Diduga Kurang Menghargai Profesi Pers, Kebijakan Kesbangpol Kabupaten Bogor Tuai Sorotan
Bogor, Otoritas.co.id – Pelaksanaan Upacara Hari Kesaktian Pancasila yang digelar di Taman Makam Pahlawan Pondok Rajeg, Kabupaten Bogor, menuai perhatian sejumlah insan pers. Sorotan tersebut muncul terkait bentuk penghargaan yang diberikan kepada wartawan yang melakukan peliputan kegiatan tersebut, yang dinilai sebagian pihak tidak mencerminkan penghormatan yang layak terhadap profesi jurnalistik.
Sejumlah wartawan mempertanyakan kebijakan pemberian penghargaan tersebut karena dianggap tidak sebanding dengan peran dan kontribusi pers dalam mendukung penyebarluasan informasi publik. Menurut mereka, persoalan ini bukan semata-mata menyangkut nilai materi yang diterima, melainkan menyentuh aspek penghormatan terhadap martabat dan profesionalitas profesi wartawan.
Sebagai pilar demokrasi, pers memiliki kedudukan yang dilindungi oleh Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers. Dalam Pasal 3 disebutkan bahwa pers nasional berfungsi sebagai media informasi, pendidikan, hiburan, kontrol sosial, dan lembaga ekonomi. Sementara Pasal 6 menegaskan peran pers dalam memenuhi hak masyarakat untuk memperoleh informasi, mengembangkan pendapat umum berdasarkan informasi yang tepat, akurat, dan benar, serta melakukan pengawasan terhadap kepentingan publik.
Dalam menjalankan tugas jurnalistiknya, wartawan bekerja berdasarkan prinsip profesionalisme sebagaimana diatur dalam Kode Etik Jurnalistik. Wartawan dituntut bekerja secara independen, menghasilkan berita yang akurat, berimbang, serta tidak beritikad buruk. Tugas tersebut dijalankan dengan tanggung jawab besar, termasuk penggunaan waktu, tenaga, kemampuan profesional, dan biaya operasional guna memastikan informasi dapat tersampaikan kepada masyarakat secara luas.
Oleh karena itu, sejumlah kalangan menilai bahwa setiap bentuk kemitraan antara pemerintah dan insan pers seharusnya dibangun atas dasar saling menghormati dan menghargai peran masing-masing. Penghargaan terhadap kerja jurnalistik tidak hanya diukur dari aspek materi, tetapi juga dari sikap dan kebijakan yang mencerminkan penghormatan terhadap profesi yang memiliki peran strategis dalam kehidupan demokrasi.
Pers memiliki fungsi penting dalam menyampaikan berbagai program dan kebijakan pemerintah kepada masyarakat. Tanpa dukungan pemberitaan yang dilakukan media dan wartawan, berbagai informasi publik tidak akan tersampaikan secara optimal. Karena itu, penghormatan terhadap profesi wartawan menjadi bagian penting dalam menjaga hubungan kemitraan yang sehat antara pemerintah dan media.
Terkait persoalan tersebut, sejumlah pihak mendesak agar Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kabupaten Bogor memberikan penjelasan secara terbuka kepada publik. Klarifikasi dinilai penting untuk menghindari munculnya persepsi negatif yang dapat memengaruhi hubungan baik antara pemerintah daerah dan insan pers.
Selain itu, beredar informasi mengenai dugaan keterlibatan seorang oknum wartawan berinisial “I” yang disebut bertugas mendistribusikan honorarium kepada wartawan yang hadir dalam kegiatan tersebut. Namun demikian, informasi tersebut masih memerlukan klarifikasi dan konfirmasi dari pihak-pihak terkait. Sesuai prinsip asas praduga tak bersalah dan ketentuan Kode Etik Jurnalistik, setiap pihak yang disebut dalam pemberitaan memiliki hak untuk memberikan penjelasan dan hak jawab.
Peristiwa ini menjadi pengingat bahwa penghormatan terhadap pers tidak cukup diwujudkan melalui slogan maupun pernyataan kemitraan semata. Penghormatan tersebut harus tercermin dalam tindakan nyata yang menunjukkan apresiasi terhadap profesi wartawan sebagai bagian penting dalam menjaga keterbukaan informasi publik, kontrol sosial, dan kehidupan demokrasi yang sehat.
“Menghargai profesi wartawan bukan semata-mata tentang besar atau kecilnya nominal yang diberikan, melainkan bagaimana sebuah institusi menunjukkan penghormatan terhadap profesi yang setiap hari bekerja menyampaikan fakta dan informasi kepada masyarakat. Ketika penghargaan dinilai tidak proporsional, yang menjadi perhatian bukan hanya individu wartawan, tetapi juga martabat profesi pers secara keseluruhan.”
(Tim Redaksi)
