Dr. Susilawati, M.Han: Kembalikan TNI pada Fungsi Pertahanan Negara, Sipil Harus Memimpin Urusan Sipil

Jakarta, Otoritas.co.id – Pengamat Pertahanan Dr. Susilawati, M.Han menegaskan bahwa sistem pertahanan negara harus dijalankan sesuai fungsi dan kewenangan masing-masing lembaga agar tata kelola pemerintahan tetap profesional, efektif, serta sejalan dengan amanat konstitusi.

Menurutnya, hakikat pertahanan negara adalah menghadapi berbagai ancaman terhadap kedaulatan, keutuhan wilayah, dan keselamatan bangsa. Dalam konsep pertahanan negara, terdapat dua komponen utama, yakni pertahanan militer dan pertahanan nirmiliter (sipil), yang memiliki tugas berbeda namun saling melengkapi dalam menjaga kepentingan nasional.

“Pertahanan militer dijalankan oleh TNI, sedangkan pertahanan nirmiliter diperkuat oleh kementerian, lembaga, dan seluruh elemen masyarakat sesuai bidang dan kompetensinya. Karena itu, setiap institusi harus tetap berada pada fungsi dan perannya masing-masing,” ujar Dr. Susilawati.

Ia menilai fenomena semakin luasnya keterlibatan TNI dalam berbagai pekerjaan sipil perlu menjadi perhatian bersama agar tidak mengaburkan fungsi utama institusi pertahanan. Menurutnya, program-program pembangunan dan pelayanan publik semestinya tetap dipimpin oleh kementerian atau lembaga teknis yang memiliki kewenangan, sementara TNI memberikan dukungan sesuai tugas pokoknya.

“Misalnya dalam sektor pertanian, yang berada di garis depan adalah para ahli pertanian dan Kementerian Pertanian. Demikian pula pada sektor-sektor sipil lainnya. TNI dapat memberikan dukungan, pengamanan, pendampingan, maupun pengawasan agar seluruh program berjalan dengan baik, tepat sasaran, dan memiliki akuntabilitas yang jelas,” jelasnya.

Menurut Dr. Susilawati, keterlibatan TNI sebagai unsur pendukung justru sangat penting dalam memastikan program pemerintah berjalan secara efektif, transparan, dan terhindar dari penyimpangan, termasuk praktik korupsi. Dengan demikian, setiap tahapan pelaksanaan program dapat diawasi secara optimal tanpa menggeser fungsi utama lembaga pelaksana.

Ia mencontohkan pola kolaborasi yang pernah diterapkan saat pandemi COVID-19. Dalam kondisi tersebut, tenaga kesehatan menjadi pelaksana utama penanganan masyarakat, sedangkan TNI dan Polri memberikan dukungan dalam aspek pengamanan, distribusi logistik, serta membantu kelancaran pelaksanaan di lapangan.

“Konsep seperti itulah yang seharusnya menjadi acuan. Ahli pada bidangnya tetap menjadi pelaksana utama, sementara TNI hadir sebagai unsur pendukung sesuai fungsi pertahanan negara,” katanya.

Lebih lanjut, Dr. Susilawati menjelaskan bahwa dalam kondisi damai seperti saat ini, masyarakat sipil harus menjadi garda terdepan dalam pembangunan nasional, baik di bidang ekonomi, pendidikan, kesehatan, pertanian, maupun sektor strategis lainnya. Sementara itu, TNI menjalankan fungsi pembinaan, dukungan, pengawasan, serta menjaga stabilitas keamanan nasional sebagai bagian dari sistem pertahanan negara.

Sebaliknya, ketika negara menghadapi perang militer atau ancaman bersenjata terhadap kedaulatan negara, maka TNI harus menjadi garda terdepan dengan dukungan penuh dari masyarakat sipil sebagai komponen pendukung pertahanan.

Ia juga mengingatkan bahwa apabila batas-batas fungsi tersebut terus dibiarkan kabur, dikhawatirkan akan menimbulkan kesulitan dalam proses mobilisasi pertahanan ketika Indonesia benar-benar menghadapi ancaman militer di masa mendatang.

“Jangan sampai kebiasaan yang kurang tepat terus dipelihara. Jika kondisi ini berlangsung lama, akan semakin sulit mengembalikan setiap institusi kepada fungsi utamanya. Karena itu, penataan harus dilakukan sejak sekarang agar sistem pemerintahan dan pertahanan nasional tetap berjalan secara profesional,” tegasnya.

Dr. Susilawati berharap kepemimpinan nasional mampu memperkuat sinergi antarlembaga tanpa menghilangkan batas kewenangan yang telah diatur dalam sistem ketatanegaraan. Menurutnya, profesionalisme setiap institusi merupakan fondasi penting dalam membangun negara yang tangguh menghadapi berbagai tantangan.

“Kita harus mengembalikan setiap lembaga pada fungsi dan perannya masing-masing. Dalam situasi damai, masyarakat sipil berada di garis depan dan TNI memberikan dukungan serta pengawasan sesuai tugas dan fungsinya. Namun ketika perang militer terjadi, TNI harus menjadi garda terdepan untuk mempertahankan kedaulatan negara dengan dukungan masyarakat sipil sebagai komponen pendukung pertahanan. Dengan pembagian peran yang tepat, Indonesia akan memiliki sistem pertahanan berlapis yang profesional, kuat, dan siap menghadapi berbagai ancaman,” pungkas Pengamat Pertahanan Dr. Susilawati, M.Han. (**)