Dugaan Korupsi BUMD Jakarta, CBA: KPK Tak Berani Sentuh Budi Karya Sumadi

JAKARTA, OTORITAS.CO.ID — Koalisi Masyarakat untuk Pemberantasan Korupsi (KOMPAK) Indonesia kembali mengungkap dugaan korupsi besar-besaran yang merugikan negara hingga belasan triliun rupiah. Dugaan ini melibatkan sejumlah Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) DKI Jakarta, dengan pola penggelapan aset dan kerja sama pengelolaan yang merugikan.

​Ketua KOMPAK Indonesia, Gabriel Goa, menyebut tiga BUMD yang diduga terlibat, yaitu PT Jakarta Propertindo (Perseroda), PD Pasar Jaya, dan PT Pembangunan Jaya Ancol Tbk. Menurutnya, ketiga BUMD ini menjalin kerja sama dengan tujuh perusahaan swasta milik pengusaha Fredie Tan (FT) sejak tahun 2002.

​“Kerja sama tersebut sarat dengan indikasi penyimpangan, mulai dari penggelapan aset, penjualan aset jauh di bawah harga pasar, penunjukan langsung tanpa tender, hingga penggelapan pajak,” kata Gabriel dalam siaran pers, Jumat (27/6/2025).

​Sorotan kepada Budi Karya Sumadi

​Nama mantan Menteri Perhubungan, Budi Karya Sumadi, turut disebut dalam kasus ini. Sebelum menjabat menteri, Budi Karya pernah menjadi Direktur Utama PT Jakarta Propertindo dan PT Pembangunan Jaya Ancol.

​Direktur Eksekutif Center for Budget Analysis (CBA), Uchok Sky Khadafi, menilai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tidak berani mengusut Budi Karya. “KPK saja takut sama beliau. Sampai sekarang tidak berani panggil. Budi Karya benar-benar orang sakti mandraguna di depan KPK,” ujar Uchok, Kamis (4/9/2025).

​Nama Budi Karya juga sempat muncul dalam sidang kasus dugaan korupsi di Direktorat Jenderal Perkeretaapian (DJKA) pada 13 Januari 2025. Dalam persidangan itu, seorang pejabat Kemenhub menyebut Budi memberi tugas khusus untuk mengumpulkan dana Rp 5,5 miliar untuk kebutuhan pemilihan presiden pada tahun 2019.

​Desakan kepada Gubernur dan KPK

​Gabriel menjelaskan, potensi kerugian negara berasal dari pengelolaan aset yang bermasalah, termasuk di Sentra Industri PIK, TOHO Mutiara Pluit, Pacuan Kuda Pulomas, dan sejumlah pasar serta ruko di Pluit dan Ancol.

​KOMPAK juga mencatat, Kejaksaan Agung pernah menetapkan Fredie Tan sebagai tersangka dalam kasus serupa pada tahun 2014, namun penyidikan dihentikan tanpa alasan yang jelas.

​Di era pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung, KOMPAK mendesak agar kasus ini dituntaskan.

​“Kami minta Gubernur Pramono segera mengevaluasi tata kelola BUMD, dan KPK mengusut secara transparan semua pihak yang terlibat,” tegas Gabriel.

​Menurutnya, laporan resmi sudah disampaikan ke Gubernur DKI dan KPK sejak Maret 2025, tetapi hingga kini belum ada tindak lanjut. (**)