Publik Menanti Integritas Kejaksaan Agung dalam Menangani Dugaan TPPU yang Menyeret Aparat Internal

JAKARTA, OTORITAS.co.id – Penegakan hukum yang profesional dan tidak pandang bulu dinilai menjadi kunci utama menjaga kepercayaan publik terhadap aparat penegak hukum. Dalam beberapa tahun terakhir, Polri dinilai telah menunjukkan komitmen dengan memproses sejumlah perwira tinggi yang diduga terlibat tindak pidana melalui mekanisme hukum yang berlaku.

Beberapa kasus yang kerap menjadi sorotan publik di antaranya adalah proses hukum terhadap mantan Kadiv Propam Polri, Irjen Pol. Ferdy Sambo dalam perkara pembunuhan berencana, mantan Kadiv Hubinter Polri Irjen Pol. Napoleon Bonaparte dalam perkara suap, serta mantan Kapolda Sumatera Barat Irjen Pol. Teddy Minahasa Putra dalam perkara narkotika. Penanganan kasus-kasus tersebut dinilai menjadi bukti bahwa proses hukum dapat berjalan meskipun melibatkan pejabat tinggi di lingkungan Polri.

Seiring berkembangnya penanganan perkara dugaan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) yang disebut berasal dari hasil penyelidikan aparat kepolisian, muncul harapan agar Kejaksaan Agung juga menunjukkan komitmen yang sama dalam menegakkan hukum secara objektif apabila terdapat dugaan keterlibatan aparat internal.

Sejumlah pihak menilai, apabila terdapat laporan atau berkas perkara yang telah memenuhi unsur hukum dan disampaikan kepada Kejaksaan Agung, maka seluruh proses penanganannya perlu dilakukan secara profesional, independen, dan transparan tanpa memandang jabatan pihak yang diperiksa.

Menurut pandangan tersebut, penegakan hukum yang setara terhadap aparat penegak hukum sendiri merupakan bagian penting dari upaya memperkuat integritas institusi dan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan pidana.

Di sisi lain, muncul pula kritik bahwa selama ini dugaan pelanggaran yang berkaitan dengan pengelolaan barang bukti atau penyalahgunaan kewenangan oleh oknum jaksa lebih sering diselesaikan melalui mekanisme etik internal. Karena itu, sejumlah kalangan mendorong agar setiap dugaan tindak pidana yang memenuhi unsur hukum juga diproses melalui mekanisme pidana secara terbuka sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Hingga berita ini ditulis, belum terdapat pernyataan resmi dari Kejaksaan Agung terkait substansi pandangan tersebut maupun mengenai perkembangan penanganan dugaan perkara TPPU yang dimaksud. Oleh karena itu, asas praduga tak bersalah tetap harus dikedepankan sampai terdapat proses hukum dan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.

Pakar hukum menilai bahwa konsistensi penegakan hukum terhadap siapa pun, baik masyarakat umum maupun aparat penegak hukum, merupakan fondasi penting dalam mewujudkan supremasi hukum dan menjaga kepercayaan publik terhadap institusi penegak hukum di Indonesia. (**)