Bambang Harymurti Nilai Program MBG Presiden Prabowo Tepat, Tekankan Pelaksanaan Bertahap dan Transparan
Jakarta, Otoritas.co.id — Mantan Pemimpin Redaksi Tempo, Bambang Harymurti, menilai Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang digagas Presiden Prabowo Subianto merupakan kebijakan yang tepat untuk menjawab persoalan stunting dan gizi anak di Indonesia. Namun demikian, ia mengingatkan agar pelaksanaannya dilakukan secara bertahap, terukur, dan transparan.
Hal tersebut disampaikan Bambang dalam Diskusi Publik Nasional bertajuk “Satu Tahun Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Peran Polri di SPPG” yang digelar di Hotel 88 Fatmawati, Jakarta, Senin (15/12/2025).
Menurut Bambang, perhatian Presiden Prabowo terhadap isu gizi anak bukanlah hal baru, melainkan hasil pemikiran panjang yang telah muncul jauh sebelum menjabat sebagai presiden. Ia mengingatkan bahwa Indonesia pernah berada di peringkat dua tertinggi dunia dalam angka stunting, setelah India.
“Persoalan stunting bukan semata soal kemiskinan, tapi juga soal pengetahuan gizi dan kebiasaan makan sehat. Banyak anak tidak kekurangan makanan, tetapi kekurangan gizi,” ujar Bambang.
Ia menilai program MBG penting tidak hanya bagi anak dari keluarga miskin, tetapi juga bagi anak dari keluarga mampu. Sekolah dinilai menjadi ruang strategis untuk membangun kebiasaan makan sehat karena anak-anak cenderung meniru lingkungan sebayanya.
Namun, Bambang mengingatkan agar pemerintah tidak memaksakan target terlalu tinggi dalam waktu singkat. Target menjangkau lebih dari 80 juta penerima dinilainya sangat ambisius.
“Jika sampai akhir tahun bisa menjangkau 40 sampai 50 juta penerima, itu sudah prestasi besar. Jangan memaksakan target sampai mengorbankan kualitas,” tegasnya.
Bambang juga menyoroti potensi risiko teknis dalam program berskala besar, seperti keracunan makanan, alergi pangan, dan persoalan sanitasi. Oleh karena itu, ia menekankan pentingnya kesiapan fasilitas kesehatan, SOP darurat, serta edukasi kepada sekolah dan tenaga pendidik.
Terkait keterlibatan Polri dalam program MBG, Bambang menilai hal tersebut dapat dipahami pada tahap awal karena faktor kedisiplinan, struktur organisasi, dan kesiapan logistik. Meski demikian, peran Polri harus bersifat sementara.
“Polisi tidak boleh selamanya memasak untuk rakyat. Perannya adalah transisi, memberi contoh tata kelola dan pengawasan, lalu kembali ke fungsi utama menjaga keamanan,” ujarnya.
Ia juga mendorong pelibatan lembaga yang telah berpengalaman mengelola konsumsi massal, seperti pesantren, sekolah keagamaan, dan organisasi pendidikan.
Selain itu, Bambang menegaskan pentingnya transparansi informasi dan komunikasi publik dalam pelaksanaan program MBG. Menurutnya, setiap kejadian, termasuk insiden keracunan makanan, tidak boleh ditutup-tutupi.
“Transparansi adalah kunci perbaikan. Program sebesar ini pasti memiliki kekurangan, yang penting adalah memperbaikinya, bukan menutupinya,” pungkas Bambang. (Andi)
