Fransiska Soekarno Putri Dorong Restorasi Ekonomi Lewat Koperasi Nasional, Serukan Kembalikan Kedaulatan kepada Rakyat
JAKARTA, OTORITAS.co.id – Ketua Bidang Sosial Budaya DPP IPJI, Ayu Gembirowaty Soekarno Putri atau yang dikenal sebagai Fransiska Soekarno Putri, menyerukan pentingnya membangun kembali kedaulatan ekonomi nasional melalui penguatan koperasi sebagai pilar utama perekonomian rakyat.
Dalam pernyataannya pada Rabu (25/6/2026), Fransiska menilai kondisi ekonomi dan tata kelola negara saat ini belum sepenuhnya mencerminkan cita-cita yang terkandung dalam Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.
“Keadaan ekonomi dan pengelolaan negara hari ini masih jauh dari cita-cita UUD 1945 dan Pancasila. Karena itu, kita harus mewujudkan Sila Ketiga, yakni Persatuan Indonesia, sebagai fondasi membangun kembali bangsa,” ujarnya.
Sebagai solusi, Fransiska mengusulkan pembentukan Koperasi Nasional FoSPEM NKRI yang menghimpun seluruh rakyat Indonesia sebagai anggota. Menurutnya, koperasi tersebut diharapkan mampu menjadi instrumen ekonomi nasional yang memperkuat kepemilikan rakyat terhadap pengelolaan sumber daya alam.
Ia menyampaikan gagasan agar koperasi tersebut memiliki porsi mayoritas kepemilikan saham pada BUMN yang mengelola sumber daya alam, sementara sebagian lainnya tetap dimiliki pemerintah.
“Tujuan utamanya adalah agar pengelolaan kekayaan alam benar-benar memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat,” katanya.
Fransiska meyakini konsep tersebut dapat memperkuat keadilan sosial, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, sekaligus menciptakan kehidupan yang lebih harmonis.
Selain menyampaikan gagasan di bidang ekonomi, Fransiska juga mengusulkan adanya restorasi konstitusi. Menurutnya, perlu dilakukan penataan kembali sistem ketatanegaraan, termasuk penguatan peran MPR sebagai lembaga tertinggi negara, penerapan kembali UUD 1945 naskah asli 18 Agustus 1945, serta pembentukan Dewan Pertimbangan Agung (DPA) yang beranggotakan tokoh-tokoh yang dinilai memiliki kapasitas memberikan nasihat kepada Presiden.
Ia juga berpandangan bahwa keanggotaan DPR dan MPR sebaiknya lebih banyak merepresentasikan utusan daerah dan utusan golongan agar aspirasi masyarakat dapat terwakili secara lebih luas.
Menutup pernyataannya, Fransiska menegaskan bahwa kemandirian ekonomi nasional harus dibangun dengan menempatkan rakyat sebagai pelaku utama pembangunan.
“Kita ingin membangun ekonomi yang mandiri. Rakyat menjadi investor sekaligus konsumen, ketahanan pangan semakin kuat, dan setiap pembangunan benar-benar ditujukan untuk kepentingan rakyat,” pungkasnya.
(Red)
