Taufiq Rachman: Jangan Sampai Efisiensi Hanya Dibebankan Kepada Rakyat
Jakarta, otoritas.co.id – Ketua Dewan Pembina MIO Indonesia, Taufiq Rachman, melontarkan kritik terhadap konsistensi kebijakan efisiensi yang selama ini digaungkan pemerintah. Menurutnya, semangat penghematan yang sering disampaikan kepada kementerian, lembaga, hingga masyarakat harus pula tercermin dalam aktivitas pemerintahan di level tertinggi.
Taufiq menyoroti intensitas kunjungan luar negeri Presiden Prabowo Subianto yang dinilainya memunculkan pertanyaan publik mengenai komitmen efisiensi anggaran negara.
“Presiden pernah menyampaikan agar para menteri mengurangi perjalanan ke luar negeri dan lebih fokus bekerja di dalam negeri. Pesan itu baik dan patut didukung. Namun, publik juga berhak melihat konsistensi penerapan prinsip tersebut di semua level pemerintahan, termasuk di lingkungan istana,” ujar Taufiq di Jakarta, Sabtu (30/5/2026).
Pernyataan tersebut disampaikan bertepatan dengan kepulangan Presiden Prabowo dari kunjungan kenegaraan ke Paris, Prancis. Dalam lawatan tersebut, Presiden melakukan pertemuan bilateral dengan Presiden Prancis Emmanuel Macron serta menghadiri sejumlah agenda diplomatik dan kerja sama strategis antara kedua negara.
Menurut Taufiq, diplomasi internasional memang merupakan bagian penting dari tugas kepala negara. Namun demikian, setiap perjalanan luar negeri yang menggunakan anggaran negara harus disertai transparansi dan akuntabilitas yang jelas kepada publik.
“Tidak ada yang menolak diplomasi internasional. Yang menjadi pertanyaan adalah sejauh mana manfaat konkret yang diperoleh bangsa dari setiap kunjungan tersebut dan bagaimana pertanggungjawaban penggunaan anggarannya kepada masyarakat,” tegasnya.
Taufiq menilai pemerintah perlu menyampaikan secara terbuka hasil-hasil yang diperoleh dari setiap lawatan luar negeri, termasuk nilai investasi yang direalisasikan, kerja sama yang berhasil diwujudkan, serta dampak langsung terhadap perekonomian nasional.
“Rakyat saat ini menghadapi berbagai persoalan mendasar, mulai dari pendidikan, kesejahteraan guru honorer, layanan kesehatan, hingga pembangunan infrastruktur di daerah terdampak bencana. Karena itu, setiap rupiah uang negara harus dipastikan memberikan manfaat yang nyata bagi masyarakat,” katanya.
Ia juga mengingatkan bahwa transparansi merupakan kunci menjaga kepercayaan publik terhadap pemerintahan. Menurutnya, keterbukaan informasi terkait biaya dan hasil kunjungan luar negeri akan menghilangkan spekulasi serta memperkuat legitimasi kebijakan pemerintah.
“Kalau memang kunjungan tersebut menghasilkan manfaat besar bagi negara, sampaikan secara terbuka kepada rakyat. Berapa biaya yang dikeluarkan, apa hasilnya, dan bagaimana dampaknya bagi masyarakat. Transparansi adalah bentuk penghormatan kepada rakyat sebagai pemilik sah uang negara,” ujarnya.
Lebih lanjut, Taufiq berharap semangat efisiensi tidak hanya menjadi slogan administratif, tetapi benar-benar menjadi budaya pemerintahan yang diterapkan secara menyeluruh dan konsisten.
“Efisiensi harus dimulai dari atas. Ketika pemimpin memberikan contoh yang baik, maka seluruh jajaran birokrasi dan masyarakat akan lebih mudah mengikuti,” pungkasnya.
Hingga berita ini diterbitkan, belum terdapat tanggapan resmi dari pihak Istana terkait pandangan yang disampaikan Taufiq Rachman tersebut. (Christy)
