Dirut Baru PT KAI Bobby Rasyidin Dipanggil KPK, GSBK: Cederai Citra BUMN
Jakarta, otoritas.co.id – Penunjukan Bobby Rasyidin sebagai Direktur Utama PT Kereta Api Indonesia (Persero) menuai polemik. Baru dua hari menjabat menggantikan Didiek Hartantyo pada Selasa (12/8/2025), Bobby sudah harus menghadiri pemeriksaan di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada Kamis (14/8/2025). Ia dipanggil terkait dugaan korupsi proyek digitalisasi SPBU Pertamina periode 2018–2023.
Gerakan Santri Biru Kuning (GSBK) menyayangkan keputusan Kementerian BUMN dan pihak terkait yang mengangkat Bobby sebagai pucuk pimpinan perusahaan transportasi plat merah tersebut. Koordinator Nasional GSBK, Febri Yohansyah, menilai pengangkatan ini mencoreng citra BUMN karena tidak mengedepankan prinsip integritas.
“Kementerian BUMN dan BPI Danantara seakan tidak memiliki filter dalam menyeleksi sosok berintegritas. Bobby Rasyidin jelas-jelas pernah menjadi ‘pasien KPK’. Hal ini sangat mengganggu citra PT KAI di mata publik,” ujar Febri dalam keterangannya, Sabtu (16/8/2025).
Lebih lanjut, Febri menegaskan bahwa efektivitas kerja perusahaan bisa terganggu lantaran Direktur Utama harus bolak-balik memenuhi panggilan KPK. “Ini bukan hanya persoalan nama baik, tapi juga menyangkut kinerja dan stabilitas perusahaan,” tambahnya.
Bobby Rasyidin sebelumnya menjabat sebagai Direktur Utama PT Len Industri (Persero), induk holding Defend ID. Penunjukan itu dilakukan melalui SK Menteri BUMN Nomor SK-388/MBU/12/2020 tertanggal 10 Desember 2020. Saat itu, Bobby juga pernah diperiksa KPK sebagai saksi.
Kini, sorotan publik kembali tertuju pada Kementerian BUMN yang dianggap gegabah menempatkan Bobby di kursi Dirut PT KAI meski masih berurusan dengan lembaga antirasuah. (**)
