IPJI DKI Jakarta Mendesak KPK dan BPK Usut Tuntas Dugaan Korupsi Lelang Pelabuhan Carocok Painan
JAKARTA, OTORITAS.co.id – Ikatan Penulis dan Jurnalis Indonesia (IPJI) DKI Jakarta menyatakan keprihatinan mendalam dan mendesak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) serta Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk segera mengusut tuntas dugaan praktik korupsi dan kolusi dalam proyek Pembangunan Fasilitas Pelabuhan Laut Carocok Painan (MYC 2025-2026). Proyek yang dikelola oleh Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) Teluk Bayur ini diduga sarat kejanggalan dalam proses lelangnya.
Pernyataan tegas ini disampaikan menyusul rilis dari Center for Budget Analysis (CBA) yang mengungkap adanya indikasi kuat rekayasa dalam penetapan pemenang lelang. CBA menyoroti terpilihnya PT. Hikmah Hidup Gemilang sebagai pemenang dengan penawaran Rp 88.467.708.657,66, padahal ada dua perusahaan lain yang mengajukan penawaran jauh lebih rendah, dengan selisih lebih dari Rp 10 miliar.
Heri Soelaiman, S.H., Ketua IPJI DKI Jakarta, menegaskan bahwa praktik semacam ini merupakan “tamparan keras bagi upaya pemberantasan korupsi di negara kita.” Ia menekankan pentingnya integritas dalam setiap proyek pembangunan.
“Sebagai organisasi jurnalis, kami akan terus mengawal kasus ini hingga tuntas. Kami mendesak KPK dan BPK untuk tidak ragu-ragu dalam mengusut tuntas dan menindak tegas para oknum yang bermain-main dengan uang rakyat,” ujar Heri Soelaiman.
IPJI DKI Jakarta juga mendukung penuh seruan CBA agar BPK segera melakukan audit investigatif terhadap seluruh proses lelang dan penggunaan anggaran proyek ini. Menurut IPJI DKI Jakarta, audit menyeluruh sangat krusial untuk mengungkap potensi kerugian negara secara detail dan memastikan semua pihak yang terlibat dimintai pertanggungjawaban.
“Transparansi dan akuntabilitas dalam penggunaan anggaran negara adalah harga mati. Proyek infrastruktur vital seperti pelabuhan seharusnya dibangun dengan integritas tinggi, bukan menjadi bancakan oknum yang berniat meraup keuntungan pribadi,” tambah Heri Soelaiman.
IPJI DKI Jakarta menyatakan akan terus memantau perkembangan kasus ini dan mendorong aparat penegak hukum untuk bertindak tegas. Pemberantasan korupsi, khususnya dalam proyek infrastruktur, dianggap sebagai kunci untuk mewujudkan pembangunan yang adil dan merata demi kepentingan masyarakat dan kemajuan bangsa. IPJI DKI Jakarta juga mengajak seluruh elemen masyarakat untuk turut serta mengawasi penggunaan anggaran negara agar tidak terjadi penyimpangan. (**)
