalan masyarakat merupakan bagian penting dari kepemimpinan. Ketika negara hadir secara cepat dan tepat, kepercayaan masyarakat akan semakin kuat. Sebaliknya, keterlambatan dalam menangani persoalan yang mendesak dapat meningkatkan keresahan dan memperlebar jarak antara masyarakat dengan pemerintah.

Lebih lanjut, Susilawati menilai ketahanan nasional tidak cukup dibangun melalui kekuatan militer dan instrumen keamanan. Faktor kepercayaan masyarakat terhadap negara juga menjadi bagian penting dari kekuatan nasional.

Menurutnya, ketika masyarakat merasa didengar, dilindungi, dan mendapatkan kepastian dalam menjalani kehidupan, maka rasa memiliki terhadap negara akan semakin kuat.

Sebaliknya, apabila masyarakat merasa kebijakan pemerintah terlalu keras atau komunikasi antara pemerintah dan rakyat semakin berjarak, kondisi tersebut berpotensi memunculkan keresahan dan berbagai ekspresi sosial yang sebelumnya tidak muncul.

Susilawati kemudian menyinggung munculnya kembali simbol-simbol yang berkaitan dengan Gerakan Aceh Merdeka (GAM). Menurutnya, fenomena tersebut perlu dicermati bukan hanya dari aspek keamanan, tetapi juga dari sisi sosial dan psikologis masyarakat.

Ia menilai, persoalan seperti itu tidak cukup hanya dijawab dengan pendekatan keamanan. Pemerintah perlu memahami mengapa muncul ekspresi atau simbol tertentu di tengah masyarakat dan apa yang menjadi latar belakangnya.

“Jadi jangan terlalu frontal. Karena kalau semuanya dibawa dan dinaikkan secara bersamaan, yang tadinya masyarakat tidak berpikir untuk merdeka, bisa saja kemudian berpikir ke arah sana,” katanya.

Susilawati menekankan bahwa kepemimpinan nasional membutuhkan kemampuan untuk membaca situasi, mengendalikan emosi politik, serta memastikan setiap kebijakan tidak justru memperlebar jarak antara negara dan masyarakat.

“Sejatinya pemimpin itu mengayomi dan mencerahkan dengan kebijakan-kebijakannya,” tegasnya.

Ia berharap pemerintah dapat membangun pola komunikasi yang lebih terbuka, humanis, dan tidak menempatkan masyarakat sebagai pihak yang berseberangan dengan negara. Pemerintah juga dinilai perlu lebih peka terhadap persoalan masyarakat dan memastikan setiap masalah yang membutuhkan kehadiran negara mendapatkan solusi secara cepat dan tepat.

Bagi Susilawati, pertahanan nasional yang kuat bukan hanya ditentukan oleh kemampuan negara menghadapi ancaman eksternal, tetapi juga oleh kemampuan pemerintah menjaga stabilitas di dalam negeri, menciptakan rasa aman, menyelesaikan persoalan masyarakat, serta mempertahankan kepercayaan rakyat.

“Kalau ketahanan dari dalam kuat, otomatis kita akan lebih siap menghadapi ancaman dari luar,” pungkasnya.

Menurut Susilawati, jiwa kepemimpinan negarawan pada akhirnya tercermin dari kesediaan seorang pemimpin untuk menerima aspirasi masyarakat, menanggung berbagai persoalan yang dihadapi rakyat, serta memberikan solusi dan manfaat yang lebih luas bagi kepentingan bangsa.

“Menjadi orang yang menerima, menanggung dan memberi lebih luas itu adalah jiwa pemimpin negarawan,” tutupnya.

(Redaksi)