Bertahun-tahun Menanti AJB, Pemilik Saladdin Mansion Mengadu ke DPRD Depok
Depok, Otoritas.co.id – Bertahun-tahun menempati unit hunian tanpa kepastian kepemilikan yang sah, para pemilik unit Saladdin Mansion akhirnya mengadukan persoalan tersebut ke DPRD Kota Depok. Mereka berharap pemerintah daerah dapat memfasilitasi penyelesaian sengketa yang hingga kini belum menemukan titik terang.
Perwakilan Aliansi Pemilik Unit Saladdin Mansion (APUSM) mendatangi Kantor DPRD Kota Depok pada Rabu (5/8/2026) untuk menyampaikan aspirasi dan meminta perlindungan atas hak-hak mereka sebagai konsumen.
Ketua APUSM, Guswandri, mengatakan para pemilik unit telah melunasi kewajiban pembelian dan telah bertahun-tahun menghuni apartemen tersebut. Namun hingga kini, Akta Jual Beli (AJB) yang menjadi dasar kepastian hukum kepemilikan belum juga diterbitkan.
“Kami hanya ingin kepastian. Kami sudah bayar lunas, sudah tinggal, tapi status hukumnya masih menggantung,” ujar Guswandri.
Menurutnya, audiensi ke DPRD merupakan kelanjutan dari berbagai upaya yang telah dilakukan sebelumnya, termasuk aksi damai yang digelar oleh para pemilik unit sebagai bentuk penyampaian aspirasi secara tertib.
Selain mendesak percepatan penerbitan AJB dan penyelesaian proses pemecahan strata title, APUSM juga menyampaikan penolakan terhadap rencana kenaikan Iuran Pengelolaan Lingkungan (IPL). Mereka menilai kebijakan tersebut belum layak diberlakukan selama kewajiban developer dan pengelola terhadap para pemilik unit belum dipenuhi.
Guswandri berharap DPRD Kota Depok dapat mengambil peran sebagai mediator dengan mempertemukan seluruh pihak terkait, mulai dari pemilik unit, developer, pengelola, hingga pemerintah daerah, dalam forum dialog yang terbuka, transparan, dan berkeadilan.
“Ini bukan sekadar persoalan administrasi. Ini menyangkut hak kami sebagai warga negara dan konsumen yang dilindungi oleh undang-undang,” tegasnya.
APUSM menegaskan komitmennya untuk terus memperjuangkan hak seluruh pemilik unit Saladdin Mansion melalui berbagai jalur yang tersedia, baik dialog, audiensi, maupun langkah-langkah konstitusional, hingga seluruh hak pemilik unit terpenuhi secara menyeluruh.
Mereka berharap persoalan yang telah berlangsung selama bertahun-tahun ini segera mendapat perhatian serius dari seluruh pemangku kepentingan, sehingga kepastian hukum bagi para pemilik unit dapat segera terwujud. (**)
